JAKARTA,SumselPost.co.id – Nahdlatul Ulama (NU) kini memiliki nakhoda baru. Muktamar Ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, memberikan amanah kepada KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin untuk memimpin PBNU sebagai Ketua Umum Tanfidziyah masa khidmat 2026–2031.
Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) 2024–2029, Dr. H. Ahmad Effendy Choirie atau Gus Choi, menilai kepemimpinan Gus Kikin menghadapi tantangan besar seiring memasuki abad kedua NU.
Menurut Gus Choi, perjalanan hidup Gus Kikin memiliki sisi menarik. Gus Kikin merupakan putra KH Mahfudz Anwar, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Ia juga memiliki pengalaman sebagai pengusaha dan pernah menempuh pendidikan tinggi di bidang pelayaran.
Kini, kata Gus Choi, Gus Kikin menghadapi pelayaran yang jauh lebih besar dan rumit, yakni menakhodai Nahdlatul Ulama. “Kapals yang dinakhodainya bukan kapal kecil,” kata Gus Choi.
NU, lanjut dia, telah melewati perjalanan satu abad dengan jamaah yang sangat besar dan beragam. Di dalamnya terdapat kiai, santri, petani, nelayan, pedagang, buruh, pengusaha, akademisi, profesional, birokrat, politisi hingga diaspora Indonesia di berbagai penjuru dunia.
Kapal besar tersebut juga membawa warisan para muassis, tradisi pesantren, Ahlussunnah wal Jamaah, sejarah perjuangan kebangsaan, serta harapan jutaan warga NU. “Karena itu, menjadi Ketua Umum PBNU bukan sekadar memimpin organisasi besar. Tantangan sesungguhnya adalah ke mana kapal besar ini hendak dibawa pada abad kedua NU? Pertanyaan tersebut harus menjadi titik tolak kepemimpinan Gus Kikin,” jelas Gus Choi.
Menghadapi gelombang abad kedua
Gus Choi mengatakan, tantangan yang dihadapi NU saat ini berbeda dengan kondisi seabad lalu. Dunia tengah mengalami perubahan geopolitik, revolusi teknologi digital dan kecerdasan buatan, perubahan iklim, kompetisi sumber daya alam, ketimpangan ekonomi, serta perubahan cara generasi muda memandang agama, otoritas, organisasi, dan kehidupan.
Di dalam negeri, Indonesia juga masih menghadapi persoalan kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, kualitas pendidikan, kerusakan lingkungan, korupsi, dan ketidakadilan sosial. “Gelombang itu datang dari luar. Namun, NU juga menghadapi gelombang dari dalam,” kata Gus Choi.
Menurut dia, semakin besar sebuah organisasi, semakin besar pula godaan yang muncul, mulai dari perebutan pengaruh dan jabatan, sumber daya ekonomi, kedekatan dengan kekuasaan, hingga tarik-menarik kepentingan politik.
Kebesaran, lanjut dia, merupakan kekuatan. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik, kebesaran juga dapat menjadi beban. Karena itu, tantangan Gus Kikin bukan sekadar membuat NU semakin besar secara jumlah.“NU sudah besar. Tantangannya adalah membuat kebesaran NU semakin bermakna bagi umat,” ujarnya.
Kompetisi harus berakhir setelah muktamar
Gus Choi menilai pekerjaan pertama kepemimpinan baru PBNU adalah menyatukan kembali seluruh kekuatan NU setelah muktamar. Kompetisi dalam muktamar merupakan hal yang wajar dalam organisasi besar. Perbedaan calon, dukungan, gagasan, dan strategi merupakan bagian dari dinamika organisasi. Namun, kompetisi harus memiliki batas.“Ketika muktamar berakhir, pertarungan juga harus berakhir,” jelas Gus Choi.
Ia mengingatkan agar tidak ada kelompok yang merasa menang kemudian menguasai seluruh ruang. Sebaliknya, kelompok yang merasa kalah juga jangan sampai memilih menjauh dari jam’iyah.
Gus Kikin, menurut dia, harus menjadi Ketua Umum PBNU bagi seluruh warga NU, bukan hanya bagi mereka yang mendukungnya dalam muktamar.
Karena itu, kepengurusan baru PBNU perlu dibangun berdasarkan kompetensi, integritas, representasi, dan kemampuan bekerja, bukan sekadar akomodasi politik.“NU terlalu besar apabila lima tahun ke depan energinya habis untuk mengelola faksi dan pertarungan internal,” ujarnya.
Energi tersebut, lanjut Gus Choi, harus dialihkan dari kompetisi menuju kolaborasi, dari perebutan posisi menuju pembagian peran, serta dari politik internal menuju khidmat kepada umat.
Menjadikan tradisi sebagai akar, bukan rantai
Gus Choi menilai, seorang nakhoda tidak hanya dituntut mampu menghadapi gelombang, tetapi juga harus mengetahui arah. Dalam konteks NU, arah tersebut dapat ditentukan melalui kompas para muassis.
