JAKARTA,SumselPost.co.id – Ketua DPR RI Puan Maharani didapuk untuk menyampaikan pidato kebangsaan dalam acara Habibie Democracy Forum 2026. Pada kesempatan ini, Puan berbicara soal demokrasi di mana kekuasaan Negara harus memperoleh legitimasi dari rakyat.
Puan menghadiri Habibie Democracy Forum (HDF) 2026 yang digelar di Jakarta, Selasa (3/11/2026). HDF merupakan forum yang diselenggarakan oleh The Habibie Center, lembaga independen non-profif yang didirikan oleh Presiden ke-3 RI Prof. B.J. Habibie dan keluarga. “Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam forum yang penting dan strategis ini,” kata Puan.
Kehadiran Puan disambut oleh Ketua Dewan Pembina The Habibie Center, Ilham Akbar Habibie, Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center, Dewi Fortuna Anwar, Direktur Eksekutif The Habibie Center, Nadia Habibie, beserta jajaran The Habibie Center. Puan datang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon.
Habibie Democracy Forum 2026 juga dihadiri oleh sejumlah tokoh dari dalam dan luar negeri, di antaranya Menteri Besar Selangor, Dato’ Seri Amirudin bin Shari, Head of the Indonesia and East Timor Office, Konrad-Adenauer-Stiftung, Jan Senkyr, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1993-1998, Wardiman Djojonegoro, Gubernur Lemhannas RI, TB Ace Hasan Syadzily, hingga Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja.
Puan pun mengenang awal The Habibie Center pertama didirikan pada tahun 1999. “Saat itu, Indonesia baru saja mengambil langkah-langkah awal dalam perjalanan reformasinya. Indonesia memasuki babak baru perjalanan sejarahnya, dengan membawa harapan besar untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih bermartabat; menempatkan kembali kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Puan.
Pada Habibie Democracy Forum 2026 yang mengusung tema ‘Tantangan Kepemimpinan bagi Masa Depan Demokrasi Indonesia’ dalam rangka peringatan 27 tahun The Habibie Center ini, Puan juga menyinggung soal sejarah peradaban bangsa-bangsa yang menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat bukanlah gagasan yang lahir dalam satu zaman. “Melainkan hasil pergulatan panjang pemikiran, perjuangan, dan pengalaman berbagai bangsa,” ujarnya.
Puan menambahkan, sejak peradaban Yunani Kuno hingga terbentuknya negara-negara demokrasi modern, selalu berlangsung dialektika mengenai siapa yang sesungguhnya berhak memegang kekuasaan, dari mana kekuasaan memperoleh legitimasinya, bagaimana kekuasaan dijalankan, dan untuk kepentingan siapa kekuasaan itu digunakan?.
Menurut Puan, dialektika tersebut mempertemukan berbagai pandangan, antara kekuasaan yang terpusat dan kekuasaan yang dibatasi. Antara kehendak mayoritas dan perlindungan hak setiap warga negara, serta antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial.
“Dari pergulatan itulah berkembang kesadaran bahwa kekuasaan negara harus memperoleh legitimasi dari rakyat, dijalankan dengan pertanggungjawaban kepada rakyat, dan diabdikan bagi kepentingan rakyat,” tegas Puan.
Meski begitu, Puan menilai pengakuan terhadap kedaulatan rakyat tidak dengan sendirinya menjamin terwujudnya kehidupan yang demokratis dan berkeadilan. “Demokrasi dapat memberikan persamaan hak politik, akan tetapi ketimpangan ekonomi, sosial dan informasi tetap membatasi kemampuan sebagian rakyat untuk menggunakan hak-haknya secara bermakna,” ungkap Puan.
Puan juga berbicara soal tantangan terbesar demokrasi di mana demokrasi bukan hanya memastikan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. “Tetapi (demokrasi) juga memastikan bahwa rakyat memiliki kadaulatan dalam menentukan arah kehidupan dan menikmati hasil pembangunan untuk kehidupannya,” sebut mantan Menko PMK itu.
Kemudian dalam membangun tatanan sosial, politik, ekonomi dan budaya, Puan mengatakan selalu akan hadir gagasan, gerakan, dan kepemimpinan yang berusaha menjawab tantangan zamannya. “Sebagai contoh bagi kita semua, Soekarno menghadirkan kepemimpinan yang mengubah arah sejarah bangsa Indonesia, membangun tatanan masyarakat baru yang merdeka,
mempersatukan bangsa Indonesia, dan menggerakkan perubahan yang sebelumnya dianggap mustahil, yaitu membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelas Puan.
Selain sang kakek, Puan menyebut masih terdapat banyak tokoh nasional yang juga memiliki kepemimpinan dalam menentukan arah dan pembangunan Indonesia.
“Dalah satunya adalah Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden ke-3 Republik Indonesia, pendiri The Habibie Center yang telah membuka jalan bagi keberlanjutan demokratisasi dan reformasi politik di Indonesia,” tutur Puan.
Puan menegaskan, kepemimpinan yang bernilai, tidak ditentukan oleh lamanya kekuasaan yang dimiliki seseorang, melainkan oleh besarnya perubahan yang dihasilkan, serta pengaruh yang ditinggalkan bagi generasi berikutnya.
“Di forum yang strategis ini, izinkan saya mengajak kita semua kembali memperkuat gagasan yang sebenarnya sudah menjadi tekad bangsa Indonesia sejak awal penyusunan kemerdekaan yaitu demokrasi yang kita inginkan adalah demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial,” ucapnya.
Puan juga mengingatkan, demokrasi tidak boleh berhenti pada hak rakyat untuk memilih dan dipilih. “Hakikat demokrasi adalah mewujudkan aspirasi yang terkandung dalam suara rakyat: kehidupan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera,” kata Puan.
Karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan demokrasi politik berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi, sehingga kedaulatan rakyat benar-benar bermuara pada keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat.
Adapun The Habibie Center (THC) didirikan oleh Prof. B.J. Habibie dan keluarga pada 10 November 1999 dengan visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang modern dan demokratis secara kultural dan struktural, yang
didasarkan pada nilai-nilai moralitas dan integritas budaya dan agama.
Sementara Habibie Democracy Forum (HDF) adalah program unggulan The Habibie Center yang menjadi ruang dialog inklusif untuk mempromosikan, merawat dan memperkuat nilai nilai demokrasi di Indonesia.
Dengan melibatkan partai politik, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, praktisi, akademisi, media, pengusaha (pihak swasta), serta kelompok pemuda dan perempuan, HDF menjadi wadah advokasi kolektif guna memperkuat ekosistem demokrasi Indonesia.
Saat menyampaikan sambutan, Ketua Dewan Pembina The Habibie Center, Ilham Akbar Habibie menyinggung mengenai peran Puan beserta keluarga Soekarno dalam alam demokrasi Indonesia. “Mbak Puan dan keluarganya sebagai guarantor, penjaga demokrasi kita. Karena itulah kami menghadirkan beliau untuk mendengarkan pandangan-pandangannya,” ungkap Ilham Habibie.
Dalam acara ini, Puan tampak duduk satu meja bersama Ilham Habibie, Dewi Fortuna Anwar, Wardiman Djojonegoro, Jan Senkyr, dan Nadia Habibie.
Habibie Democracy Forum 2026 menghadirkan sejumlah tokoh sebagai pembicara atau panelis dari perwakilan Pemerintah, swasta, kalangan internasional, kelompok perempuan, hingga jurnalis. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Country Director Meta Indonesia, Pieter Lydian. (MM)
Komentar