Palembang, Sumselpost.co.id – Jika kita menyusuri kelok Sungai Musi dan Batanghari, kita tidak sekadar menyaksikan bentangan air yang membelah Sumatra, melainkan sedang melintasi pita sejarah salah satu peradaban bahari terbesar di Asia Tenggara: Kedatuan Sriwijaya.
Selama berpuluh-puluh tahun, sebuah pertanyaan historiografis terus hangat diperdebatkan: Di manakah sebenarnya jantung imperium maritim ini berdenyut? Apakah di Palembang yang sarat prasasti, ataukah di Jambi dengan kemegahan kompleks percandiannya?
Jika merujuk pada “akte kelahiran” dan fajar pembentukan kedatuan, Palembang memegang posisi yang tak tergoyahkan. Konsensus para sarjana internasional seperti George Coedès dan Pierre-Yves Manguin menunjuk Palembang sebagai pusat peradaban awal Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Argumentasi ini berdiri di atas fondasi epigrafis yang amat otentik. Prasasti Kedukan Bukit (682 M), Talang Tuo, dan Telaga Batu—yang memuat sumpah setia serta struktur birokrasi kedatuan—semuanya ditemukan berkelompok di Palembang, khususnya di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi dan kawasan sakral Bukit Seguntang. Bagi para sejarawan, konsentrasi bukti tertulis tertua ini adalah fakta yang mutlak.
Namun, narasi Sriwijaya tak berhenti di muara Musi. Sekitar 200 kilometer ke arah utara, Jambi hadir membawa klaim yang amat kuat melalui Kompleks Percandian Muaro Jambi—kawasan situs bata merah seluas ribuan hektar di tepi Sungai Batanghari. Dalam perspektif sejarawan O.W. Wolters melalui teori shifting center (pergeseran pusat kekuasaan), kedua wilayah ini sejatinya merupakan dua babak dalam satu buku sejarah yang sama. Palembang adalah fajar pembentukan dan pusat administrasi awal (abad ke-7–10 M), sementara Jambi menjadi pusat peradaban dan perdagangan di masa-masa berikutnya ketika dinamika geopolitik dan jalur pelayaran bergeser.
Ironi di Bumi Sriwijaya: Romantisasi Tanpa Aksi Nyata
Sayangnya, di tengah dialektika sejarah yang begitu memikat ini, muncul sebuah ironi besar di tanah Palembang sendiri. Ketika Jambi bergerak masif menata Kompleks Muaro Jambi—hingga mendapatkan perhatian nasional dan penetapan kawasan cagar budaya yang terintegrasi—Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan justru terkesan berjalan di tempat, bahkan terlelap dalam romantisasi masa lalu.
Sriwijaya di Sumatera Selatan hari ini sering kali hanya dikerdilkan menjadi komoditas jualan retorika: nama stadion, nama universitas, julukan tim sepak bola, atau stempel identitas dalam pidato-pidato seremonial. Namun, jika kita menengok kebijakan konkret, anggaran, dan visi pemajuan kebudayaan, ketidakseriusan pemerintah daerah dalam mendalami serta merawat warisan Sriwijaya tampak telanjang di depan mata.
Ada begitu banyak alibi dan pembiaran yang mengancam historiografi Palembang sebagai pusat Sriwijaya:
Eksplorasi Artefak Musi yang Terabaikan: Sungai Musi adalah “museum raksasa” yang menyimpan ribuan artefak emas, keramik, perhiasan, dan sisa perahu kuno era Sriwijaya. Sayangnya, akibat ketiadaan riset sistematis dan perlindungan dari pemerintah daerah, perairan Musi selama bertahun-tahun menjadi arena penjarahan liar oleh penyelam lokal yang menjual benda bersejarah tersebut ke kolektor asing. Pemerintah daerah terkesan gagap dan pasif, membiarkan harta karun pengetahuan itu hanyut keluar dari Palembang tanpa sempat didokumentasikan secara ilmiah.
Kepunahan Tradisi Lisan dan Toponimi: Penguatan Palembang sebagai pusat Sriwijaya tidak hanya butuh batu dan emas, tetapi juga narasi lisan. Cerita rakyat, mantra, tuturan lokal, hingga asal-usul nama tempat (toponimi) di sepanjang DAS Musi menyimpan memori kolektif peradaban bahari. Sayangnya, belum ada langkah inventarisasi mendalam berbasis digital dari dinas terkait untuk merekam ingatan para tetua adat (maestro) sebelum mereka wafat.
Minimnya Dukungan terhadap Peneliti dan Akademisi Lokal: Akademisi di Universitas Sriwijaya maupun UIN Raden Fatah sering kali harus berjuang dengan keterbatasan dana riset independen. Pemerintah daerah belum memiliki konsorsium riset khusus Sriwijaya yang berkelanjutan untuk membiayai ekskavasi arkeologis, pemetaaan GIS, maupun uji laboratorium atas temuan-temuan baru.
Kondisi Situs Purbakala yang “Hidup Segan Mati Tak Mau”: Situs-situs penting seperti Taman Purbakala KedatuanSriwijaya (TPKS) –sekarang diubah menjadi Tawan Wisata Kerajaan Sriwijaya (TWKS) — Karanganyar atau Bukit Seguntang sering kali hanya dikelola seadanya sebagai destinasi wisata kelas dua, tanpa penyegaran display museum yang interaktif, pusat studi yang hidup, atau integrasi dengan kurikulum pendidikan daerah.
Menagih Komitmen pada Sejarah
Mempertahankan klaim Palembang sebagai pusat Kedatuan Sriwijaya tidak bisa hanya mengandalkan kejayaan prasasti yang ditemukan seabad lalu oleh para peneliti kolonial. Sejarah adalah ilmu dinamis; jika daerah lain terus menggali dan memperkuat bukti sejarahnya sementara Sumatra Selatan memilih diam, maka perlahan tapi pasti, supremasi historiografi Palembang akan tergerus oleh waktu.
Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan bersama Pemerintah Kota Palembang harus menghentikan sikap apatis ini. Dibutuhkan komitmen politik (political will) yang riil: mulai dari mengalokasikan dana riset arkeologi yang memadai, membangun pusat dokumentasi dan digitalisasi artefak, menyelamatkan tradisi lisan yang tersisa, hingga menghentikan penjarahan benda cagar budaya di Sungai Musi.
Menghormati Sriwijaya berarti memberinya ruang untuk diteliti, dirawat, dan dipelajari secara ilmiah—bukan sekadar menjadikannya jargon megah yang kehilangan makna di tanah kelahirannya sendiri.
Oleh: Vebri Al Lintani (Budayawan Sumatera Selatan/Ketua Komunitas Batang Hari (Kobar) 9)
Komentar