JAKARTA,SumselPost.co.id – Sekretariat Jenderal DPD RI terus memperkuat budaya pelayanan publik yang profesional melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, kolaborasi antarsatuan kerja, komunikasi yang efektif, serta pemanfaatan data yang akurat. Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media Sekretariat Jenderal DPD RI, Mahyu Darma, saat membuka Forum Komunikasi Publik di Ruang Sriwijaya DPD RI, Rabu (22/7/2026). Menurutnya, pelayanan prima tidak hanya bergantung pada sistem atau transformasi digital, tetapi juga pada kompetensi dan profesionalisme aparatur yang menjalankannya.
“Komunikasi tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan saling mendukung agar tujuan organisasi dapat tercapai,” ujar Mahyu.
Mahyu menegaskan bahwa komunikasi yang baik harus menjadi budaya kerja sehari-hari. Sikap saling menghargai, keramahan, dan koordinasi yang efektif diyakini mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjadikan data yang akurat sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan penyampaian informasi. Menurutnya, informasi yang tidak didukung data valid berpotensi melahirkan keputusan yang keliru dan menurunkan kepercayaan publik.
“Data merupakan fondasi informasi. Apabila data yang dimiliki tidak akurat, maka informasi yang disampaikan pun akan keliru. Oleh karena itu, pastikan setiap data yang diberikan kepada masyarakat maupun pimpinan benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelayanan publik yang berkualitas bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu manpower, data, dan informasi. Ketiganya harus berjalan secara terpadu agar pelayanan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kinerja organisasi. Karena itu, transformasi digital harus dibarengi dengan penguatan kompetensi SDM, integritas, etika pelayanan, serta kemampuan komunikasi yang baik.
Mahyu mengajak seluruh pegawai membangun pola pikir yang positif, inovatif, dan kolaboratif. Ia menegaskan bahwa setiap inovasi harus didasarkan pada data yang akurat agar menghasilkan kebijakan yang tepat serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Sekretariat Jenderal DPD RI.
Sementara itu, Fungsional Pranata Humas Ahli Madya Chandra Kirana menjelaskan bahwa Forum Komunikasi Publik tidak hanya menjadi sarana sosialisasi standar pelayanan, tetapi juga forum evaluasi untuk memastikan implementasi pelayanan berjalan optimal.
“Melalui evaluasi ini, kita dapat mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu disempurnakan agar kualitas pelayanan kepada delegasi dan masyarakat semakin baik,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Humas dan Fasilitasi Pengaduan Nanang Agung Beny Ritanto menegaskan bahwa koordinasi antara Sekretariat Jenderal DPD RI dan Anggota DPD RI terus diperkuat agar setiap kunjungan delegasi dari daerah memperoleh pelayanan yang optimal. Apabila anggota berhalangan hadir karena menjalankan tugas kedewanan, Sekretariat Jenderal DPD RI tetap menerima delegasi dan memberikan informasi mengenai tugas, fungsi, serta peran kelembagaan DPD RI.
“Koordinasi yang baik memastikan setiap delegasi tetap memperoleh pelayanan dan informasi yang dibutuhkan meskipun anggota DPD RI tidak dapat menerima kunjungan secara langsung,” kata Nanang. (MM)
L
Komentar