JAKARTA,SumselPost.co.id – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa menegaskan bahwa tidak ada penundaan pilkada 2024. Karena itu, kalau ada wacana dari Ketua Bawaslu Ri Rahmat Bagdja maupun Ketua KPU, maka nanti DPR RI akan minta klarifikasi dari yang bersangkutan.
“Komisi II DPR akan minta klarifikasi ke Rahmat Bagdja dan KPU soal wacana penundaan pilkada tetsebut. Kami mengakui jika pemilu, pilpres dan pilkada ini berat bagi penyelenggara, karena dilakukan serentak. Karena itu, kami sepakat rekrutmen tenaga pemilu sejak dari TPS, PPK, KPPS sampai KPU dan Bawaslu RI harus sehat dan tidak masuk kategori Lansia,” tegas Saan.
Saan mengatakan itu dalam diskusi dialektika demokrasi “Polemik Penundaan Pilkada 2024”
bersama anggota Komisi II Saan Mustopa (F – Nasdem), peneliti utama LIPI Siti Zuhro, dan praktisi media Friederich Batari, di Gedung DPR RI Senayan Jalarta, pada Selasa (25/7/2023).
Lebih lanjut Saan menilai jika wacana penundaan pilkada itu tidak produktif. “Wacana memundurkan atau memajukan pilkada itu tidak produktif. Apalagi DPR dan pemerintah yang berhak membuat UU tidak pernah membicarakan itu. Sebaliknya, kami sudah sepakati sesuai UU Pilkada akan digelar pada 27 November 2024,” jelasnya.
Karena itu, Saan minta Bawaslu dan KPU fokus pada tugasnya untuk melaksanakan UU. “Sebagai pelaksana UU harus fokus bagaimana tahapan pemilu, pilpres, pileg dan pilkada itu berlangsung baik, jujur, adil, demokratis dan akuntabel,” ungkapnya.
Apalagi kata Saan, beban partai juga berat untuk menyukseskan pemilu, pilpres dan pilkada ini. “Selain menyiapkan caleg dari pusat hingga daerah, juga menyiapkan calon kepala daerah di 38 provinsi dan 500 an Kabupaten/kota. Kalau KPU dan Bawaslu berwacana justru akan menambah ketidakpastian juga kegaduhan politik. Maka, fokus saja ke pemilu pada 14 Februari,” pungakasnya.
Siti Zuhro juga sepakat agar KPU dan Bawaslu tidak berwacana sehingga menimbulkan ketidakpastian dan kegaduhan politik. “Fokus saja pada Tupoksinya, apalagi pemilu serentak ini tidak mudah, rombongan, serentak dan belajar pada pemilu 2019 silam terbukti banyak korban yang meninggal,” katanya.
“Atau wacana penundaan itu sengaja dilempar ke publik, agar terjadi diskursus. Kalau mendapat respon positif.bisa jadi ditunda, dan sebaliknya kalau ditolak, maka pilkada tetap dilaksanakan,” kata Frederich..(MM)
Komentar