SURABAYA,SumselPost.co.id — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, mendorong agar informasi dan peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tidak berhenti sebagai data, tetapi menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk melindungi masyarakat.
Hal itu disampaikan Sudjatmiko saat mengikuti kunjungan spesifik Komisi V DPR RI ke Stasiun BMKG Juanda, Surabaya, Jumat (28/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi V mengevaluasi kesiapan BMKG sekaligus membahas sejumlah persoalan keselamatan transportasi dan mitigasi menghadapi cuaca ekstrem serta perubahan iklim.
Sudjatmiko mengatakan, kemampuan BMKG dalam menyediakan informasi cuaca, iklim, dan peringatan dini semakin penting di tengah meningkatnya risiko cuaca ekstrem. Karena itu, informasi yang dihasilkan BMKG harus terhubung dengan keputusan pemerintah di lapangan.
“Informasi cuaca dan peringatan dini jangan berhenti sebagai data. Informasi tersebut harus menjadi dasar pengambilan keputusan, terutama ketika menyangkut keselamatan masyarakat dan pengguna transportasi,” ujar Sudjatmiko.
Komisi V DPR dalam kunjungan tersebut juga memberikan apresiasi terhadap perkembangan teknologi dan kapasitas BMKG, termasuk pengakuan internasional melalui penghargaan World Meteorological Organization (WMO) pada 2020.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah potensi angin kencang di kawasan Jembatan Suramadu. Kondisi tersebut dinilai dapat membahayakan kendaraan apabila tidak diikuti langkah antisipasi yang cepat.
Karena itu, Sudjatmiko mendorong adanya protokol yang jelas antara BMKG, pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengatur lalu lintas ketika kondisi angin sudah berada pada tingkat yang membahayakan. note_1787930165406.pdf
“Kalau BMKG sudah memberikan peringatan bahwa kondisi cuaca membahayakan, harus ada protokol yang jelas. Jangan sampai informasi sudah tersedia, tetapi pengguna jalan tetap masuk ke kawasan yang berisiko,” katanya.
Untuk memperkuat sistem peringatan kepada pengguna jalan, Komisi V juga mendorong pemasangan Variable Message Sign (VMS) atau papan informasi digital di kawasan Suramadu. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi peringatan langsung bagi pengguna jalan ketika terjadi cuaca ekstrem.
Menurut Sudjatmiko, keselamatan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan transportasi. Fraksi PKB di Komisi V DPR mendorong agar informasi BMKG semakin terintegrasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan operator transportasi sehingga peringatan dini dapat segera diterjemahkan menjadi tindakan.
Persoalan keselamatan juga menjadi perhatian Komisi V dalam sektor transportasi laut. Dalam pembahasan, salah satu isu yang disoroti adalah kendaraan angkutan barang dengan muatan berlebih yang berpotensi memengaruhi stabilitas kapal. Contoh yang dibahas mencapai sekitar 60 ton.
Komisi V DPR mendorong agar pengawasan terhadap batas muatan kendaraan dan kemampuan kapal diperketat. Keselamatan penumpang, awak kapal, maupun pengguna jasa transportasi tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan angkutan barang.
Selain persoalan muatan, kesiapan peralatan keselamatan kapal juga menjadi perhatian. Komisi V DPR menyoroti adanya fixed fire pump atau pompa pemadam kebakaran tetap yang tidak berfungsi dan meminta agar kapal yang belum memenuhi persyaratan keselamatan tidak dipaksakan berangkat.
“Keselamatan tidak boleh dikompromikan. Kapal yang peralatan keselamatan dasarnya tidak berfungsi harus diperiksa dan tidak boleh dipaksakan berangkat sebelum memenuhi persyaratan,” tegas Sudjatmiko.
Di sisi lain, Sudjatmiko meminta BMKG memperkuat penyediaan data cuaca dan iklim untuk kebutuhan perencanaan jangka panjang. Komisi V mendorong adanya data dengan perspektif 5, 25 hingga 100 tahun agar pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat dalam merancang pembangunan dan mengantisipasi kejadian cuaca ekstrem.
“Pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya melihat kondisi hari ini. Kita membutuhkan data dalam jangka panjang agar pembangunan yang dilakukan benar-benar siap menghadapi perubahan pola cuaca dan risiko di masa mendatang,” ujar Sudjatmiko.
Persoalan tersebut semakin penting dalam menghadapi potensi dampak El Nino, terutama terhadap ketersediaan air dan kekeringan. Dalam pembahasan Komisi V DPR, pembangunan embung, sumur resapan dan sistem penampungan air hujan menjadi salah satu langkah yang perlu diperkuat sebagai bagian dari upaya adaptasi.
Sudjatmiko menilai persoalan cuaca ekstrem dan perubahan iklim tidak dapat diselesaikan secara sektoral. BMKG harus terhubung dengan perencanaan pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, transportasi, pengelolaan air dan mitigasi bencana.
“Kita ingin BMKG semakin kuat dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Peringatan dini harus diikuti tindakan nyata. Jangan sampai kita baru bergerak setelah terjadi kecelakaan atau bencana. Dengan data yang kuat, koordinasi yang baik, dan respons yang cepat, kita bisa mencegah risiko sebelum menjadi persoalan yang lebih besar,” pungkas Sudjatmiko. (MM)
Komentar