JAKARTA,SumselPost.co.id – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mahdalena mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera melakukan audit terhadap rantai distribusi bantuan bagi para pengungsi korban gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026).
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bantuan tidak hanya tersedia di gudang atau posko, tetapi benar-benar sampai ke tangan korban yang membutuhkan. Sejumlah pengungsi bahkan mengaku belum tersentuh bantuan meski distribusi bantuan terus dilakukan.
“Gempa yang melanda NTT menyebabkan banyak warga kehilangan harta benda, tempat tinggal, bahkan anggota keluarga. Mereka kini harus bertahan di tengah kondisi darurat dan sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Namun, ternyata masih ada pengungsi yang belum mendapatkan bantuan secara memadai. BNPB harus segera melakukan audit mata rantai distribusi untuk mempercepat sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran,” ungkap Mahdalena di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Mahdalena mengatakan audit rantai distribusi diperlukan untuk memetakan secara jelas daerah dan kelompok pengungsi yang sudah maupun belum mendapatkan bantuan. Audit juga penting untuk mengetahui apakah bantuan yang telah disalurkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan korban di masing-masing lokasi.
Menurutnya, dalam kondisi bencana, persoalan bukan hanya mengenai berapa banyak bantuan yang tersedia, tetapi juga bagaimana bantuan tersebut didistribusikan, siapa penerima akhirnya, jenis bantuan apa yang diterima, serta apakah jumlahnya mencukupi.
“Audit ini bukan sekadar persoalan administrasi. Pemerintah harus bisa mengetahui bantuan bergerak dari mana, disalurkan melalui siapa, sampai di mana, dan akhirnya diterima oleh siapa. Dengan begitu, tidak boleh ada wilayah yang terlewat atau korban yang tidak terdata, sementara di tempat lain bantuan justru menumpuk,” tegasnya.
Mahdalena menambahkan, audit juga dapat menjadi dasar untuk mengoreksi distribusi bantuan secara cepat. Jika ditemukan wilayah yang belum mendapatkan bantuan, pemerintah dapat segera mengalihkan atau menambah pasokan sesuai kebutuhan.
“Para pengungsi sangat membutuhkan kehadiran negara. Mereka harus terus dibantu agar dapat segera pulih. Mereka sudah kehilangan banyak hal akibat bencana, jangan sampai mereka merasa harus berjuang sendirian untuk bangkit,” ucap Mahdalena.
Legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini memahami bahwa kondisi geografis dan sulitnya medan di sejumlah wilayah menjadi kendala dalam distribusi bantuan. Namun, menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengurangi upaya menjangkau korban.
“Penyaluran bantuan harus terus diupayakan, termasuk ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Pemerintah harus memastikan tidak ada pengungsi yang tertinggal hanya karena lokasi mereka jauh dari posko utama atau akses transportasinya sulit,” ujarnya.
Sejumlah korban gempa yang mendirikan tenda pengungsian secara mandiri di Desa Riung, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, NTT, misalnya, mengaku belum mendapatkan bantuan meskipun setiap hari wilayah mereka dilewati truk-truk pengangkut bantuan. Sementara itu, warga di pengungsian terpusat juga menyebut bantuan yang mereka terima masih belum mencukupi kebutuhan.
Warga di Kecamatan Cibal juga mengaku belum mendapatkan bantuan pangan maupun obat-obatan. Padahal, setiap hari truk-truk pengangkut bantuan melewati wilayah tersebut.
Selain itu, pemerintah juga harus memastikan kebutuhan kelompok rentan terpenuhi, termasuk anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia, serta ibu hamil dan menyusui.
“Kebutuhan kelompok khusus seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia, serta ibu hamil dan menyusui juga harus mendapatkan perhatian khusus. Mereka memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga bantuan tidak bisa disamaratakan. Pendataan dan audit harus memastikan kebutuhan kelompok rentan ini masuk dalam prioritas distribusi,” pungkasnya. (MM)
Komentar