Gubernur Lemhannas: Kesejahteraan Sosial Jadi Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045

Nasional9 Dilihat
banner1080x1080

JAKARTA,SumselPost.co.id  – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si menegaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan salah satu fondasi utama ketahanan nasional. Pembangunan Indonesia tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan hidup layak dan perlindungan dari berbagai risiko sosial.
Hal tersebut disampaikan Ace Hasan Syadzily dalam Simposium Nasional Tata Kelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang diselenggarakan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), di.Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Ace, cita-cita Indonesia Emas 2045 membutuhkan ketahanan sosial yang kuat. Sebab, kemajuan ekonomi tanpa pemerataan dan inklusi sosial berpotensi melahirkan kemiskinan, ketimpangan akses, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara.”Bangsa yang tangguh bukan hanya bangsa yang mampu bertahan ketika krisis datang, melainkan bangsa yang memastikan tidak ada warga dibiarkan menghadapi krisis sendirian,” ujar Ace.

Ia menjelaskan, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan serius dalam membangun ketahanan sosial. Tantangan tersebut meliputi kemiskinan struktural, kesenjangan sosial, perubahan demografi, krisis ekonomi dan iklim, disrupsi teknologi, hingga potensi konflik sosial.

Perubahan struktur demografi, misalnya, harus diantisipasi melalui peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, lapangan pekerjaan, dan perlindungan sosial. Bonus demografi tidak otomatis menjadi keuntungan apabila penduduk usia produktif tidak memiliki kesempatan untuk berkembang.

Ace menekankan, ketahanan nasional tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan militer. Kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, mengatasi kerentanan, menjaga kepercayaan, dan pulih dari guncangan juga menjadi bagian penting dari kekuatan bangsa.

Dalam konteks tersebut, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah sekaligus jembatan pelayanan antara negara dan masyarakat.
LKS dapat berperan dalam menjangkau kelompok rentan, memberikan pendampingan, melakukan rehabilitasi sosial, memperkuat keluarga, serta membantu masyarakat memperoleh akses terhadap layanan dasar.

Namun, Ace mengingatkan bahwa penguatan LKS harus disertai profesionalisme, akreditasi, transparansi keuangan, perlindungan penerima manfaat, dan evaluasi kinerja.
Pemerintah tetap memiliki tanggung jawab menetapkan standar, menjamin hak masyarakat, menyediakan pendanaan, dan melakukan pengawasan.

Sementara itu, LKS berperan memperluas jangkauan pelayanan dan menghadirkan inovasi sosial.

Untuk itu, Ace juga mendorong kolaborasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga filantropi melalui pendekatan pentahelix. Transformasi tata kelola dan digitalisasi pelayanan sosial perlu dilakukan secara bertahap dengan tetap menjamin keamanan data serta akses pelayanan bagi masyarakat yang belum terjangkau teknologi.

Diharapkan penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial menjadi bagian dari strategi pembangunan jangka panjang Indonesia. “Kesejahteraan sosial merupakan investasi pada martabat manusia, persatuan, dan masa depan Indonesia,” kata Ace.

Melalui penguatan LKS dan kolaborasi lintas sektor, pembangunan kesejahteraan sosial diharapkan tidak hanya berorientasi pada bantuan, tetapi juga pemberdayaan dan peningkatan kemandirian masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

Kesos Masuk Kurikulum

Ditempat yang sama
DNIKS Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), A. Effendy Choirie, mendorong agar kesejahteraan sosial (kesos) menjadi bagian penting dalam kurikulum pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Menurut Effendy, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) merupakan garda terdepan dalam memperkuat ketahanan nasional. Karena itu, materi kesejahteraan sosial perlu diajarkan kepada peserta didik Lemhannas, melengkapi materi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Ipoleksosbudhankamrata).

Gus Choi-sapaan akrabnya menilai ketahanan nasional tidak cukup hanya dibangun melalui aspek politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Kesejahteraan masyarakat juga menjadi fondasi penting bagi kekuatan bangsa.

Gus Choi juga menyambut baik tawaran kerja sama melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Lemhannas dan DNIKS. Terlebih, dalam penyelenggaraan Lemhannas terdapat keterlibatan perwakilan LKS.

Dalam kesempatan tersebut, Effendy menyerahkan cinderamata berupa kaus DNIKS kepada Gubernur Lemhannas. Pemberian itu sekaligus menjadi bentuk perhatian DNIKS, karena mengetahui Gubernur Lemhannas memiliki hobi lari pagi. (MM)

Komentar