JAKARTA,SumselPost.co.id – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI melaksanakan audiensi Asia Pacific Coalition for Quds and Palestine (APCQP), yang menyampaikan aspirasi terkait rencana penyelenggaraan konser penyanyi internasional Andrea Bocelli di Indonesia. Pertemuan berlangsung di Ruang Diplomasi BKSAP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Anggota DPR RI sekaligus inisiator Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia (World Peace Parliamentary Caucus/WPPC), Mardani Ali Sera, mengapresiasi MUI dan berbagai elemen masyarakat yang memilih menyampaikan aspirasi melalui DPR RI.
“Kami mengapresiasi MUI, civil society, para pejuang kemanusiaan, dan para pendukung kemerdekaan Palestina yang datang ke DPR RI untuk menyampaikan aspirasi terkait keinginan pembatalan konser Andrea Bocelli,” ujar Mardani.
Menurutnya, aspirasi tersebut didasarkan pada informasi mengenai dugaan keterlibatan Andrea Bocelli dalam kegiatan penggalangan dana untuk Friends of Israel Defense Forces pada 2010. Karena itu, masyarakat meminta pemerintah mempertimbangkan kembali penyelenggaraan konser tersebut.
Mardani menilai pemerintah perlu mendengar aspirasi masyarakat sejalan dengan sikap Indonesia yang selama ini konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. “Pemerintah beserta seluruh jajarannya perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Kita tahu pemerintah kita, Presiden kita, sangat mendukung kemerdekaan Palestina,” katanya.
Ia menambahkan, apabila terdapat figur publik yang diketahui memberikan dukungan terhadap pihak yang dianggap terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, hal tersebut patut menjadi pertimbangan.
“Kalau ada artis yang mendukung Israel, Zionis, bahkan angkatan bersenjatanya yang melakukan genosida, itu sangat bertentangan dengan konstitusi. Sebaiknya dibatalkan, atau setidaknya ada pernyataan dari Andrea Bocelli bahwa dirinya menyesal dan tidak mendukung tindakan tersebut,” tegas Politisi Fraksi PKS tersebut.
Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi BKSAP DPR RI untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait isu kemanusiaan dan memperkuat komitmen parlemen dalam mendukung perdamaian serta penegakan nilai-nilai hak asasi manusia di tingkat internasional. (MM)
Komentar