JAKARTA,SumselPost.co.id— Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad menilai kepemimpinan baru Bank Indonesia (BI) perlu memastikan kebijakan moneter tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga lebih kuat mendorong pertumbuhan berkualitas, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Namun, harus didukung kinerja baik semua kementerian dan lembaga termasuk kepastian hukum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut.
Menurut Kamrussamad, keputusan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan tiga nama calon Gubernur BI, yakni Destri Damayanti, Aida S. Budiman, dan Solikin M. Juhro, menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga independensi bank sentral.
“Presiden menjaga dan menghormati independensi Bank Indonesia dengan mengusulkan figur-figur teknokrat yang selama ini berasal dari dalam,” kata Kamrussamad, dalam dialektika demokrasi “Kepemimpinan Baru Bank Indonesia: Menakar Arah Kebijakan Moneter dan Stabilitas Ekonomi Nasional”, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026). Hadir Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan.
Destri Damayanti disebut telah berada di BI sekitar satu dekade terakhir. Hal itu menjadi modal penting karena telah terlibat dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan moneter, termasuk menghadapi dinamika ekonomi global dan kebutuhan domestik.
Menurut Kamrussamad, kebutuhan domestik Indonesia saat ini tidak hanya berkaitan dengan menjaga stabilitas, tetapi juga memastikan pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja serta menekan kemiskinan dan pengangguran. “Pertumbuhan ekonomi itu berkualitas diukur dengan berapa banyak lapangan kerja yang tercipta dan berapa banyak angka penurunan kemiskinan dan pengangguran yang sudah terjadi,” ujarnya.
Dia menjelaskan pencapaian target pertumbuhan ekonomi membutuhkan koordinasi tiga otoritas utama. Kebijakan fiskal berada di bawah pemerintah, kebijakan moneter menjadi kewenangan BI, sedangkan kebijakan makroprudensial dan pengawasan industri jasa keuangan berada dalam ranah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sinergi ketiga otoritas tersebut dinilai semakin penting karena pemerintah dan DPR tengah membahas target pertumbuhan ekonomi, termasuk sasaran sekitar 6 persen pada 2027. Target tersebut membutuhkan dukungan perputaran dana dalam perekonomian yang sangat besar. Menurut dia, kebutuhan pembiayaan tersebut berasal dari kombinasi kebijakan fiskal, moneter, industri keuangan, pasar modal, perbankan, peer-to-peer lending, serta dunia usaha.
Karena itu, Kamrussamad meminta Gubernur BI terpilih nantinya tidak hanya melihat besaran kebijakan likuiditas yang disalurkan kepada sektor keuangan, tetapi juga mengukur dampaknya terhadap sektor riil.
Salah satu instrumen yang disorot adalah Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Kamrussamad menilai pemberian insentif kepada perbankan harus diikuti dengan evaluasi mengenai sejauh mana kredit tersebut benar-benar mengalir ke sektor produktif. “Impact dari kredit yang disalurkan oleh perbankan terhadap sektor pertanian itu yang kita minta diperluas sampai ke sana,” ungkapnya.
Optimalkan Instrumen GWM
Selain itu, Kamrussamad
meminta BI mengoptimalkan instrumen Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai insentif agar dana perbankan dapat lebih banyak bergerak ke sektor riil melalui pembiayaan proyek dan kegiatan usaha.
Menurut dia, pengelolaan likuiditas juga perlu memperhatikan instrumen pasar yang berpotensi menarik dana dari perbankan. Jika dana terlalu banyak terserap pada instrumen tertentu, sektor riil dapat menghadapi kekeringan likuiditas.
Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah transmisi suku bunga kebijakan BI atau BI-Rate. Kamrussamad menilai penurunan BI-Rate harus diikuti transmisi yang lebih cepat kepada suku bunga kredit perbankan.
Dia membandingkan transmisi ketika BI menaikkan suku bunga yang menurutnya berlangsung relatif cepat dengan kondisi ketika suku bunga diturunkan, tetapi penyesuaian bunga kredit perbankan berjalan lebih lambat. “Begitu BI-Rate diturunkan, transmisinya lambat. Nah, ini kita perlu kawal sama-sama supaya di kepemimpinan baru ini hal-hal ini bisa dibenahi dan tidak terulang lagi,” ungkapnya.
Kamrussamad menekankan BI perlu memastikan kebijakan moneter dapat memberikan ruang yang cukup bagi ekspansi sektor produktif tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi. Dimana pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus memiliki hubungan langsung dengan penciptaan lapangan kerja. Menurut perhitungannya, setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen diharapkan mampu menciptakan hingga sekitar 950.000 lapangan kerja baru.
Selain kebijakan moneter dan likuiditas, Kamrussamad menyoroti posisi industri manufaktur sebagai salah satu penentu kemampuan Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle-income trap. “Kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) saat ini sekitar 19,8 persen. Angka tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan karena negara berkembang yang berhasil melakukan industrialisasi umumnya memiliki kontribusi manufaktur yang lebih besar. Indonesia tidak akan bisa take off jadi negara maju kalau kontribusi industri manufakturnya di bawah 20 persen dari PDB,” tambahnya.
Kamrussamad menyoroti keberadaan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang seharusnya dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal. Menurutnya Indonesia telah memiliki sekitar 169 kawasan industri dan 25 kawasan ekonomi khusus yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat basis industri nasional.
Karena itu, dia berharap kepemimpinan baru BI mampu memperkuat koordinasi dengan pemerintah sebagai otoritas fiskal dan OJK sebagai otoritas sektor jasa keuangan. “Perlu kami minta kepada Bank Indonesia untuk menjaga sinergi yang solid dengan otoritas fiskal dan otoritas jasa keuangan supaya pertumbuhan ekonomi berkualitas bisa kita dapatkan,” pungkas Kamrussamad.
Sementara itu, Iwan Setiawan: menilai tantangan Bank Indonesia ke depan tidak hanya berkaitan dengan menjaga stabilitas rupiah dan inflasi, tetapi juga kemampuan bank sentral merespons gejolak geopolitik global yang berpotensi menekan perekonomian nasional. Karena itu, Gubernur BI yang baru dinilai membutuhkan pengalaman, ketangguhan, dan ruang independensi dalam mengambil kebijakan moneter.
Menurut dia, pemilihan gubernur bank sentral semestinya ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional dan keberlanjutan stabilitas ekonomi jangka panjang. “Keputusan Presiden Prabowo Subianto memilih sosok yang memiliki pengalaman panjang di bidang moneter dan perekonomian menunjukkan pertimbangan terhadap kebutuhan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dari awal Presiden Prabowo Subianto mengusulkan nama ini lebih melihat pada kepentingan nasional, bagaimana kemudian keberlanjutan dan stabilitas ekonomi nasional ke depan,” kata Iwan.
Pengalaman panjang di sektor moneter menjadi modal penting bagi seorang gubernur bank sentral. Pengalaman tersebut dinilai membantu BI menghadapi tekanan ekonomi yang semakin kompleks, terutama ketika ketidakpastian global dapat dengan cepat memengaruhi pasar keuangan domestik. “Rekam jejak di lingkungan Bank Indonesia menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kemampuan gubernur baru menjalankan mandat bank sentral,” pungkasnya. (MM)
Komentar