CIMAHI,SumselPost.co.id — Ketersediaan beras dalam jumlah besar perlu diikuti distribusi yang merata dan penyaluran bantuan pangan yang tepat sasaran agar masyarakat dapat memperoleh pangan dengan harga terjangkau. Karena itu, pengelolaan stok dan tata kelola pembiayaan penugasan Perum Bulog menjadi perhatian Komisi XI DPR RI dalam mengawasi pelaksanaan Public Service Obligation (PSO).
Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa menekankan bahwa keberhasilan penugasan Bulog tidak cukup diukur dari besarnya cadangan beras yang tersimpan di gudang. Ketersediaan beras di pasar dan kemampuan masyarakat mengakses pangan dengan harga terjangkau juga harus menjadi ukuran keberhasilan.
Hal tersebut disampaikan Musthofa usai melakukan kunjungan lapangan ke Gudang Bulog Utama dalam rangka pengawasan pelaksanaan PSO Bulog di Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026). Menurutnya, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang mencapai sekitar 4,5 juta ton menjadi modal bagi Bulog untuk menjaga stabilitas pangan, termasuk menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Namun, ketersediaan stok tersebut harus diimbangi sistem distribusi yang efektif agar pasokan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. “Stok yang tersedia harus dipastikan distribusinya merata dan tepat sasaran. Jangan sampai beras tersedia di gudang, tetapi masyarakat masih kesulitan mendapatkannya dengan harga yang terjangkau,” ujar Musthofa.
Ia juga menyoroti efektivitas program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Menurutnya, distribusi beras SPHP perlu menjangkau berbagai saluran, mulai dari pasar tradisional, Rumah Pangan Kita (RPK), koperasi, hingga ritel modern. Pemerataan jangkauan distribusi diperlukan agar masyarakat di berbagai wilayah memiliki akses terhadap beras dengan harga sesuai ketentuan.
Selain distribusi, ia mengingatkan pentingnya validasi data penerima bantuan pangan. Dirinya juga mendorong Bulog memperkuat koordinasi dengan dinas sosial, pendamping masyarakat, serta unsur pemerintah di tingkat wilayah, termasuk Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan pemerintah desa.
“Pendataan tidak bisa hanya mengandalkan sistem elektronik. Perlu dikombinasikan dengan verifikasi langsung di lapangan melalui dinas sosial dan para pendamping, sehingga bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak,” tegasnya.
Musthofa juga meminta Bulog memperhatikan peran pasar tradisional, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan ritel modern. Kerja sama dengan berbagai mitra distribusi perlu dievaluasi agar penyaluran pangan tidak terpusat pada saluran tertentu dan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Dari sisi pembiayaan, ia menekankan perlunya pembenahan mekanisme pendanaan penugasan PSO. Menurutnya, kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan distribusi pangan membutuhkan skema pembayaran atau kompensasi yang jelas dan tepat waktu agar tidak membebani likuiditas Bulog.
“Kalau mekanisme pembayarannya tidak diperbaiki, tentu ada beban yang harus ditanggung perusahaan terlebih dahulu. Karena itu, perlu ada sistem pembiayaan yang lebih baik, sehingga penugasan pemerintah dapat berjalan optimal tanpa mengganggu kesehatan keuangan Bulog,” jelasnya.
Musthofa berharap hasil pengawasan Komisi XI DPR RI dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pelaksanaan PSO Bulog, mulai dari pengelolaan stok, distribusi, pendataan penerima bantuan, hingga pembiayaan.
“Yang paling penting adalah tata kelola dan distribusinya tepat. Kita ingin memastikan kehadiran negara melalui Bulog benar-benar dirasakan masyarakat, baik melalui ketersediaan beras, harga yang terjangkau maupun bantuan pangan yang tepat sasaran,” pungkasnya. (MM)














Komentar