Palembang, Sumselpost.co.id – Press Konferensi Koalisi Penyelamat Demokrasi, Aksi Mimbar Bebas Sumatera Selatan. Gerakan 2500 Masyarakat Sipil Sumsel Tolak Kenaikan Sembako Lawan Kejahatan Pemilu-pemilu Curang Segerakan Hak Angket DPR RI/MPR RI dan Makzulkan Jokowi. Yang di gelar di Lobby Hotel Amaris, Rabu ( 6/3/2024).
Turut Hadir, Ustd Idasril Tanjung SE.SH.MM.MH Forum perjuangan perubahan, Ali Pudi ,Kordinator Aksi
Drs H.Umar Said Ketua Forum umat Islam dan beberapa perwakilan element masyarakat sipil, mahasiswa,Aktivis Pro Demokrasi, Budayawan, Mahasiswa, Akademisi Sumsel.
Idasril Tanjung SE.SH.MM.MH Ketua Forum perjuangan perubahan Mengatakan,” kami akan melakukan aspirasi di depan bundaran Monpera Masjid Agung Palembang dan kami akan menuntut beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait dengan itu karena permintaan dari pihak yang berwajib,” katanya.
Sementara di tempat yang sama Ali Pudi ,Kordinator Aksi menambahkan,
Pada hari ini kami berkumpul antara pendukung 01 dan 03 dimana pada tanggal 8 Maret 2024. Dan akan melakukan aksi di Masjid Agung, tetapi dikarenakan adanya tidak berkenannya di sana maka kami alihkan ke gedung DPRD Provinsi Sumsel. Dengan harapan kami akan menyampaikan petisi, dimana petisi itu akan kami sampaikan kepada saksi-sakti di situ seperti Partai Nasdem PKS, PKB , PDIP, Hanura, Perindo dan PPP
” Harapan kami di Sumsel ini mampu menyampaikan petisi kami ke DPRD pusat itu yang akan kami lakukan hari Jum’at nanti 8 maret 2024,” harapnya.
Di tempat yang sama, Drs H.Umar Said Ketua Forum umat Islam menuturkan,
Jadi gerakan yang ingin kami laksanakan di Gedung DPRD sumsel adalah murni tuntutan tentang tegaknya demokrasi bukan persoalan siapa kalah dan siapa menang. Tapi kami merasa bahwa pemilu 2024 ini adalah sebuah pemilu yang paling brutal dimana aturan benar benar sudah di hancur leburkan.
Lebih lanjut Umar mengungkapkan, Maka kami Forum Peduli Demokrasi sangat ingin agar demokrasi itu ditegakkan karena ada wakil-wakil kami kerja di DPRD. Maka sudah tentu menuntut agar supaya DPR melakukan tanggung jawabnya, dalam bentuk kewajibannya untuk melakukan hak angket terhadap pelanggaran demokrasi yang sudah dilaksanakan.
” Sehingga dengan support dari seluruh lapisan dari bawah akan memperkuat nyali dari DPRD sampai ke angket. Karena memang memperoleh dukungan harus bawah ke Sumatra Selatan,” ucapnya.
Lanjutnya, Adapun tuntutan kami Turunkan Harga Sembako, Tolak Rencana Kenaikan Tarif Dasar Listrik, Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM, Hukum Menjadi Panglima Tertinggi di Indonesia, Dukung Hak Angket, Pemilu Ulang, Tangkap dan Adili Jokowi.
” Harapan kami juga ini terjadi di seluruh provinsi agar supaya hak angket ini benar-benar dilaksanakan dalam rangka untuk melakukan evaluasi tentang pelaksanaan pemilu yang baru saja dilaksanakan oleh negara,”pungkasnya. (Ocha)
Komentar