JAKARTA,SumselPost.co.id – Debat Pemilihan Presiden (Pilpres) ke-3 dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik membuka mata kita bersama bahwa isu-isu tersebut penting diketahui karena berkaitan dengan bagaimana negara menjalankan kewajibannya untuk menjamin rasa aman bagi warga negaranya dari berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.
Selama debat para Capres terlihat memberi perhatian lebih pada aspek anggaran, alutsista, digital, diplomasi, hingga kesejahteraan prajurit sebagai lokus penguatan pertahanan guna terselenggaranya upaya menjamin rasa aman warga negara. Namun demikian, terdapat sejumlah catatan penting dalam hal ini, sebagai berikut:
1. Isu pertahanan menyimpan persoalan akuntabilitas dan transparansi yang perlu mendapat perhatian, terutama berkaitan dengan penggunaan anggaran untuk pembelian alutsista. Generalisasi bahwa banyak hal dalam isu pertahanan merupakan rahasia negara, kontraproduktif terhadap upaya membangun tata kelola pemerintahan baik dan bersih. Berkaitan dengan alutsista bekas, demi rasa aman warga negara serta keamanan para prajurit, sudah semestinya pemerintah perlu memberikan penjelasan perihal kondisi dan kebijakan tersebut.
2. Perhatian para Capres terhadap beragam bentuk ancaman non konvensional, seperti ancaman digital, ke depan perlu diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang menopang modernisasi pertahanan tersebut. Dinamika ancaman yang terus berkembang telah membuktikan bahwa respons militeristik tidak selalu menjadi jawaban. Penguatan kapasitas warga negara sesuai keilmuannya perlu didorong untuk terlibat dalam mengantisipasi ancaman nonkonvensional tersebut. Perkembangan bentuk ancaman semakin menguatkan urgensi penguatan pertahanan semestinya dilakukan dengan pendekatan keamanan manusia (human security approach).
3. Dinamika geopolitik yang rentan mengalami peningkatan eskalasi, seperti Laut Natuna Utara/Laut China Selatan dan konflik Rusia-Ukraina, memperlihatkan urgensi fokus pertahanan ke luar _(outward looking defense)_. Dalam kerangka itu, penguatan kekuatan matra laut dan udara menjadi penting dalam rangka melindungi segenap wilayah terluar dan perbatasan Indonesia.
4. Penguatan alutsista dan kesejahteraan prajurit kontributif terhadap akselerasi reformasi TNI. Tetapi, isu-isu lain dalam reformasi TNI dan Sektor Keamanan justru diabaikan dalam pembahasan para Capres dalam Debat Putaran Ke-3, di antaranya:
Pertama, isu perluasan penempatan TNI pada jabatan sipil, terutama jabatan sipil di luar ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU TNI. Minimnya perhatian pada persoalan ini dikhawatirkan mengakibatkan habituasi atau pembiasaan terhadap kondisi perluasan tersebut, dan problem faktualnya terjadi di beberapa tempat, seperti tindakan tanpa kewenangan yang dipertontonkan anggota TNI dalam menangani masalah knalpot ‘brong’ dengan represi dan kekerasan.
Kedua, pembahasan pelembagaan perbantuan militer melalui suatu regulasi agar terdapat batasan yang jelas dalam peran-peran perbantuan militer.
Ketiga, revisi UU Peradilan Militer. Jamak diketahui bahwa UU tersebut kontributif terhadap pelanggengan impunitas, mengabaikan persamaan di depan hukum, serta mendapat sorotan pada aspek akuntabilitas dan transparansinya.
Keempat, otasi antarmatra dalam posisi Panglima TNI. Pergiliran ini penting bukan hanya untuk menghindari dominasi salah satu matra Angkatan dalam kesatuan TNI, tetapi manifestasi ketentuan UU TNI yang mengatur bahwa tiap-tiap Angkatan mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.
Kelima, isu Papua. Bukan hanya dalam konteks HAM, isu Papua mesti juga diurai serius dalam perdebatan dalam topik Debat tadi malam. Sebab eskalasi konflik di Papua mengakibatkan zona tidak aman bagi kehidupan masyarakat di Papua, karena menciptakan ketakutan terhadap anak-anak dan menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Pendekatan keamanan dalam isu Papua sejauh ini mestinya mendapat perhatian Capres untuk dievaluasi dan kemudian ditawarkan inisiatif dan pendekatan baru yang menciptakan kedamaian dan rasa aman di Papua.
Demikian disampaikan Ikhsan Yosarie (Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute) dan Halili Hasan, Direktur Eksekutif SETARA Institute di Jakarta, Senin (8/1/2024).(MM)
Komentar