JAKARTA,SumselPost.co.id — Negara tidak boleh nunggu bencana sudah terjadi baru hadir .ldi tengah masuarakat. Untuk itu, Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto minta pemerintah harus mengubah paradigma penanggulangan bencana dari sekadar respons darurat menjadi kesiapsiagaan yang bekerja sebelum ancaman erupsi gunung api menimpa masyarakat. Termasuk alat deteksi dini harus segera diperbaiki, berapapun anggaranya DPR akan mendukung.
Menurut Edi, Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 21 Tahun 2008. Namun, keberadaan regulasi harus diikuti sistem mitigasi yang memastikan pemantauan, peringatan dini, evakuasi, hingga perlindungan masyarakat berjalan tanpa menunggu korban berjatuhan.
“Jangan sampai ada mata rantai yang terputus, dari identifikasinya seperti apa, komunikasinya seperti apa, sampai pada keselamatan rakyat. Itu yang paling penting,” tegas Edi saat dialektika demokrasi bertajuk “Waspada Gunung Merapi: Bagaimana Langkah Mitigasinya?” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2026). Hadir Ida Pramuwardani (Plh. Direktur Meteorologi BMKG) dan Berton Panjaitan (Plt. Kapusdatinkom BNPB).
Ia menekankan sedikitnya tujuh aspek yang harus diperkuat, yakni pemantauan dan informasi gunung api, jalur evakuasi serta tempat pengungsian, simulasi berkala, pemetaan kelompok rentan, konsistensi tata ruang, koordinasi antarlembaga, dan pelibatan masyarakat sebagai subjek mitigasi.
Menurut Edi, kelemahan tata ruang dan koordinasi antarlembaga dapat memperbesar risiko. Kawasan rawan bencana tidak semestinya terus berkembang menjadi permukiman, sementara BMKG, BNPB, Basarnas, TNI, Polri, dan lembaga terkait harus bekerja dalam sistem yang jelas tanpa ego sektoral.
Pada saat yang sama, masyarakat tidak boleh diperlakukan hanya sebagai penerima bantuan. Relawan dan generasi muda perlu dilibatkan dalam membangun kesiapsiagaan, sehingga penanganan bencana menjadi tanggung jawab bersama. “Bencana ini adalah kerja kita bersama,” ujarnya.
Politisi dari PDI Perjuangan itu, juga meminta dukungan anggaran dan keputusan politik diarahkan pada kesiapan sebelum bencana. Jika pemerintah sudah mengetahui potensi jumlah warga dan rumah yang terdampak, skenario evakuasi, pengungsian, logistik, hingga tempat tinggal sementara semestinya telah disiapkan. “Di situlah yang kita harapkan kalimat negara hadir di tengah-tengah masyarakat,” jelas Edi.
Ida Pramuwardani mengatakan erupsi anak krakatau selalu identik dengan tsunami dan gempa bumi, karena anak krakatau ada di tengah selat Sunda dikelilingi laut. Tapi, kalau gunungnya tidak dikelilingi laut, tidak ada ancaman tsunami.
Namun, dalam pemantauan BMKG kata Ida, baik abu vulkanik, erupsi, dan gempa bumi sudah terdeteksi terus menurun di Anak Krakatau. “Jadi, ke depan dipastikan aman dan karenanya penerbangan pesawat beroperasi kembali. Tak lupa, semoga 5 wartawan foto yang dikabarkan hilang segera ditemukan,” ungkapnya berharap.
Sedangkan Berton mengatakan dari sekian banyak gunung api terdapat 76 gunung api tipe A dan memiliki sejarah pernah meletus sejak tahun 1600 M. Kemudian 30 jenis gunung tipe B memiliki catatan sejarah meletus sebelum tahun 1600 M, dan 21 gunung tipe C tidak memiliki catatan sejarah meletus, tapi masih memperlihatkan aktivitas vulkanik seperti dikeluarkannya beberapa gas sehingga memang Indonesia itu sangat rawan.
“Di samping rawan tentu kita mensyukuri tanah kita menjadi subur. Dan, saat ini ada lima gunung yang statusnya levelnya siaga III. Baik gunung Sinabung di Sumut, Gunung Ibu di Maluku Utara, Ile Lawatolok di NTT, Krakatau Banten-Lampung, Semeru Jawa Timur, dan Gunung Merapi Yogyakarta. Tentu pengetahuan atau kearifan lokal dibutuhkan untuk antisipasi segala kemungkinan bencana.yang akan terjadi terkait mitigasi tersebut,” tambahnya. (MM)
Komentar