Palembang, Sumselpost.co.id – Kasus pengrusakan Komplek Pemakaman Pangeran Kramo Jayo di laporkan pihak Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya (AMPCB) ke anggota Komisi X DPR RI Mustafa Kamal SS saat melakukan kunjungan kerja ke Palembang, Selasa (11/4) sore Laporan tersebut di laporkan langsung anggota AMPCB Kemas Ari Panji saat pertemuan di Hotel Azza Palembang.
Hadir Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jaya Wikrama R.M.Fauwaz Diradja,S.H.M.Kn, budayawan Palembang Vebri Al Lintani, seniman Palembang Ali Goik, Heri Mastari, R.M.Rasyid Tohir, Dato’ Pangeran Nato Rasyid Tohir, perwakilan mahasiswa Wahyudi.
“ Coba bapak bayangkan Pangeran Kramo Jayo adalah seorang perdana menteri pertama di era Keresidenan Palembang dan beliau menantu pahlawan nasional Sultan Mahmud Badaruddin II yang diasingkan ke Ternate, kuburan beliau ada di 15 Ilir, beliau adalah penguasa terakhir dari Kesultanan Palembang Darussalam, makamnya di hancurkan dan komplek pemakaman itu statusnya status quo (sengketa) sejak zaman Walikota Palembang Cholil Aziz dan ada suratnya,” katanya.
Yang pihak permasalahkan menurutnya karena Komplek Pemakaman Pangeran Kramo Kayo ini sudah teregister (objek diduga cagar budaya) menjadi cagar budaya meskipun belum dapat surat cagar budaya tapi statusnya menjadi sama dengan yang sudah mendapat SK cagar budaya .
“ Kok bisa dihancurkan , kok bisa diperjualbelikan , artinya pembelian itu sudah cacat hukum, kemudian apakah yang menjual ini apakah betul ahli waris , kalau betul apakah seluruh ahli waris semua, tapi karena melawan pelaku lalu di kasih duit semua diam, kita yang tidak di bisa di kasih duit ini menjadi ribut , “katanya.
Kemas Ari juga melihat tidak ada ketersinggungan pemerintah ketika plang kawasan cagar budaya Komplek Pemakaman Pangeran Kramo Jayo itu ditutup senang.
“ Kalau saya sebagai pemerintah itu tersinggung, itu artinya tidak di hargai, kalau kita sebagai orang Palembang, ini makam leluhur kami walaupun tidak keturunan langsung , itu pemimpin kami, ini yang kami adukan ke pak Mustafa sebab ini menurut saya penting,” katanya.
Apalagi dia mendengar kabar setelah Komplek Pemakaman Pangeran Kramo Jayo di tutup seng akan dilanjutkan dengan pemasangan pondasi, lalu masuk bahan bangunan.
“ Kita ingin mencegah jangan sampai di bulan syawal masuk material , karena ini dianggap belum selesai , koflik ini, kita juga juga menghubungi KKP habis puasa sama-sama datang ke Komplek Pemakaman Pangeran Kramo Jayo, rame-rame biar jadi show of force kita , bahwa kita marah, kita minta tokoh nasional dari Sumsel juga bersuara,” katanya.
Surat dan kronologis pengrusakan Komplek Pemakaman Pangeran Kramo Jayo ini akan dikirimkan juga ke Mustafa Kamal agar bisa di bawa ke pusat.
Hal senada dikemukakan koordinator AMPCB, Vebri Al Lintani, kasus perusakan Komplek Pemakaman Pangeran Kramo Jayo adalah salah satu kasus , karena adanya pembiaran yang mengakibatkan kerusakan karena alam dan bisa dirusak oleh manusia karena tidak di jaga.
Anggota DPR RI Mustafa Kamal berjanji akan membawa aspirasi ini ke pusat dan meminta dukungan data terkait pengrusakan Komplek Pemakaman Pangeran Kramo Jayo ini.
“Saya juga kemarin menegur BUMNnya soal penemuan nisan di pasar 16 Ilir yang tidak dilaporkan, saya bilang ini pidana, ada temuan tidak langsung di laporkan ke dinas terkait, pemborong-pemborong dari BUMN ini tidak paham sejarah, tidak punya wawasan dalam pembangunan, padahal di negara-negara maju semua pemborongnya sangat peduli bukan lingkungan saja juga sejarah, sudah menjadi trend dunia sekarang ,” kata politisi PKS ini.
Dalam kesempatan tersebut Vebri Al Lintani selaku koordinator Aliansi Penyelamat Benteng Kuto Besak (BKB) juga menyerahkan data BKB guna dijadikan Defence Heritage kepada Mustafa Kamal untuk diperjuangkan kepusat terutama ke Menteri Pertahanan RI.
Mustafa Kamal menilai BKB adalah peninggalan paling monumental dan simbolik untuk menggambarkan kejayaan dari Kesultanan Palembang Darussalam.
Menurutnya, sangat layak diperjuangkan akses bagi masyarakat untuk menikmati BKB dari dalam.
Bahkan Mustafa mendorong revitalisasi BKB seperti benteng-benteng lain di pelosok tanah air.
“Kemarin kita juga punya skema, kemungkinan realistis bisa diperjuangkan. Bukan dengan tukar guling atau perubahan status. Statusnya tetap dikelola oleh saudara kita di TNI, Kementerian Pertahanan, tapi masyarakat bisa punya akses ke dalam. Syukur-syukur cagar budaya ini bisa dipulihkan kemudian bisa juga dibuat tempat seni budaya, pameran. Nanti kalau dibuka (aksesnya) banyak sekali pengembangannya,” kata Mustafa .
Komentar