JAKARTA,SumselPost.co.id – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menegaskan, terciptanya swasembada beras merupakan indikator utama terwujudnya program swasembada pangan yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto di masa pemerintahannya. Juga tidak diperlukan lagi bantuan TNI/Polri kalau Koperasi Merah Putih (KMP) sudah diresmikan dimana-mana.
“Swasembada beras itu, artinya kita tak lagi mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Jika kemudian masih ada impor beras untuk kebutuhan apapun istilah yang dibuat, mengartikan target swasembeda pangan presiden itu berarti gagal,” tegas Alex, Jumat (22/8/2028).
Hal itu ditegaskan politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, pada Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman sekaligus Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, membahas isu aktual beras dan isu aktual lainnya, pada Kamis (21/8) kemarin.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV, Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) itu, Alex mengajak kementrian dan lembaga terkait target swasembada beras ini, merumuskan regulasi terbaik agar alur penyerapan dan distribusi bisa dilakukan secara rapi dan terencana.
Salah satu regulasi yang mesti segera dituntaskan yakni harga eceren tertinggi (HET) beras dengan berbagai tingkatan kualitas. Saat ini, jika menjual beras melebihi HET, bisa dijerat secara administratif hingga sanksi pidana.
Padahal, lanjut Alex, negara selayaknya berterimakasih pada pelaku usaha sektor pangan baik yang skala kecil, menengah atau besar, karena telah bersedia membeli gabah kering panen sebesar Rp6.500/Kg.
HET gabah ini ditetapkan melalui Kepala Bapanas No 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bapanas No 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. “Pemerintah harus mengapresiasi pengorbanan pelaku usaha kita, dengan kesediaan membeli gabah sesuai HET. Tapi, jangan kita jerat pula mereka dengan sanksi pidana, karena menjual beras melebihi HET Rp12.000 per Kg,” kata Alex.
Alasan agar harga jual beras melebihi HET tak dikenai sanksi pidana, menurut Alex, karena harga tersebut tidak relevan lagi jika item biaya-biaya dalam memenuhi produksi, ikut dimasukan.
“Dengan harga gabah Rp6.500/Kg, sudah tidak relevan jika HET beras tetap berada di kisaran Rp12.000. Ini justru bisa jadi bumerang dan menimbulkan persoalan di lapangan nantinya. Masalah HET beras ini, prioritas untuk segera dibereskan,” jelas Alex yang juga Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI itu.
Menurut Alex, HET beras hanyalah sebagai bagian dari sistem peringatan dini bagi pemerintah, dalam memutuskan kebijakan mengintervensi pasar. “Jika pelaku ekonomi sudah menjual beras melebihi HET, maka pemerintah segera mengguyur pasar menggunakan stok cadangan beras yang ada,” ungkap Alex.
Negara itu punya cadangan beras, 4 juta ton atau 4 miliar kilogram. Ini angka yang besar untuk menekan harga. Jika digunakan pada waktu yang tepat, masyarakat tidak menjerit saat membeli beras kualitas apapun. Pedagangpun tak dirugikan. “Tidak ada pengusaha yang bisa melawan negara. Itu kata guru kehidupan saya. Itu pengusaha konyol kalau yang berani melawan negara,” tambahnya.
Alex menekankan, tujuan utama dari kebijakan harga gabah ini adalah menyejahterakan petani. Karena itu, ia mendorong agar regulasi soal batas atas harga beras di tingkat produksi segera dirumuskan, sehingga petani tetap sejahtera tanpa memberatkan pelaku usaha terutama yang pengusaha kecil karena masih terbebani dengan biaya produksi yang belum efektif seperti pengusaha besar.
TNI/Polri
Selain itu, Indra minta Pemerintah segera memanfaatkan potensi Koperasi Merah Putih (KMP) dalam penyaluran Beras SPHP. Sehingga, ke depannya tak perlu lagi memberikan tugas tambahan pada institusi TNI/Polri dalam menyukseskan penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang telah digulirkan pemerintah melalui Perum Bulog sejak tahun 2023 lalu itu.
“Bapak presiden, kemarin sudah meresmikan 80.000 KMP. Sementara, Pak Dirut Bulog menyebut, baru ratusan koperasi yang dilibatkan dalam program beras SPHP ini. Nah terus untuk apa mereka ada 80.000 KMP itu? Ya, suruh jalur yang SPHP ini,” tanya Indra.
Menurut Alex yang juga Ketua Panja Penyerapan Beras dan Jagung Komisi IV DPR itu, dengan melibatkan TNI/Polri dalam penyaluran beras cadangan pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog melalui program SPHP, memang secara cepat dapat menahan gejolak harga beras di pasaran. Namun, pelibatan TNI/Polri ini, juga menyebabkan munculnya tambahan biaya overhead di institusi itu, karena memobilisasi beras SPHP dari gudang Bulog ke kantong-kantong distribusi.
“Ke depan, Polri tak perlu lagi dilibatkan urusan teknis seperti ini. Kan sudah ada KMP yang diresmikan. Kan berarti, sudah bisa beroperasi. Dengan memanfaatkan keberadaan KMP yang sudah tersebar di pelosok negeri, Alex meyakini, gejolak harga beras akan cepat teratasi. Terlebih, stok beras di gudang Bulog terbilang sangat besar, 4 Juta Ton atau 4 miliar kilogram,” jelas Indra
“Ini kan harus ada kreasi, harus ada upaya ekstra gitu loh. Itu yang tadi saya bilang, ada Koperasi Merah Putih yang siap diberdayakan. Ayo, ini institusi lain sudah berkorban sedemikian rupa. Negara itu boleh rugi saat melakukan layanan publik. Yang enggak boleh rugi itu swasta. Bukan enggak boleh tapi pasti mereka enggak mau kan gitu,” pungkas Alex. (MM)
Komentar