DPR : Pemerintah Harus Perbaiki Tata Kelola Pupuk di Indonesia

Nasional194 Dilihat

JAKARTA,SumselPost.co.id – Sebagai negara agraris, pupuk menjadi instrumen penting dalam peningkatan produksi pangan. Ketersediaan pupuk juga mempengaruhi produktivitas petani. Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan Dirut PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi.

Herman menekankan pentingnya menjaga ketersediaan dan daya beli petani terhadap pupuk. Ia menilai perbaikan terhadap tata kelola pupuk di Indonesia sangat dibutuhkan. Menurutnya, tata kelola pupuk yang baik merupakan tanggung jawab negara dalam upaya peningkatan kebutuhan pangan.

“Menurut saya harus ada perbaikan-perbaikan terhadap pola yang ditata di pupuk Indonesia. Karena Pupuk Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara mendapatkan penugasan dari negara dan memang sebagian ada komersial, tapi sebagian besar tentunya ini harus menjadi tanggung jawab moral kita bahwa sesungguhnya usaha pupuk ini adalah bagian dari peningkatan kebutuhan pangan dan tugas dari negara,” kata Herman, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Herman menjelaskan, setidaknya dalam tata kelola pupuk, PT Pupuk Indonesia harus berpatokan kepada ketepatan dalam berbagai hal. Yakni, ketepatan waktu, ketepatan harga, ketepatan kualitas, dan ketepatan sasaran. “Kemudian di internal (perusahaan) saya kira juga harus diperbaiki tepat jenis, dosis, kemudian tepat cara,” jelas Legislator Dapil Jawa Barat VIII.

Baca Juga  Fahri Hamzah Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pemilu

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga mengingatkan pentingnya edukasi kepada petani terhadap teknologi-teknologi pertanian yang dapat mempengaruhi efisien dan efektivitas penggunaan pupuk. “Apakah bisa dengan cara digital, apakah bisa dengan cara-cara yang lebih efisien, yang tentu tidak boleh membuat rumit membuat susah petani, itu yang penting rumusnya, karena pertanyaan itu konsepnya adalah mereka datang ke sawah kemudian mengolah tanahnya menanam tumbuh- tumbuhannya dan kemudian merawatnya, memanennya itulah fokus,” ungkapnya.

Terus Berulang

Hal yang sama disampaikan anggota Komisi VI DPR RI M. Husni, ia sangat prihatin terhadap permasalahan pupuk subsidi, terutama persoalan pendistribusiannya yang terus berulang tiap tahun. Pendistribusian pupuk subsidi ini, harusnya tepat waktu dan tepat sasaran. Ia pun menduga ada yang salah dalam tata niaga pupuk, sehingga para petani sulit mendapatkan pupuk sehingga harga beras semakin mahal.

Baca Juga  Rakernas Partai Golkar, Ketua MPR RI Ajak Wujudkan Pemilu Damai dan Bahagia

“Saya tidak tahu apakah di dalam urusan pendistribusian pupuk ini apakah juga ada mafia-mafianya, Pak? Karena sampai hari ini walaupun kita negara agraris, harga beras kita jauh lebih mahal daripada beras yang ada di luar negeri, (misalnya) Vietnam dan Thailand. Ini Tentunya ada sesuatu yang salah di dalam tata niaga pupuk kita ini,” ujarnya.

Di sisi lain, Husni mengapresiasi rencana produksi pupuk pada tahun 2024, di mana Pemerintah meningkatkan alokasi pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton dengan anggaran sebesar Rp26,6 Triliun menjadi Rp53,3 Triliun. Peningkatan volume jumlah produksi pupuk ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

“Kita apresiasi bahwa InsyaAllah penambahan daripada (pupuk) subsidi tersebut mudah-mudahan juga akan meningkatkan daya produksi petani. Kita juga berharap bahwa republik ini ke depan bisa swasembada pangan, swasembada beras,” harapnya.

Baca Juga  Salat Ied di Masjid At-Taufiq, Puan Ajak Masyarakat Lebaran dengan Hati Gembira

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga meminta PT. Pupuk Indonesia untuk menghitung baik-baik terhadap rencana pengembangan strategis PT. Pupuk Indonesia yang akan membangun pabrik baru di Fakfak, Papua Barat. Hal ini mengingat masih ada daerah lain yang memang merupakan wilayah pertanian.

“Tolong dihitung baik-baik Pak, apakah itu (pembangunan pabrik baru) feasible Pak? Jangan membebani nanti keuangan negara, karena wilayah-wilayah pertanian itu umumnya paling banyak itu Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Jadi tentunya sekali lagi saya ingin ingatkan Pak, bahwa subsidi itu buat petani yang pegang cangkul bukan petani yang pakai dasi,” pungkasnya.(MM)

Komentar