JAKARTA,SumselPost.co.id – Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin) merespon keinginan Presiden Jokowi agar harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan di Tanah Air setara dengan negara tetangga.
Pria yang akrab disapa Gus Muhaimin atau Cak Imin itu tak mempersoalkan jika pemerintah berupaya menyetarakan harga alat kesehatan. Namun untuk obat-obatan seharusnya gratis bagi setiap warga negara Indonesia.
“Oya bagus (penyetaraan harga alkes dan obat-obatan). Tapi kalau obat-obatan seharusnya gratis dong. Itu kewajiban negara menjamin kesehatan warganya lho,” katanya di Jakarta, Selasa (2/7/2024).
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai optimalisasi rekrutmen dokter seharusnya menjadi prioritas pemerintah saat ini. “Dokter di negeri kita ini masih kurang banyak. Saya kira kalau alkes dan dan obat-obatan ada tapi dokternya sedikit, ya tetap susah juga kita. Mereka-mereka itu yang tahu dosis tepat di bidang kesehatan,” ujarnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi baru saja menggelar rapat internal dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Presiden, Jakarta. Budi mengatakan Presiden Jokowi ingin harga alat kesehatan dan obat-obatan di Tanah Air setara dengan negara tetangga.
“(Pak Jokowi) ingin agar alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dengan negara-negara tetangga. Kan kita alat kesehatan dan obat-obat itu mahal,” ujar Budi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).
Sebagai perbandingan, kata Budi, harga obat-obatan di Indonesia bisa lebih tinggi, bahkan bisa lima kali lipat dibanding di Malaysia. “Tadi juga disampaikan bahwa perbedaan harga obat itu tiga kali, lima kali, dibandingkan dengan di Malaysia misalnya, 300 persen bahkan (sampai) 500 persen,” kata Budi.
Budi mengatakan Jokowi juga minta agar industri alat kesehatan dibangun. Hal ini agar Indonesia bisa sigap bila sewaktu-waktu pandemi terjadi lagi.
Menurut Budi, harga alkes dan obat-obatan yang tinggi dikarenakan adanya inefisiensi hingga masalah tata kelola. Ia ingin seluruhnya berjalan transparan.
“Sehingga tidak ada peningkatan harga yang unreasonable atau unnecessary dalam proses pembelian alkes dan obat-obatan. Itu kan itu lebih masalah tata kelola dan desain proses pembelian kita itu seperti apa,” ungkapnya.(MM)
Komentar