Kompas itu, menurut dia, telah tersedia dalam Qanun Asasi, Khittah Nahdlatul Ulama, nilai Ahlussunnah wal Jamaah, tradisi pesantren, serta cita-cita para muassis.“Kembali kepada kompas bukan berarti membawa NU mundur ke masa lalu,” katanya.
Ia mengutip kaidah ‘Al-muhafazhatu ‘ala al-qadim al-shalih wal akhdzu bil jadidi al-ashlah’.yaitu mengajarkan keseimbangan antara menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik.“Tradisi harus menjadi akar, bukan rantai,” ungkap Gus Choi.
NU, harus tetap kokoh pada pesantren dan tradisi keilmuannya. Namun, pada saat yang sama, NU harus berani memasuki dunia ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, kesehatan, lingkungan, kecerdasan buatan, serta berbagai persoalan baru yang bahkan belum pernah dibayangkan para pendirinya.“Kompas tidak membuat kapal berhenti. Justru kompas memungkinkan kapal bergerak jauh tanpa kehilangan arah,” tambahnya.
NU jangan terlalu dekat dengan kekuasaan
Menurut Gus Choi, salah satu gelombang paling sensitif bagi NU adalah hubungan dengan kekuasaan.NU tidak mungkin dipisahkan dari politik karena warga NU memiliki hak politik. Selain itu, sejarah NU juga merupakan bagian penting dari perjalanan politik dan kebangsaan Indonesia.
Namun, ia mengingatkan adanya perbedaan antara politik kebangsaan dan politik kekuasaan. “NU harus kuat dalam politik kebangsaan, tetapi tidak boleh tenggelam dalam politik kekuasaan,” kata Gus Choi.
Ia menilai kedekatan dengan pemerintah bukan sesuatu yang salah. Pemerintah memiliki sumber daya dan kewenangan besar, sementara NU mempunyai jaringan sosial yang luas. Kolaborasi keduanya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Namun, kedekatan tersebut harus memiliki batas. NU, kata Gus Choi, jangan sampai kehilangan keberanian untuk menyampaikan kritik hanya karena terlalu dekat dengan kekuasaan. NU juga jangan sampai dipersepsikan masyarakat sekadar sebagai bagian dari konfigurasi kekuasaan.“Kekuasaan datang dan pergi. Pemerintahan berganti. NU tetap harus berdiri,” tambahnya.
Karena itu, posisi terbaik NU adalah menjadi mitra strategis sekaligus kekuatan moral masyarakat sipil. NU dapat mendukung pemerintah ketika kebijakannya benar dan berpihak kepada rakyat, tetapi juga harus berani mengingatkan ketika kekuasaan menyimpang dari keadilan dan kemaslahatan.“Hubungan dengan kekuasaan harus menjadi instrumen perjuangan, bukan tujuan perjuangan,” ungkap Gus Choi.
Kebesaran NU harus bermuara pada kesejahteraan jamaah
Gus Choi menilai salah satu pekerjaan terbesar NU pada abad kedua adalah menerjemahkan kebesaran organisasi menjadi kesejahteraan jamaah.
Menurut dia, pertanyaan yang penting bukan lagi berapa banyak orang yang mengaku sebagai warga NU, melainkan bagaimana kondisi kehidupan mereka.“Masih berapa banyak warga NU yang miskin? Berapa banyak keluarga yang kesulitan menyekolahkan anaknya? Bagaimana nasib petani, nelayan, buruh, guru madrasah, pedagang kecil, dan pelaku UMKM yang menjadi bagian besar dari basis sosial NU?” katanya.
Pertanyaan tersebut, lanjut dia, harus semakin banyak masuk ke ruang rapat PBNU. NU memiliki pesantren, madrasah, perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga sosial, koperasi, jaringan pengusaha, kelompok tani, dan jutaan pelaku ekonomi. Menurut Gus Choi, seluruh potensi tersebut sangat besar.
Namun, potensi besar belum otomatis menjadi kekuatan ekonomi. Dalam konteks itu, pengalaman Gus Kikin sebagai pengusaha dinilai dapat menjadi salah satu modal kepemimpinannya.“NU membutuhkan lompatan dari sekadar ekonomi warga NU menuju kekuatan ekonomi warga NU yang terhubung dan terorganisasi,” ujarnya.
Pesantren, kata Gus Choi, dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi. Koperasi dan badan usaha harus dikelola secara profesional. Pengusaha besar NU perlu terhubung dengan UMKM dan ekonomi pesantren.
Perguruan tinggi NU juga diharapkan menghasilkan inovasi, sementara teknologi digital dapat membantu petani, nelayan, pedagang, dan pelaku usaha memperluas pasar. “Abad kedua NU seharusnya menjadi abad ketika kebesaran jamaah mulai diterjemahkan menjadi kemandirian dan kesejahteraan jamaah,” katanya.
