Dinilai Cocok Untuk Perjalanan Bisnis dan Wisata, Sultan Minta Tiket KCIC Tidak Disubsidi

Nasional1075 Dilihat
banner1080x1080

JAKARTA,SumselPost.co.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menilai kehadiran Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan sangat membantu meningkatkan mobilitas para eksekutif dan wisatawan ke Bandung Raya.

Hal ini disampaikan Sultan setelah menjajal kereta cepat bernama Whoose itu bersama Presiden Joko Widodo dan pejabat lainnya dari stasiun Halim menuju Stasiun Padalarang Bandung pada Senin (2/10/2023) kemarin.

“Kecepatan dan kenyamanan maksimal KCIC memberikan kesan kemewahan dan pengalaman perjalanan yang luar biasa. Kehadiran KCIC Sangat menunjang aktivitas bisnis, perjalanan dinas hingga kegiatan wisata dari dan ke Jakarta,” ujar Sultan, Selasa (3/10/2023).

Baca Juga  Peluang Lengserkan Presiden Jokowi Terbuka, Inilah Tantangan bagi DPR RI

Meski demikian, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu meminta Pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pelayanan pendukung KCIC lainnya. Salah satunya menyiapkan transportasi penunjang KCIC secara terintegrasi khususnya di Padalarang hingga Bandung Raya.

“Kami juga mendorong agar pemerintah untuk tidak lagi memberikan tambahan insentif fiskal kepada manajemen KCIC. Baik berupa subsidi tiket maupun suntikan penanaman modal Negara (PMN) lainnya,” tegas Sultan.

Baca Juga  PPN 12% akan Bebani Rakyat, Senator Asal Yogyakarta Sebut Darurat GBHN!

Idealnya lanjut Sultan, setiap Unit Usaha BUMN Harus mampu menghidupkan atau membiayai kebutuhan operasionalnya sendiri secara mandiri. Yang kami ketahui bahwa sejak awal KCIC dibangun dengan skema pembiayaan B to B.

“Kami optimis KCIC Whoose akan menarik banyak penumpang karena memberikan pengalaman perjalanan yang luar biasa bagi masyarakat. Dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat akan sangat membantu kinerja keuangan KCIC secara bisnis,” kata Sultan.

Baca Juga  Dompet Digital Santri Nucash PBNU Resmi Diluncurkan

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menjelaskan bahwa tambahan insentif fiskal kepada KCIC akan menimbulkan kesan ketidakadilan pembangunan bagi daerah lain. Terutama bagi daerah-daerah di luar Jawa.

“Jangan sampai kemewahan KCIC yang terus disupport oleh negara justru menyebabkan kecemburuan dari daerah. Manajemen KCIC harus membuktikan bahwa mereka mampu menjaga stabilitas keuangannya secara mandiri,” pungkasnya.(MM)

Komentar