JAKARTA,SumselPost.co.id — Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Daerah Kepulauan (Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI) Alimudin Kolatlena, optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat dituntaskan dan disahkan menjadi undang-undang pada 2026 ini.
Optimisme tersebut disampaikan Kolatlena seiring dengan terus berjalan dan dimatangkannya pembahasan substansi RUU, termasuk sinkronisasi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), formulasi Dana Khusus Kepulauan, hingga penguatan perlindungan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat.
Alimudin menilai momentum pembahasan RUU Daerah Kepulauan semakin positif setelah pemerintah menerbitkan Surat Presiden (Surpres) pada Januari 2026. Menurut Kolatlena penerbitan Surpres menunjukkan adanya keseriusan pemerintah bersama DPR RI untuk menghadirkan regulasi yang secara khusus menjawab karakteristik dan kebutuhan daerah kepulauan.
“Kita optimistis RUU Daerah Kepulauan dapat diselesaikan pada tahun 2026. Tentu prosesnya harus kita jalankan dengan cermat, tetapi dengan komunikasi dan koordinasi yang baik antara DPR, pemerintah, kementerian dan lembaga terkait, saya kira target tersebut sangat mungkin dicapai,” ujar Alimudin saat dihubungi Wartawan di Jakarta, Minggu 9 Agustus 2026.
Masuk Tahap Sinkronisasi DIM
Alimudin menjelaskan, tahapan berikutnya dalam proses legislasi akan diarahkan pada sinkronisasi DIM. Pansus DPR RI akan mengharmonisasikan berbagai masukan dari fraksi-fraksi dengan DIM yang disampaikan kementerian dan lembaga terkait.
Tahapan tersebut menjadi penting untuk memastikan setiap norma yang dirumuskan tidak saling bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.
“Pansus akan mengharmonisasikan usulan dari seluruh fraksi dengan DIM dari kementerian terkait. Kita ingin norma yang lahir benar-benar komprehensif, tidak tumpang tindih, dan dapat dilaksanakan,” beber Kolatlena.
Menurut Alimudin, pembahasan tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan undang-undang secara administratif, tetapi juga memastikan substansinya mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di wilayah kepulauan.
*Dorong Paradigma Baru Pembangunan*
Alimudin menegaskan, urgensi RUU Daerah Kepulauan tidak terlepas dari posisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Karena itu, pendekatan pembangunan nasional harus mampu menyesuaikan diri dengan karakter geografis, sosial, ekonomi, budaya, dan kemaritiman wilayah kepulauan.
Indonesia telah diakui sebagai negara kepulauan berdasarkan Pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.
“Jadi, RUU Daerah Kepulauan ini bukan hanya mengatur daerah, tetapi membangun paradigma baru dalam pembangunan nasional. Jangan sampai pembangunan hanya menggunakan perspektif daratan, sementara karakter kepulauan tidak mendapatkan perhatian yang proporsional,” kata Alimudin.
Kolatlena berharap regulasi tersebut nantinya menjadi acuan lintas sektor sehingga kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki perspektif yang sama dalam membangun wilayah kepulauan.
Dengan demikian, pembangunan tidak lagi berjalan secara sektoral, tetapi terintegrasi antara pembangunan daratan, pesisir, laut, pulau-pulau kecil, konektivitas, serta pengembangan ekonomi masyarakat.
*Dana Khusus Kepulauan Jadi Salah Satu Kunci*
Salah satu substansi strategis yang tengah dimatangkan Pansus adalah formulasi Dana Khusus Kepulauan.
Alimudin mengatakan, skema tersebut harus disusun secara hati-hati agar selaras dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan tidak berbenturan dengan mekanisme pendanaan yang sudah tersedia.
“Dana Khusus Kepulauan ini kita dorong sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan di daerah kepulauan. Karena karakteristiknya berbeda, tentu membutuhkan pendekatan pembiayaan yang juga berbeda,” cetus Alimudin.
Menurutnya, skema tersebut diarahkan untuk melengkapi instrumen fiskal yang telah ada, khususnya dalam menjawab kebutuhan pembangunan yang muncul akibat kondisi geografis wilayah kepulauan.
Pembahasan mengenai alokasi keuangan menjadi salah satu bagian yang dinilai krusial agar RUU tersebut setelah disahkan tidak berhenti sebagai regulasi, tetapi benar-benar memiliki daya implementasi.
*Pastikan Hak Masyarakat Lokal dan Adat*
Selain aspek pembangunan dan pembiayaan, Pansus juga memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak masyarakat lokal, masyarakat pesisir, serta masyarakat hukum adat.
Alimudin menegaskan bahwa pembangunan daerah kepulauan harus tetap menghormati wilayah kelola masyarakat dan hak ulayat adat yang telah berkembang secara turun-temurun.
“Undang-undang ini tidak saja melakukan harmonisasi secara administrasi dan regulasi, tetapi juga melakukan harmonisasi terhadap sistem ekonomi, hak ulayat adat, serta kearifan lokal yang ada di daerah-daerah berbasis kepulauan,” tegasnya.
Menurutnya, aspek tersebut penting agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem wilayah pesisir dan kepulauan.
*Berharap Semua Kementerian Satu Persepsi*
Untuk mengejar target penyelesaian pada 2026, Alimudin Kolatlena berharap seluruh kementerian dan lembaga terkait dapat memperkuat koordinasi serta menyamakan persepsi terhadap substansi RUU.
Terutama, lanjut Kolatlena, mengenai desain alokasi keuangan dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Yang paling penting adalah bagaimana seluruh kementerian dan lembaga terkait memiliki persepsi yang sama. Kalau ini bisa kita selesaikan, terutama persoalan alokasi keuangan, saya optimistis proses pembahasan akan berjalan lebih cepat,” ujar Kolatlena.
Alimudin menilai penyelesaian RUU Daerah Kepulauan pada 2026 akan menjadi langkah penting dalam memperkuat kebijakan pembangunan yang lebih adil bagi seluruh wilayah Indonesia.
Dirinya berharap ketika regulasi tersebut nantinya disahkan, masyarakat kepulauan dapat merasakan manfaatnya secara langsung, terutama melalui peningkatan konektivitas, pelayanan publik, infrastruktur, kesempatan ekonomi, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal.
“Targetnya, kita ingin undang-undang ini benar-benar hadir untuk masyarakat kepulauan. Karena itu, sangat optimistis bisa menyelesaikannya pada 2026 dengan tetap memastikan kualitas substansinya,” pungkas Alimudin Kolatlena. (MM)
Komentar