Meneruskan keberanian para pendiri NU
Gus Choi mengatakan, untuk mengetahui ke mana NU harus menuju, penting untuk mengingat dari mana organisasi tersebut berangkat. NU tidak lahir tiba-tiba pada 1926. Sebelumnya telah terdapat berbagai ikhtiar para ulama yang menunjukkan keluasan visi mereka.
Nahdlatul Wathan membawa semangat kebangsaan. Tashwirul Afkar menjadi ruang pemikiran dan pendidikan. Nahdlatut Tujjar menunjukkan perhatian terhadap perdagangan dan kekuatan ekonomi umat. Sementara Komite Hijaz memperlihatkan keberanian ulama Nusantara berhadapan dengan persoalan keagamaan internasional. “Artinya, sejak awal para muassis tidak memahami agama secara sempit,” ujar Gus Choi.
Agama, harus hadir dalam pendidikan, ekonomi, kebangsaan, kehidupan sosial, bahkan percaturan dunia. Warisan tersebut harus dibaca kembali secara kontekstual oleh kepemimpinan baru.
Jika dulu para pendiri membangun Nahdlatut Tujjar untuk memperkuat ekonomi umat, saat ini NU harus berbicara mengenai kemiskinan, UMKM, industri, ekonomi digital, lapangan kerja, dan kemandirian pesantren.
Begitu pula Tashwirul Afkar. Jika dulu didirikan untuk mengembangkan pemikiran, kini NU harus berani memasuki perdebatan mengenai kecerdasan buatan, sains, perubahan iklim, bioetika, dan masa depan peradaban.
Sementara keberanian Komite Hijaz memasuki persoalan internasional dapat diteruskan dengan membangun suara moral yang kuat dalam menghadapi konflik, perang, ketidakadilan global, dan perjuangan kemanusiaan. “Itulah cara terbaik menghormati para pendiri: bukan hanya mengulang apa yang mereka lakukan, tetapi meneruskan keberanian mereka menjawab persoalan zamannya,” kata Gus Choi.
Pantai harapan NU
Lantas, ke mana kapal besar NU harus berlabuh? Menurut Gus Choi, pantai harapan tersebut tidak berada di Istana, kementerian, parlemen, ataupun kursi-kursi kekuasaan.
Pantai harapan juga bukan sekadar bertambahnya gedung, struktur organisasi, aset, atau jabatan yang diisi kader NU. “Semua itu boleh menjadi instrumen. Tetapi bukan tujuan,” tuturnya.
Pantai harapan, menurut Gus Choi, adalah ketika agama semakin menjadi rahmat, umat semakin berilmu dan sejahtera, pesantren semakin maju, ekonomi jamaah semakin mandiri, kemiskinan semakin berkurang, persaudaraan semakin kokoh, dan NU semakin nyata manfaatnya bagi Indonesia dan kemanusiaan.
Di titik tersebut, cita-cita NU bertemu dengan cita-cita Republik Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. “NU untuk Islam dan Indonesia. Dan dalam spirit rahmatan lil ‘alamin, khidmat NU harus melampaui batas kelompoknya sendiri,” kata Gus Choi.
Kini Gus Kikin berada di anjungan kapal besar NU. Bekal sebagai kiai memberinya akar tradisi. Pengalaman mengasuh pesantren memberinya pengalaman pendidikan dan kehidupan umat. Dunia usaha memberinya perspektif mengenai kemandirian ekonomi. Pendidikan pelayaran yang pernah ditempuhnya memberi metafora bagi amanah yang kini dipikulnya.
Namun, menurut Gus Choi, menakhodai NU tentu jauh lebih rumit daripada mengemudikan kapal di lautan. Akan ada angin yang menguntungkan, gelombang yang mengguncang, bahkan badai yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya.“Yang paling berbahaya sebenarnya bukanlah besarnya ombak. Yang paling berbahaya adalah kehilangan arah,” ujarnya.
Karena itu, Gus Kikin tidak hanya membutuhkan kecakapan membaca gelombang zaman. Ia juga harus menjaga kompas para muassis, menyatukan seluruh awak, menjaga jarak yang sehat dengan kapal-kapal kekuasaan, dan memastikan kapal besar NU tidak sekadar terus berlayar, tetapi benar-benar bergerak menuju tujuan.
Jika hal tersebut dapat dilakukan, lima tahun kepemimpinan Gus Kikin kelak tidak hanya dikenang karena ia pernah menjadi Ketua Umum PBNU. “Ia akan dikenang sebagai nakhoda yang membawa kebesaran NU semakin dekat kepada cita-cita kelahirannya,” kata Gus Choi.
Selamat berlayar, Gus Kikin. Ombak dan badai mungkin akan datang silih berganti. Peganglah kompas para muassis, rangkul seluruh awak kapal, dan bawalah kapal besar NU menuju pantai harapan: kemaslahatan dan kesejahteraan umat, bangsa, dan kemanusiaan. (MM)
Komentar