JAKARTA,SumselPost.co.id – Komisi IV DPR RI meminta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) memperjelas program prioritas, kebutuhan anggaran, serta target kinerja Tahun Anggaran 2027. Kejelasan tersebut dinilai penting untuk memastikan program penanganan banjir rob, abrasi, dan kerusakan ekosistem pesisir Pantai Utara Jawa berjalan efektif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana bersama Kepala BOPPJ di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat tersebut menjadi pertemuan awal Komisi IV dengan BOPPJ sebagai mitra kerja baru.
Dalam pengantar rapat, Siti Hediati menjelaskan bahwa pelaksanaan RDP merupakan tindak lanjut keputusan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI bersama pimpinan fraksi pada 20 Juli 2026 serta keputusan Rapat Internal Komisi IV DPR RI pada 10 November 2026.
Sebagai mitra kerja baru, BOPPJ diminta menyampaikan gambaran menyeluruh mengenai struktur organisasi, tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2025 tersebut. Komisi IV juga meminta penjelasan mengenai mekanisme koordinasi BOPPJ dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah di sepanjang kawasan Pantai Utara Jawa.
“Terkait Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2027, Komisi IV DPR RI meminta penjelasan mengenai program prioritas, kebutuhan anggaran, serta target kinerja yang direncanakan, khususnya dalam penanganan banjir rob, abrasi, dan kerusakan ekosistem pesisir,” ujar politisi yang akrab disapa Titiek Soeharto tersebut.
Dalam paparan awal, BOPPJ mengusulkan pagu anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp481.105.299.000 atau sekitar Rp481,11 miliar yang bersumber dari rupiah murni. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja operasional dan dukungan manajemen serta belanja nonoperasional guna mendukung pengembangan kawasan strategis dan pelaksanaan program prioritas nasional.
Salah satu agenda strategis yang menjadi perhatian BOPPJ adalah percepatan pembangunan Giant Sea Wall (GSW) Pantai Utara Jawa sepanjang 575 kilometer yang mencakup lima provinsi. Proyek tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya perlindungan kawasan pesisir dari ancaman banjir rob dan dampak perubahan lingkungan.
Lebih lanjut, Siti Hediati menegaskan bahwa keberadaan BOPPJ diharapkan mampu memperkuat tata kelola kawasan Pantai Utara Jawa secara terpadu dan berkelanjutan. Namun, pelaksanaan pembangunan harus tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan serta kepentingan masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada kawasan pesisir.
“Komisi IV DPR RI berharap kehadiran BOPPJ dapat memperkuat pengelolaan kawasan Pantai Utara Jawa secara terpadu dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Untuk itu, diperlukan koordinasi yang baik guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Melalui RDP perdana ini, Komisi IV DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran dengan mencermati arah kebijakan, kesiapan program, serta kebutuhan pendanaan BOPPJ. Dengan demikian, rencana pembangunan kawasan Pantai Utara Jawa diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. (MM)












Komentar