Safari Politik Makin Gencar, Golkar Jadi Primadona

Nasional449 Dilihat

JAKARTA,SumselPost.co.id – Partai Golkar ibarat primadona dalam konstelasi politik tanah air. Kali ini giliran PKS berkunjung, setelah sebelumnya menerima kunjungan Partai Nasdem. Golkar juga disebut-sebut, diminati oleh PKB untuk masuk ke koalisi mereka bersama Gerindra.

Peneliti BRIN Lili Romli mengatakan, pertemuan partai untuk mencari kecocokan, karena semua koalisi yang ada saat ini masih cair. “Koalisi yang ada selama ini belum mengkristal, masih cair sehingga mereka melakukan sowan dalam rangka penjajakan. Mencari kecocokan,“ tandas Prof Lili, Selasa (7/2).

Saat ini ada tiga poros koalisi, yaitu Golkar-PPP-PAN dengan Koalisi Indonesia Bersatu, Poros Perubahan Gerindra-PKB, dan Nasdem-PKS-Demokrat. Masing-masing parpol mengadakan kunjungan pada parpol di luar koalisinya. Menurut Prof Lili, mereka saling sowan untuk mencari kecocokan.

Selain itu, lanjut Lili, belajar dari pengalaman di pemilu lalu, terjadi polarisasi yang memecah, kemudian untuk Pemilu 2024 parpol ingin menunjukkan kekompakan mereka, berkontestasi secara adil.

Baca Juga  Anis Matta Berharap Presiden Jokowi Jadi Juru Damai Konflik Palestina-Israel

“Untuk mencairkan ketegangan dan polarisasi yang terbentuk selama ini. Mereka hendak menunjukkan bahwa di antara parpol tidak ada ketegangan itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketum Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketum Nasdem Surya Paloh. Keduanya bersepakat untuk menjaga kestabilan politik, terlebih keduanya merupakan sama sama pendukung presiden.

“Kami bersepakat bahwa kita menghadapi hal-hal yang terpenting untuk negara dulu, yang terpenting untuk pemerintah dulu. Ya artinya supaya pemerintah ini stabil dan koalisi pendukung Pak Presiden solid dan juga suasananya kondusif. Itu yang menjadi prioritas,” kata Ketum Airlangga.

Kemudian kunjungan PKS ke Golkar disebut untuk dialog politik dan mengademkan suasana. Begitu juga dengan rencana kunjungan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ke DPP Golkar berniat untuk menjaga kondusifitas iklim politik menuju pemilu 2024.

Sementara itu, Direktur Indonesian Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menilai pertemuan Airlangga dan petinggi DPP PKS sebagai manuver politik. Menurutnya, terdapat dua kondisi dalam partai pendukung pemerintahan saat ini.

Baca Juga  Adian Napitupulu: Dari Megawati, Rakyat Belajar Tentang Menjaga Konstitusi dan Demokrasi Indonesia

Pertama, semua partai politik dalam pemerintahan seperti Golkar, PKB, Gerindra, Nasdem, PAN, PPP, dan PDIP bersepakat mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin hingga masa akhir jabatan.

“Kalau soal dukungan terhadap pemerintahan Jokowi sampai 2024, mereka sepakat, kompak,” terang akademisi Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) itu.

Meski demikian, terkait dengan politik, partai tersebut akan berupaya menemukan jalan masing-masing. “Kalau terkait dengan pemilu, kalau terkait dengan pencapresan, kalau terkait dengan politik 2024, mereka akan jalan masing-masing,” tegasnya.

Jaga Peluang

Oleh sebab itu, Ujang menilai langkah politik yang dilakukan Ketum Golkar Airlangga Hartarto sebagai manuver untuk menjaga segala kemungkinan di masa depan.

“Jadi, semua langkah zig-zag ini, langkah manuver ketum-ketum partai itu semuanya dilakukan untuk menjaga segala kemungkinan. Itu dilakukan dengan tadi, main masing-masing untuk kepentingan masing-masing di Pemilu 2024,” tandasnya.

Pertemuan Golkar dan PKS dinilai sebagai silaturahmi untuk mempersiapkan segala kemungkinan. Menurut Ujang, saat ini belum bisa benar-benar dipastikan koalisi yang bakal melenggang ke Pilpres 2024.

Baca Juga  Puan Temui Jokowi Usai Bertemu Gibran Kemarin, Ada Apa?

“Konteksnya silaturahmi itu untuk menjajaki segala kemungkinan yang terjadi ke depan. Kan saat ini, koalisi-koalisi itu belum pasti semuanya, walaupun KIB sudah punya koalisi. KKIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya) sudah punya koalisi. Mungkin Nasdem, PKS, dan Demokrat akan berkoalisi. Kan semuanya belum ada yang pasti,” ungkapnya.

Ujang menambahkan kepastian koalisi akan muncul saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum. “Intinya sebelum pendaftaran capres-cawapres di KPU bulan September 2023, maka semuanya belum ada yang pasti. Belum ada yang jelas,” pungkasnya.(MA)

Komentar