JAKARTA,SumselPost.co.id – Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana menegaskan jika Indonesia sebagai prakarsa berdirinya Association of South East Asia Nations (ASEAN), pada 1974. Pada 1977 bernama Inter – Parliamentary Union (IPU), dan sekarang ASEAN Inter-Parliamentary Union (AIPA). Karena itu, Indonesia harus memerankan Keketuan-nya sekaligus kekuatannya dalam sidang umum ke-44th AIPA ini.
Sidang umum AIPA akan digelar di Jakarta pada 5 -12 Agustus 2023 mendatang. “Indonesia sebagai negara besar harus membangun kekuatannya dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan,” kata Putu Supadma Rudana.
Hal itu disampaikan politisi Demokrat itu dalam diskusi “Parlemen yang Responsif untuk Stabilitas dan Kesejahteraan ASEAN” bersama Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta (F-PKS) dan Pakar Hubungan Internasional Unpad, Teuku Rezasyah dari UNPAD di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Jumat (21/7/2023).
Untuk Myanmar lanjut Putu, memang tidak diundang hingga melaklasanakan konsensus five poin kesepakatan AIPA ke-43 di Kamboja pada 2022 lalu.
Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar ke 4 dunia dan terbesar di ASEAN, terluas wilayahnya, dan terbessr kebhinekaan serta keragamannya maka harus berperan dalam menjaga stabilitas kawasan untuk menjaga stabilitas pokitik, perdamaian, keamanan, kesejahteraan dan ketahanan secara mandiri. “Sebagai keketuaan kita harus kawal kondisi yang harmoni di ASEAN ini,” ujarnya.
Penduduk AIPA sekitar 650 juta lebih besar dari Uni Eropa sehingga potensial menjadi pasar global sekaligus memainkan pasar global tersebut. Apalagi, Indonesia anggota G20, maka DPR mendorong pemerintah untuk memerankan Keketuannya di ASEAN ini.
Menurut Putu, lebih dari 35 draft resolusi yang akan dibahas; meliputi politik, isu Myanmar (konsensus five poin) secara damai, ekonomi digital, sosial (Asean bebas narkoba), transisi energi hijau (green ekonomi), dan sebagainya. “Demokrasi terbukti bisa terwujud di semua negara ASEAN dan
Indonesia harus menjadi inspirasi untuk ASEAN dan Global,” kata Putu.
Sukamta mengatakan di tengah perubahan global, Eropa dan Amerika yang dulu menjadi kiblat dunia, kini tidak lagi di tengah perang Ukraina Vs Rusia, China vs Taiwan, maka dunia sedang dalam pembentukan poros baru dari satu raksasa barat ke multipolar dan ini berdampak pada tatanan sosial ekonomi dan politik global.
“Dulu mayoritas produk industri dikuasai AS tapi sekarang turun 50%, sehingga terjadi kemunduran ekonomi yang membuat banyak negara dan koorporasi mereka-reka tentang pertumbuhan ekonomi ke depan yang tidak lagi bergantung pada AS maka akan seperti apa?” tanya Sukamta.
Kondisi itulah kata Sukamta, yang menjadikan dunia menyeting ulang tatanan ekknominya. Dimana regionalisme ekonomi akan tumbuh kuat, dan ASEAN harus membuktikan itu. “Indonesia sebagai saudara tua di ASEAN perannya sangat penting, seperti Jerman di Eropa. Jadi, dalam konteks Keketuaan Indonesia harus meningkatkan perannya, baik eksekutif maupun legislatif. Seperti konflik Myanmar yang belum selesai, maka Indonesia harus mendorong lebih kuat lagi untuk mewujudkan demokrasi itu,” tambah Sukamta.
Teuku Rezasyah menilai negara ideal itu, jika antara DPR dan pemerintah sejalan seiring untuk memperkuat perannya di AIPA ini. “Semoga berhasil sesuai idealiame AIPA sendiri, dan bisa membawa ketokohan ASEAN sendiri.
Apalagi di ASEAN ini kompak tak ada perang. Tapi, kita tetap harus hati-hati tak sekadar optimis melainkan harus peka terhadap masalah di dalam maupun di luar. Yaitu, bagamaina DPR dan pemerintah bisa serasi membangun kredibilitas sidang umum AIPA ini, dan mesti meninggalkan legacy dalam menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan kawasan. Dimana, 40% ekonomi ASEAN itu tergantung Indonesia,” ungkapnya.
Penyelenggaraan The-44th General Assembly ASEAN Inter – Parliamentary Union (AIPA) akan dihadiri sekitar 300 hingga 500 delegasi dengan tema “Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN”.
Untuk 10 Negara Anggota ASEAN minus Myanmar (Majlis Mesyuarat Negara Kerajaan Brunei Darussalam, Ratsaphea of the Kingdom of Cambodia, Prithasapea of the Kingdom of Cambodia, Sapha Hengsat of Lao People’s Democratic Republic, Dewan Negara Malaysia, Dewan Rakyat Malaysia, The Parliament of Singapore, The Congress of Philippines, Rathasapha of the Kingdom of Thailand dan Quoc Hoi of the Socialist Republic of Vietnam).
Selain itu, Parlemen dari 20 Negara-Negara Observer (Australia, Azerbaijan, Belarusia, Kanada, China, Parlemen Uni-Eropa, Georgia, India, Jepang, Korea Selatan, Maroko, Nepal, Selandia Baru, Norwegia, Papua Nugini, Pakistan, Federasi Rusia, Timor Leste, Ukraina, dan Amerika Serikat).
Juga Parlemen dari 5 Negara-Negara Guest of the Host (Armenia, Kuba, Suriah, dan Turki) serta 6 Organisasi Internasional, (Association of South East Asia Nations/ASEAN, Inter-Parliamentary Union/IPU, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia/ERIA, Freeland Foundation, International Conservation Caucus Foundation/ICCF, dan Parliamentary Center of Asia/PCAsia). (MM)
Komentar