Jakarta, Sumselpost.co.id – Sangat mengecewakan Pihak Kepolisian RI dan BRIN belum juga mengambil tindakan tegas kepada Thomas Djamaluddin Profesor Riset Astronomi BRIN yang juga sebagai tim unifikasi kalender Kementrian Agama dalam penentuan 1 syawal.
DPP IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) sangat kecewa karena hingga saat ini BRIN dan juga pihak Kepolisian RI belum juga mengambil langkah tegas untuk menyikapi polemik ancaman pembunuhan kepada warga Muhammadiyah, yang ditimbulkan dari statmen Thomas Djamaluddin di media sosial, ujar Baik selaku ketua Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik DPP IMM”.
Baik menilai, asal muasal komentar provokatif berisi ancaman kepada warga Muhammadiyah oleh peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin tidak terlepas dari unggahan Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN, Thomas Djamaluddin yang provokatif dan intoleransi, sehingga menimbulkan kegaduhan dan perpecahan antar ummat islam kususnya menimpa kepada Muhammadiyah, lanjut Baik dalam penjelasannya”.
Thomas Djamaluddin ini yang sering kali membuat perdebatan penetapan 1 Syawal selalu panas dan keras. Sebagai salah satu tim unifikasi kalender Kementerian Agama, dia dikenal sangat keras membela metode rukyah dan mengecam metode hisab, tambahnya lagi.
“Sebagai Profesor dan Peneliti BRIN, Thomas Djamaluddin yang juga Tim unifikasi kalender di Kementrian Agama sangat tidak layak menyandang sebagai Ilmuan bahkan menempati posisi pokok dalam Kementrian Agama RI maupun BRIN, karena efek dari pernyataan dia dimedia sangat kental akan penggiringan perdebatan yang menjurus pada perpecahan, ditingkat akar rumput, hal ini sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan,” tambah Baik.
Kenapa mencemaskan dan menghawatirkan karena, Thomas ini sudah menuding Muhammadiyah tidak taat kepada pemerintah terkait penentuan 1 syawal 2023 (Idul Fitri 1444 H). “Dan hal tersebut Thomas tidak hanya sekali dua kali untuk berupaya memprovokasi ummat Islam khususnya Muhammadiyah sehingga sangat rentan terjadi perpecahan antar ummat muslim, tegas pria alumnus UMM Malang ini.
Baik sapaan akrabnya di DPP IMM mengutip berdasarkan data pemberitaan di media massa, Thomas diketahui beberapa kali melempar kepublik pernyataan provoktif tentang metode wujudul hilal Muhammadiyah, berkisar mulai Pada Juni 2013 lalu, misalnya, dalam statusnya di media sosial, Thomas Djamaluddin kerap kali membuat pernyataan tentang Muhammadiyah memilih tafarruq (memisahkan diri dari umat) hanya karena membela wujudul hilal yang usang secara sains. “Penyataan ini tentu sangat kental akan fanatis serta sentimen Organisasi, yang mengandung umpan perpecahan antar ummat muslim” tegas Baik.
“Dalam kutipan dimedia Menurut Thomas, wujudul hilal bukan masalah dalil, melainkan masalah sains karena rumusannya pun rumusan astronomis. Dia juga menilai para pembelanya bukan berargumentasi dengan logika sains, melainkan lebih mendasarkan pada fanatisme organisasi, hal itu kerap kali dia berstetmen di halaman media sosialnya”, Jelas Baik.
Akibat dari pernyataan Thomas Djamaluddin kala itu sebagai peneliti Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) mendapat banyak protes. Selain itu, untuk kesekian kalinya Thomas Djamaluddin menyerang Muhammadiyah karena mengumumkan awal bulan puasa dan Idul Fitri menggunakan metode wujudul hilal.
“Kita DPP IMM sebagai Otonom Muhammadiyah menilai bahwa statement tokoh Peneliti BRIN ini bukan malah membuat umat semakin dewasa menyikapi perbedaan, melainkan malah membawa umat untuk ikut terprovokasi yang berakibat memecah belah persatuan ummat” lanjut Baik.
Maka DPP IMM Meminta kepada pada pihak Kepolisian Republik Indonesia agar dengan tegas untuk menindak Thomas Djamaluddin karena sudah menebar kebencian, intolerans, fanatisme serta provokatif, sehingga sangat rentan menimbulkan perpecahan dikalangan ummat Muslim.
Sejatinya yang tidak taat kepada Pemerintah itu adalah Thomas Djamaluddin, karena sudah melawan bangunan persatuan antar ummat beragama agar senantiasa ber-toleransi. Maka DPP IMM Menuntut Pihak Berwenang dalam Institusi yang mendapati jabatan Thomas Djamaluddin agar segera mencopot dari jabatannya,”ujarnya Kamis (27/4).
(Ocha/Rilis)
Komentar