PAPUA BARAT,SumselPost.co.id – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, dan kementerian terkait untuk memastikan pembangunan Sekolah Rakyat permanen dilaksanakan secara merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk enam provinsi di Tanah Papua.
Menurut Filep, program Sekolah Rakyat merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Dia menyebut, keberhasilan program dapat dilihat dari ketersediaan gedung permanen, kelengkapan fasilitas pendidikan, kualitas tenaga pendidik, serta keberlanjutan pembiayaan.
“Sekolah Rakyat diharapkan hadir di seluruh daerah di Indonesia, baik Jawa maupun luar Jawa, secara adil sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah, lengkap dengan standar fasilitas dan kualitas pendidikan yang setara. Termasuk anak-anak Papua memiliki hak yang sama dengan anak-anak di Jawa dan seluruh wilayah Indonesia,” tegas Filep, Sabtu (31/10/2026).
Wakil Pansus Papua itu mengingatkan bahwa sejumlah Sekolah Rakyat di Tanah Papua telah menjalankan kegiatan pendidikan melalui fasilitas rintisan, sementara pembangunan gedung permanen di beberapa lokasi masih berlangsung atau berada dalam tahap persiapan.
Karena itu, pemerintah diminta mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat permanen di enam provinsi, yakni Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
“Kami mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia secara berkeadilan. Jika pemerintah membangun Sekolah Rakyat permanen yang modern dan lengkap di Jawa, standar yang sama juga harus diberikan kepada anak-anak di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan seluruh daerah Indonesia,” ujarnya lagi.
Menurut Filep, keadilan pembangunan perlu memperhatikan kebutuhan objektif masing-masing wilayah, terutama tingkat kemiskinan, kondisi geografis, keterisolasian, keterbatasan infrastruktur, dan kesenjangan akses pendidikan.
“Daerah yang menghadapi tantangan geografis lebih berat, biaya konstruksi lebih tinggi, dan keterbatasan infrastruktur justru membutuhkan kebijakan afirmatif. Keadilan tidak selalu berarti membagi anggaran sama rata, tetapi memastikan setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan pendidikan yang sama baiknya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Filep menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat permanen harus dilengkapi ruang belajar yang representatif, asrama putra dan putri, perpustakaan, laboratorium komputer, fasilitas kesehatan, ruang makan, sarana olahraga, akses internet, air bersih, sanitasi, serta rumah bagi guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan wilayah.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya terkonsentrasi di ibu kota provinsi atau kota-kota besar, tetapi harus menjangkau kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, wilayah pedalaman, pesisir, pegunungan, dan daerah tertinggal, terdepan, serta terluar (3T).
“Jangan sampai Sekolah Rakyat hanya hadir sebagai program administratif atau menggunakan fasilitas sementara tanpa kepastian pembangunan permanen. Kita ingin melihat bangunan yang layak, guru yang berkualitas, asrama yang aman, dan anak-anak dari keluarga miskin benar-benar memperoleh kesempatan pendidikan yang dapat mengubah masa depan mereka,” lanjutnya.
Sebagai Ketua Komite III DPD RI yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan sosial, Filep menegaskan bahwa pemerataan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 mengenai hak warga negara memperoleh pendidikan.
Dalam konteks Tanah Papua, kebijakan pembangunan pendidikan juga harus memperhatikan semangat UU Otsus Papua, khususnya terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keberpihakan kepada Orang Asli Papua. Filep meminta agar anak-anak OAP dari keluarga miskin dan miskin ekstrem memperoleh perhatian afirmatif dalam penerimaan Sekolah Rakyat melalui mekanisme yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Papua memiliki tantangan kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, dan kesenjangan pelayanan pendidikan yang membutuhkan penanganan khusus. Karena itu, pembangunan Sekolah Rakyat permanen harus menjadi salah satu instrumen negara untuk mempercepat pemerataan kualitas sumber daya manusia Papua,” katanya.
Di kesempatan yang sama, Filep juga meminta pemerintah pusat menyampaikan secara terbuka peta jalan pembangunan Sekolah Rakyat permanen secara nasional, termasuk jumlah lokasi di setiap provinsi, alokasi anggaran APBN, perkembangan pembangunan fisik, kesiapan lahan, jumlah peserta didik, dan target penyelesaian.
“Kami meminta pemerintah menyusun kebijakan anggaran yang berkeadilan. Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan kesulitan geografis harus memperoleh dukungan yang proporsional. Jangan sampai kemampuan fiskal atau keterbatasan infrastruktur daerah justru menjadi alasan tertundanya pembangunan fasilitas pendidikan bagi anak-anak miskin,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Filep menyatakan bahwa Komite III DPD RI akan terus mendorong pengawasan terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat, terutama terkait pemerataan lokasi pembangunan, kualitas sarana dan prasarana, efektivitas anggaran, afirmasi bagi masyarakat miskin, serta keberlanjutan pendidikan para peserta didik.
Ia juga mendorong koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar persoalan lahan, infrastruktur pendukung, akses transportasi, dan kebutuhan tenaga pendidik dapat diselesaikan secara terencana.
“Pemerintah harus menghadirkan keadilan pembangunan pendidikan dari Sabang sampai Merauke untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang memperoleh standar pendidikan lebih rendah hanya karena mereka lahir dan tinggal jauh dari pusat pemerintahan,” ujarnya lagi.
Menutup pernyataannya, Filep menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk memutus kemiskinan, mengurangi ketimpangan antardaerah, dan memperkuat persatuan nasional.
“Papua bukan tanah kosong. Anak-anak Papua adalah bagian dari masa depan Indonesia. Demikian pula anak-anak di seluruh daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan pendidikan. Sekolah Rakyat harus menjadi bukti nyata bahwa negara hadir secara adil untuk semua anak bangsa. Kita bukan hanya membangun gedung sekolah, tetapi membangun masa depan Indonesia yang lebih setara, cerdas, dan sejahtera,” pungkasnya. (MM)
Komentar