JAKARTA,SumselPost.co.id – Anggota Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun menilai merupakan momentum yang sangat tepat jika pemerintah menaikkan gaji PNS pada tahun 2024 ini. Sebab, di ujung pemerintahan Presiden Jokowi, yang susah lama tidak menaikkan gaji PNS, maka ini sangat ditunggu-tunggu di tahun politik ini.
“Kenaikan gaji di tahun politik ini akan menjadi hadiah terindah Pak Jokowi, dan APBN untuk selesaikan modal negara atas proyek-proyek nasional. Seperti kereta cepat, tol Sumatera, tol Probolinggo – Banyuwangi Jatim, dan lain-lain,” demikian Misbakhun.
Hal itu disampaikan politisi Golkar itu dalam diskusi Forum Legislasi “Mengintip Pidato Presiden Soal RAPBN 2024” bersama peneliti Indef Nailul Huda, dan praktisi Media Agus Eko Cahyono di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (15/8/2023).
Lebih lanjut Misbakhun mengatakan bahwa infrastruktur itu sangat penting bagi visi pembangunan Jokowi untuk dilanjutkan ke depan. Sebab, infrastruktur ini untuk jangka menengah panjang besar dampaknya untuk industri ekonomi, mobilitas penduduk dan seterusnya.
Demikian pula dana desa perlu ditingkatkan sebagai komitmen Pak Jokowi untuk membangun Indonesia dari desa – pnggir. A0alagi, yang namanya kemiskinan, ketertinggalan pendidiikan, rendahnya kualitas manusia itu adanya di desa. “Selain itu, untuk mengangkut hasil bumi dibutuhkan infrastruktur jalan, pasar, pusat perbelanjaan yang transportasinya mudah, cepat dilalui, nyaman dan aman,” ujarnya.
Menurut Misbakhun, pemerintahan Jokowi sudah berhasil melalui masa-masa.yang sangat berat dalam mengatasi perekonomian nasional, yaitu saat menghadapi pandemi covid-19 selama 2 tahun lalu. “Itulah masa paling berat, yang berdampak kepada perubahan terhadap design ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
Dengan demikian kata dia, karena pandemi sudah berakhir di 2023 ini, maka struktur APBN harus disusun dengan design baru, mengungat tantangan yang dihadapi sudah normal. “Struktur APBN jangan sama seperti 2022, apalagi seperti 20 tahun lalu. Kita harus melakukan konsolidasi fiskal, berinovasi seberapa kuat daya intervensinya APBN terhadap pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, incom perkapita, tax rasio, ketetimggalan, dan ketidakpastian ekonomi global,” jelas Misbakhun lagi.
Narasi publikasi dan komunikasinya sudah bagus, namun dampaknya berikut transmisinya harus dibuktikan. “Yaitu, apakah rakyat merasakan manfaanya, kan baru bansos yang dirasakan tapi menjadikan ralyat sangat tergantung. Seharusnya jangan sampai tergamtung kepada negara, melainkan harus bisa mandiri. Terlebih APBN itu tak perlu lagi mendapat persetujuan DPR RI. Harus mampu tingkatkan tax rasio untuk kemandirian dan kedaulatan ekonomi,” pungkasnya.(MM)
Komentar