JAKARTA,SumselPost.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hilmy Muhammad, menegaskan bahwa wacana pemberian akses bebas bagi pesawat militer Amerika Serikat ke wilayah Indonesia bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia.
“Indonesia berdiri di atas amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, Indonesia tidak boleh membuka ruang, jalur, atau fasilitas bagi kekuatan militer negara mana pun yang terlibat dalam agresi dan penjajahan,” tegas anggota Komite II DPD RI, Selasa (14/4/26).
Menurut Gus Hilmy, sapaan akrabnya, meski Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI menyebut pembahasan itu belum final, publik tetap berhak menyampaikan penolakan sejak awal. Sebab katanya, isu ini menyangkut arah politik luar negeri Indonesia dan posisi moral bangsa di tengah konflik global.
“Kita berhak bersuara, berhak menolak! Bagaimana mungkin kita memberi laluan kepada pihak yang dalam banyak konflik justru tampil sebagai pendukung agresi? Indonesia tidak boleh berubah dari negara yang membela kemerdekaan bangsa-bangsa menjadi negara yang mempermudah langkah agresor. Berteman dengan agresor berarti ikut memikul tanggung jawab moral atas agresi itu,” ujarnya.
Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut menilai, bila Indonesia memberi akses khusus kepada pesawat militer Amerika, maka Indonesia akan kehilangan posisi netral dan berisiko dipandang berpihak dalam konflik internasional.
“Politik bebas aktif bukan berarti membuka pintu bagi semua kekuatan militer asing. Bebas aktif berarti Indonesia bebas menentukan sikap, dan aktif membela perdamaian. Jika akses itu diberikan, Indonesia justru sedang menjauh dari prinsip bebas aktif,” kata Gus Hilmy.
Senator asal D.I. Yogyakarta tersebut juga menyoroti arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump. Menurutnya, pendekatan yang dipakai Washington selama ini menunjukkan kecenderungan menggunakan kekuatan militer dan tekanan politik untuk memaksakan kepentingannya di berbagai kawasan. Dalam situasi seperti itu, Indonesia justru harus menjaga jarak dan memperkuat posisi sebagai negara yang berpihak pada perdamaian dan kemerdekaan bangsa-bangsa.
“Pemerintah Amerika Serikat di bawah Donald Trump justru makin sering menunjukkan sikap sepihak dalam politik internasional. Dukungan terhadap agresi Israel, ancaman terhadap negara lain, dan penggunaan tekanan militer sebagai alat diplomasi menunjukkan bahwa Amerika tidak sedang datang membawa perdamaian. Karena itu, Indonesia tidak boleh memberi perlakuan istimewa kepada negara yang berulang kali menempatkan kekuatan militer di atas hukum dan keadilan,” jelas Gus Hilmy.
Gus Hilmy menilai bahwa sikap Pemerintah Indonesia tidak boleh goyah oleh tekanan atau kepentingan negara besar. Indonesia memiliki sejarah panjang melawan penjajahan. Karena itu, pemerintah harus menempatkan kepentingan nasional dan amanat konstitusi di atas kepentingan negara lain.
“Donald Trump berkali-kali menunjukkan bahwa kepentingan Amerika ditempatkan di atas kepentingan dunia. Cara pandang seperti itu berbahaya jika diikuti atau difasilitasi oleh Indonesia. Kita tidak boleh tunduk pada tekanan negara besar. Kita harus berdiri di atas kepentingan nasional dan amanat konstitusi. Indonesia bukan negara satelit Amerika, dan wilayah kita tidak boleh dipakai untuk melayani agenda militer mereka,” ungkap Gus Hilmy.
Ketua Bidang Ukhuwah Majelis Ulama Indonensia (MUI) DIY tersebut juga mengingatkan bahwa sejarah Indonesia dibangun dari pengalaman dijajah. Karena itu, Indonesia semestinya memiliki kepekaan lebih tinggi terhadap segala bentuk kolonialisme dan agresi.
“Bangsa ini lahir dari perlawanan terhadap penjajahan. Sangat ironis jika sekarang kita justru menyediakan fasilitas bagi negara yang terlibat dalam berbagai operasi militer terhadap bangsa lain. Pembukaan UUD 1945 jelas menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Amanat itu tidak boleh ditawar,” tambahnya.
Salah satu pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut meminta pemerintah terbuka kepada publik mengenai isi pembahasan tersebut dan memastikan tidak ada perjanjian apa pun yang memberi hak istimewa kepada militer asing di wilayah Indonesia.
“Pemerintah harus menghentikan pembahasan ini. Jangan sampai Indonesia masuk terlalu jauh, lalu sulit menarik diri. Kedaulatan wilayah udara Indonesia tidak boleh dinegosiasikan. Indonesia harus tetap berdiri di pihak perdamaian, bukan di pihak agresi,” pungkas Gus Hilmy. (MM)
Komentar