JAKARTA,SumselPost.co.id – Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menegaskan jika DPD RI telah memberikan banyak masukan terkait kondisi daerah di 38 Provinsi se-Indonesia. Khususnya terkait program priotas rencana pembangunan jangka menemgah nasional (RPJMN). Sehingga kebijakan pemerintah harus diintegrasikan dengan kebijakan di daerah (gubernur, bupati dan walikota).
“Kami DPD RI dari 38 provinsi se-Indonesia telah memberikan masukan terkait kondisi daerah. Khusus menyangkut RPJMN soal ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, dan lain sebagainya,” tegas Ahmad Nawardi seusai rapat kerja bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, di Gedung DPD RI Senayan Jakarta, Senin (3/2/2025).
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menyinggung pemotongan anggaran tidak akan mengganggu prioritas pembangunan nasional tersebut.
“Dari 38 provinsi, sebagian besar persoalan daerah sudah termasuk dalam RPJMN. Namun, catatan dari Komite IV DPD menunjukkan ada hal-hal spesifik yang belum terakomodasi. Misalnya di Papua, daripada membangun jalan, lebih baik membangun bandara. Ada juga daerah yang lebih membutuhkan kehadiran PMI,” ujarnya.
Menurut Rachmat, komunikasi dengan DPD RI membantu pemerintah memahami kebutuhan daerah tanpa harus sering melakukan kunjungan langsung, sesuai arahan Presiden untuk meningkatkan efisiensi.
“Dengan adanya masukan dari DPD RI, kami bisa mengetahui persoalan di daerah tanpa harus sering datang ke daerah, karena sudah diwakili DPD RI. Kecuali jika dibutuhkan pendalaman lebih lanjut,” ungkapnya.
Terkait pemotongan anggaran, Rachmat memastikan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi, bukan memangkas program prioritas.
“Saya rasa tidak terganggu, karena yang dipangkas adalah bagian yang inefisien. Tinggal bagaimana kita memiliki persepsi yang sama dalam meningkatkan efisiensi,” pungkasnya. (MM)
Komentar