Palembang,Sumselpost.co.id – Buruh di Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar demo di gedung DPRD Sumsel, Senin (1/5). Kedatangan rombongan sekitar pukul 15.10 wib, ini untuk menyalurkan aspirasi terkait keinginan buruh se Indonesia. Mereka berharap apa yang dilakukan DPRD dengan menyetujui undang-undang (UU) Omnibuslaw yang telah dilakukan tersebut dibatalkan.
Kedatangan ratusan buruh ini sendiri disambut dengan pagar betis yang dibuat anggota kepolisian, Polda Sumsel. Buruh yang dikomandoi KSBSI dan NIKEUBA, menyatakan ada tiga harapan besar dalam demo petang kemarin.
Melalui Koordinator lapangan, Hermawan, yang juga ketua NIKEUBA keinginan buruh antara lain, pertama diharapkan pemerintah dapat melaksanakan putusan MK. Nomor 91/PPU-XVIII/2020. Kedua adalah, mencabut UU No.6 tahun 2023 tentang penetapan PERPPU Cipta kerja menjadi undang-undang.
Selain itu, mencabut Permenaker No.5 tahun 2023, aturan pemotongan gaji karyawan sebesar 25 persen. “Jadi kita berharap agar ini disaluran dan dikabulkan,” katanya .
Aksi demo buruh ini tidak hanya dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Albertus Rachmad Wibowo. S.Ik., serta Kapolrestabes kota Palembang, Kombes Harryo Sugihartono, juga terjun kelapangan.
Sedangkan perwakilan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Mgs H Syaiful Padli. ST. MM, serta Kadisnaker provinsi Sumsel, Drs H Koimudin. Sh. MM., serta elemen lainnya.
Didepan ribuan buruh yang hadir, Gubernur Sumsel didampingi Kadisnaker Provinsi Sumsel H Koimudin. SH. MH., mengatakan jika dirinya sengaja hadir untuk berbaur dengan ribuan para buruh yang melakukan aksi unjuk rasa. “Saya ingin berbaur dengan buruh disetiap tanggal 1 Mei. Dan hari ini bertepatan dengan bulan Syawal, maka tidak ada salahnya saya Bersama rekan forkompinda menyampaikan minal aidin walfaizin mohon maaf lahir dan batin,” ujar Gubernur disambut tepuk riuh demonstran.
Dia juga menyampaikan jika dirinya merespon apa yang dilakukan oleh para buruh dimana sebelum dirinya menghadiri dirinya juga sudah menyiapkan tumpeng dalam rangka merayakan hari buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2023. “Mudah-mudahan ini sebagai sajian swawal dan terimakasih atas ketertiban ini,” kata Gubernur.
Hal lain yang disampaikan Gubernur adalah kehadirannya adalah untuk mendengarkan aspirasi secara langsung dari teman-teman buruh di Sumatera Selatan.
“Apakah ada sesuatu yang harus diperbaiki, kita dengar. Ternyata ada perusahaan yang belum menyelesaikan masalah THR. Selain itu ada hak-hak para buruh yang tidak tersampaikan. Inilah momentum kita untuk dapat memperbaikinya,” katanya.
Gubernur juga menyatakan, untuk masalah UMR provinsi Sumatera Selatan ini sendiri tercatat cukup tinggi untuk memberikan nilai UMR. “jadi level 6 dari semua provinsi yang ada di Indonesia,” tegasnya. Dan setiap tahun kita juga berharap ada kenaikkan insentif terhadap UMR. Tetapi kita juga melihat dengan kemampuan para investor yang ada. “Kita harus sesuaikan UMR, agar investasi tumbuh dan kaum buruh dapat hidup dengan sejahtera,” katanya.
1 Mei 2023 ini juga lanjut Gubernur merupakan momentum bagi pemerintah dan kaum buruh untuk menyampaikan apapun yang harus dibenahi.
“jadi menegakkan hak-hak dan kewajiban kaum buruh,” kata dia singkat.
Dan sejauh ini secara umum investasi di Sumatera Selatan, menurut Gubernur, masih baik-baik saja.
Kepala dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi, Drs H Koimudin. SH. MH., dalam kepada koran ini kemarin mengatakan terkait hari ini merupakan hari ini kegembiraan bagi buruh secara internasional.
“Makanya penghargaan negara dijadikan hari libur nasional. Dimana pada hari ini selain penghargaan diberikan kepada buruh, juga untuk mengenang jasa-jasa para tokoh-tokoh buruh di Indonesia, untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh. Selain itu, kita juga berharap perusahaan untung sebesar-besarnya dan buruh juga meningkat kesejahteraannya,” ujar Koimudin.
Sedangkan adanya permintaan para buruh terkait dengan Omnibuslaw. Dikatakannya, tuntutan tersebut akan disalurkan. Bahwsanya hari ini ada tuntutan para pekerja dari buruh Sumatera Selatan, agar penetapan itu dievaluasi.
Ketua Bawaslu, Yenli Elmanoferi, petang kemarin bersama tim dari Bawaslu juga mengatakan jika Bawaslu terjun kelapangan untuk melihat lebih dekat apakah ada nuansa politisnya.
“Buruh saat ini ada partainya. Jadi akan kita lihat apakah ada ajakan untuk memilih partai buruh atau terkait dengan pemilihan umum 2024.mendatang. jika akan tentunya akan kita tegur,” jelas Yenli.
Untuk mengukur apakah ada indikasi tersebut Bawaslu sendiri akan merapatkan hal tersebut. Yang jelas secara tertulis, pihaknya juga sudah melayangkan surat kepada partai buruh.
“Akan kita bahas apakah demo ini murni atau ada embel embel partai tertentu. Yang jelas Gakumdu juga turun. Kalau ada yang tidak boleh ada disampaikan partai politik jelas Gakumdu akan turun. Selain itu, jika sudah terindikasi kearah sana, sudah tentu ada teguran yang bakal dilayangkan Bawaslu,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel), Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK bersama dengan Gubernur Sumsel Herman Deru, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli dan perwakilan dari serikat buruh sempat melakukan pemotongan tumpeng bersama di depan pintu gerbang kantor DPRD Sumsel, Senin (1/5).
Terlihat kurang lebih ada lima tumpeng yang telah disiapkan untuk dipotong bersama dengan anggota serikat buruh.
Komentar