JAKARTA,SumselPost.co.id – Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari menilai hanya Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghamburkan anggaran untuk keperluan yang bukan substansi makan bergizi gratis (MBG).
“BGN lebih penting mengadakan 21.801 unit motor senilai Rp42 juta per unit. BGN juga lebih tertarik mengalokasikan anggaran sekitar Rp6,9 miliar untuk pengadaan 17.000 pasang kaos kaki. Menariknya nilai satu pasang kaos kaki sekitar Rp100.000,” tegas Lucy di Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Lucy menyebut, harga per unit motor dan sepasang kaos kaki tampak tak wajar. “Hal ini membuat pertanyaan liar mengenai harga sebenarnya per unit motor dan sepasang kaos kaki,” ujar Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya ini.
Menurut Lucy, penggunaan anggaran selain untuk menu makanan mengindikasikan adanya upaya penghamburan anggaran. Hal itu tak sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam melakukan penghematan anggaran.
“Tentu ironis, di tengah penghematan anggaran di semua kementerian dan lembaga, justru BGN terkesan menghamburkan anggaran untuk yang tidak menjadi prioritas. Padahal anggaran BGN sebagian diambil dari kementerian lain. Hal ini tentu mengusik rasa ketidakadilan bagi kementerian dan lembaga lain,” jelas Lucy.
Lucy menilai, BGN juga terkesan lebih tertarik untuk pengadaan barang, yang paling mudah menghabiskan anggaran. “Padahal persoalan utama BGN lebih pada tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang hingga saat ini masih banyak yang belum memenuhi standar,” kata Lucy.
Lucy mengingatkan, tata kelola SPPG masih menghadapi persoalan serius, baik terkait higienitas, sanitasi, dan manajemen operasional. “Penutupan sementara ribuan SPPG membuktikan tata kelolanya masih belum memadai,” ungkap Lucy.
Selain itu, lanjut Lucy, belum semua SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan infrastriktur SPPG yang belum standar. “Hal ini diduga menjadi penyebab terjadinya banyak kasus keracunan penerima manfaat MBG,” ungkap Legislator asal Dapil Jatim 1 ini.
Karena itu, imbau Lucy, BGN seharusnya lebih fokus pada pembenahan SPPG agar kualitas gizi dalam menu MBG terpenuhi. “Hal ini diperlukan agar tujuan Program MBG untuk perimbangan dan pemerataan gizi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 terwujud,” tambah Lucy.
Lucy menuturkan, BGN perlu melakukan hal itu agar program prioritas tersebut berjalan dengan baik dan efisien. “Untuk itu, BGN harus terus berbenah diri dan mengedepankan transparansi tanpa menghambur-hamburkan uang negara,” kata Lucy.
Dengan demikian, tukas Lucy, BGN tidak menyakiti kementerian/lembaga (K/L) lain yang anggarannya berkurang demi suksesnya program MBG. “Jangan sampai BGN menjadi Petruk dadi ratu yang dapat menggagalkan program MBG yang mulia ini. Hal itu tentu tak boleh terjadi,” pungkas Lucy Kurniasari. (MM)
Komentar