JAKARTA,SumselPost.co.id — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Mufidah Kurniasih mendorong transformasi pendidikan Indonesia untuk mewujudkan generasi emas pada tahun 2045 mendatang. Ia menilai kesejahteraan guru dan dosen serta proses digitalisasi khususnya di daerah 3T menjadi kunci agar transformasi pendidikan berjalan dengan baik.
“Digitalisasi pendidikan dan perbaikan kualitas pengajaran seperti sarana dan prasarana khususnya di daerah 3T juga harus diperhatikan, selain itu perhatian kepada teman-teman pengajar baik guru dan dosen menjadi pilar utama keberhasilan transformasi pendidikan,” tegas Kurniasih pada dialektika demokrasi di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (11/6/2026).
Demikian disampaikan Kurniasih dalam dialektika demokrasi “Menata Masa Depan: Transformasi Pendidikan Indonesia untuk Generasi Emas” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI. Dalam acara yang diawali dengan penyerahan paket perlengkapan sekolah untuk anak-anak ini hadir antara lain Ketua KWP Ariawan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro, Ahmad Labib, Herman Khaeron, dan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Paramadina Harry TY Achsan, dan perwakilan BNI.
Digitalisasi pembelajaran, lanjut Kurniasih, dijalankan dalam koridor tiga pilar yaitu inklusif, adaptif, dan partisipatif. Inklusif artinya pendidikan bermutu harus dirasakan oleh semua peserta didik se-Indonesia. Adaptif artinya pendidikan dijalankan sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar mampu menyesuaikan diri dan bersaing sesuai dengan perkembangan zaman. Partisipatif artinya melibatkan semua pemangku kepentingan.
“Digitalisasi pembelajaran juga harus dilandaskan dengan pendidikan karakter yang kuat, sebab penggunaan sistem seperti AI tidak bisa dijalankan dengan baik tanpa kode etik yang tepat sehingga anak-anak tidak akan tergantung dengan digital seperti AI yang akan mempengaruhi kemampuan berpikirnya,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menilai telah terjadi perubahan signifikan dalam arah kebijakan pendidikan nasional, meski tantangan yang dihadapi di lapangan tetap besar. Ia menyampaikan, apresiasinya atas capaian konkret pemerintah, terutama dalam hal pembenahan sarana dan prasarana sekolah yang mengalami lonjakan drastis.
“Kami mendorong Kementerian Diktisaintek dan Dikdasmen serta BRIN bersikap totalitas dalam proses transformasi pendidikan nasional, kami berharap dan mendukung agar anggaran yang ada dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya.
Harry mengapresiasi Komisi 10 DPR RI yang terus menunjukkan komitmennya dalam membangun pendidikan nasional sebagai pondasi utama kemajuan Indonesia.
Apalagi Indonesia akan mendapatkan bonus demografi tahun 2045 saat berusia 100 tahun Kemerdekaan RI. “Pertanyaannya bukan apakah Indonesia memiliki cukup penduduk usia produktif, tetapi apakah sistem pendidikan kita mampu mengubah penduduk usia produktif menjadi SDM yang produktif,” kata Harry.
“Saat itu sebagai puncak bonus demografi karena beberapa tahun kemudian akan menghadapi populasi atau grafik penduduk yang menua. Dimana 2/3 dari penduduk angkatan kerja angkatan yang produktif karena jumlah penduduknya produktif, tapi perusahaan sedikit, anak-anak relatif sedikit, orang tua sudah relatif sedikit, kemudian kita mempunyai kesempatan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,” tambah Harry.
Terlebih DPR telah melakukan amandemen UUD NRI 1945 pada tahun 2002 sehingga minimal 20% APBN dan APBD itu adalah untuk pendidikan.
APBN untuk pendidikan ini bagaimana meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kualitas riset, meningkatkan kualitas inovasi dan meningkatkan daya saing bangsa ini adalah tantangan yang harus kita hadapi,” ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa bonus demografi tidak otomatis menjadi keuntungan. Tanpa kualitas pendidikan yang memadai, kondisi tersebut justru dapat berubah menjadi beban sosial dan ekonomi. S⁸ejumlah negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan China yang berhasil memanfaatkan bonus demografi untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Sebaliknya, negara yang gagal meningkatkan kualitas SDM berisiko kehilangan momentum pertumbuhan.
“Kita masih memiliki waktu sekitar seperempat abad untuk mempersiapkan diri. Jika tidak ditangani dengan baik, bonus demografi bisa berubah menjadi beban demografi. Tantangan pendidikan Indonesia saat ini bukan lagi terletak pada besaran anggaran, melainkan pada peningkatan kualitas SDM, riset, inovasi, serta daya saing nasional,” ungkapnya.
Sementara itu, Ariawan menegaskan bahwa agenda ini berangkat dari keinginan mendalam para wartawan untuk tidak hanya menjadi perekam peristiwa, melainkan juga agen perubahan yang berkontribusi langsung kepada masyarakat luas, khususnya di bidang pendidikan..”Kita ini dalam rangka persiapan tahun ajaran baru untuk adik-adik yang sekolah. Kita memberikan atensi adik-adik di Jabodetabek sebanyak 2.000 paket pendidikan,” tambahnya.
Guna memperluas jangkauan kebermanfaatan aksi ini, KWP kerjasama dengan perbankan BUMN, yakni BNI. “Melalui kerja sama strategis ini, mereka berhasil menghimpun dan mendistribusikan ribuan paket peralatan sekolah yang disebar ke berbagai klaster wilayah padat penduduk di tiga provinsi,” ungkapnya. (MM)
Komentar