Berhasil Merawat Kebhinekaan, Pj Bupati Sorong Raih API 2023

Nasional726 Dilihat

JAKARTA,SumselPost.co.id – Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso menjadi pemenang API 2023 untuk tokoh birokrat toleran yang paling berpengaruh di tahun 2023 versi PEWARNA (Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia). Penghargaan itu diberikan oleh Panitia Apresiasi PEWARNA Indonesia 2023 yang terdiri dari Mulyani Susana (Ketua Panitia), Ashiong P. Munthe (Sekretaris Panitia), dan disetujui oleh Yusuf Mujiono (Ketua Umum Pengurus Pusat PEWARNA Indonesia) dan Ronald Stevly Onibala (Sekretaris Jenderal PEWARNA Indonesia).

Penghargaan itu diberikan kepada Yan Piet Mosso di Gedung MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta, pada Senin (31/7/2023), dan dihadiri oleh warga Sorong, dan berbagai perwakilan dari seluruh Indonesia.

Kepada wartawan Yan Piet Mosso mengatakan, jika di Sorong kehidupan yang harmonis, damai, saling gotong-royong dan bantu-membantu antara sesama warga masyarakat itu sudah menjadi tradisi, budaya dan merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat yang sudah menyatu dengan Sorong. “Jadi, mau menjelang pemilu atau tidak, tradisi dan budaya hidup rukun, damai, dan saling membantu antar sesama itu tidak perlu diciptakan lagi, karena sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Sorong selama ini,” ujarnya.

Baca Juga  DPR: Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan kepada Menhan Sudah Sesuai Undang-Undang

Karena itu, Yan Piet Mosso berterima kasih pada panitia API 2023 atas penghargaan ini juga sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah menugaskan dirinya sebagai penjabat bupati Sorong, yang masyarakatnya sangat beragam dari unsur ras, suku, dan agama.

Misalnya, ada OAP ras melanesia yang hidup bersama dengan berbagai suku bangsa dari berbagai daerah di Nusantara. Semua agama ada di Kabupaten Sorong. Jadi, jika datang ke Sorong, Papua Barat Daya, maka Anda akan berjumpa dengan orang Papua, orang dari Suku Jawa, orang dari Suku Bugis, orang Batak, orang Manado, orang Ambon, orang Timor, orang China, dan lain sebagainya. Agama mereka pun beragam; Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Masyarakat pada umumnya juga membentuk wadah organisasi paguyuban untuk mengaktualisasi kegiatan budaya daerah masing-masing, yang berfungsi melestarikan tradisi dan kesenian budaya asal. Sementara untuk kegiatan keagamaan, masing-masing bebas melaksanakan ibadah di rumah ibadahnya masing-masing bersama dengan komunitasnya. “Sedangkan secara sosial kemasyarakatan, mereka tinggal berbaur bersama, tanpa ada sekat pemisah berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan,” ungkapnya bangga.

Baca Juga  Ini Rekomendasi Muktamar Internasional Fiqih Peradaban I, Menolak Khilafah dan Mendukung PBB

Selain itu, satu sama lain saling menghargai kaidah agama maupun tradisi budaya masing-masing, menerapkan asas toleransi, menjaga harmoni dan persatuan sosial. Bahkan bukan sekadar toleransi dan menjaga harmoni saja, namun menurut Moso, satu sama lain saling bekerja sama, melakukan berbagai hal yang bisa dibersamakan dlm berbagai aspek sosial, budaya, bahkan ekonomi.

“Tugas saya sebagai pemerintah dan pemimpin kabupaten adalah memastikan suasana kondusif selalu berlangsung di tengah masyarakat sehingga aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya dapat berlangsung dengan baik. Masyarakat merasa aman dan terlindungi,” tegas Mosso.

Untuk itu kata Mosso, pihaknya mendorong dan melakukan berbagai upaya agar kerukunan dan harmoni antarpaguyuban dan antarumat beragama tetap terawat dan terjaga, maka pertama, dirinya menerapkan asas kesetaraan terhadap semua unsur dalam masyarakat. Tidak ada istilah ‘anak emas’ atau pun ‘anak tiri’ karena semua memiliki derajat yang sama di depan hukum.

Kedua, Mosso memimpin jajaran Pemda untuk secara terus menerus meningkatkan pelayanan publik, terutama memfasilitasi berbagai program dan aktivitas yang dilakukan oleh semua paguyuban dan semua komunitas umat beragama yang bertujuan menjaga kerukunan, merawat harmoni, dan meningkatkan kerja sama antarumat beragama. Ketiga, jika terjadi permasalahan atau konflik antarkomunitas maka secepatnya diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan para pemimpin informal, yaitu tokoh adat, atau tokoh masyarakat, atau tokoh agama.

Baca Juga  Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh pada 12 Maret 2024, Menag: Junjung Tinggi Toleransi

“Bahwa kebhinekaan yang menjadi kekayaan dan keindahan Kabupaten Sorong ini, saya tidak meleburkan perbedaan yang ada menjadi satu yang sama tapi tetap merawat setiap perbedaan dengan memperbesar setiap hal yang bisa dibersamakan, bukan disamakan. Sehingga terwujudlah satu kesatuan baru masyarakat Sorong yang bhineka, namun harmonis, rukun, bergotong royong, dan sejahtera. Inilah hakikat kebhinekaan Nusantara, miniaturnya bisa Anda lihat dan rasakan ketika Anda datang ke Kabupaten Sorong,” pungkasnya.(MM)

Komentar