Muara Enim Sumselpost.co.id -Pengunduran diri Wakil Presiden membuka persoalan ketatanegaraan yang tidak sederhana. Apakah surat pengunduran diri cukup untuk mengakhiri jabatan, atau proses pemakzulan DPR tetap harus diselesaikan sebelum MPR menentukan Wakil Presiden definitif?
Polemik mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029 telah membuka babak baru dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia.
Pada Kamis, 12 November 2026, Gibran mendatangi Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.
Dalam surat tersebut, Gibran secara tegas menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri. Namun, tidak terdapat penjelasan secara spesifik mengenai alasan pengunduran dirinya.
Peristiwa ini bukan sekadar pergantian seorang pejabat negara. Ada persoalan konstitusional yang jauh lebih besar dan membutuhkan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Bagaimana kedudukan hukum surat pengunduran diri tersebut? Apakah MPR dapat langsung memproses pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong? Bagaimana pula dengan proses politik di DPR yang sebelumnya telah berkembang melalui pengajuan hak konstitusional terhadap persoalan Wakil Presiden?
Apakah pengunduran diri dapat menghentikan proses politik tersebut?
Untuk menjawab persoalan ini, kita harus kembali kepada konstitusi, khususnya Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketiga pasal tersebut mempunyai hubungan dalam mengatur keberlangsungan pemerintahan dan mekanisme pemberhentian maupun penggantian Presiden dan Wakil Presiden. Namun, masing-masing memiliki dasar, prosedur, dan konsekuensi hukum yang berbeda.
Pasal 7A UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa:
Pengkhianatan terhadap negara.
Korupsi.
Penyuapan.
Tindak pidana berat lainnya.
Perbuatan tercela.
Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden bukanlah keputusan politik yang dapat dilakukan secara sepihak.
Konstitusi telah menetapkan mekanisme khusus melalui Pasal 7B UUD 1945 yang melibatkan tiga lembaga negara, yakni DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.
Mengapa harus melalui tiga lembaga negara?
Jawabannya adalah untuk menjaga prinsip checks and balances atau mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi antarlembaga negara.
DPR mempunyai kewenangan menyatakan pendapat berdasarkan fungsi pengawasannya. Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A, DPR dapat mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut.
Namun, pengajuan tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan. Pasal 7B menetapkan persyaratan kuorum dan dukungan suara yang ketat dalam rapat paripurna DPR.
Selanjutnya, MK wajib memeriksa dan memutus pendapat DPR paling lama 90 hari setelah permintaan diterima.
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses belum otomatis berakhir. DPR harus meneruskan usul pemberhentian kepada MPR melalui mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
MPR kemudian wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul pemberhentian tersebut sesuai persyaratan konstitusional.
Dengan demikian, terdapat tiga tahapan utama dalam mekanisme pemakzulan:
Pertama, tahap politik di DPR.
DPR menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Kedua, tahap hukum di MK.
Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus apakah pendapat DPR tersebut mempunyai dasar hukum dan terbukti menurut ketentuan konstitusi.
Ketiga, tahap konstitusional di MPR.
MPR mengambil keputusan akhir mengenai usul pemberhentian melalui sidang yang memenuhi persyaratan kuorum dan persetujuan sebagaimana ditentukan UUD 1945.
Perlu ditegaskan, putusan MK yang membenarkan pendapat DPR tidak serta-merta memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden.
Keputusan pemberhentian tetap berada pada MPR melalui mekanisme persidangan konstitusional.
Inilah bentuk nyata bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan demokrasi konstitusional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.
Sekarang muncul pertanyaan yang lebih mendasar.
Apakah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka harus melalui tahapan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945?
Menurut konstruksi konstitusi, pengunduran diri atas kemauan sendiri harus dibedakan dari pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan.
Pasal 7A dan Pasal 7B mengatur pemberhentian karena adanya dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.
Sementara itu, pengunduran diri merupakan pernyataan kehendak pribadi pejabat yang bersangkutan untuk berhenti sebelum masa jabatannya berakhir.
Keduanya mempunyai dasar dan konsekuensi hukum yang berbeda.
Apabila pengunduran diri Gibran dinyatakan efektif dan mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden, mekanisme konstitusional yang relevan adalah Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Pasal tersebut menyatakan:
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti dari dua calon yang diajukan Presiden.
Artinya, MPR tidak mempunyai kewenangan memilih calon secara bebas tanpa melalui mekanisme pengajuan dua nama oleh Presiden.
Proses tersebut juga bukan pemilihan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, melainkan mekanisme pengisian jabatan yang secara khusus telah ditentukan oleh konstitusi.
Dengan demikian, apabila pengunduran diri telah menimbulkan kekosongan jabatan, MPR harus menjalankan ketentuan Pasal 8 ayat (2), bukan mencampuradukkannya dengan mekanisme pemakzulan.
Surat pengunduran diri Gibran yang disampaikan pada 12 November 2026 menjadi titik penting dalam persoalan ini.
Berdasarkan keterangan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, surat tersebut menyatakan bahwa Gibran berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri tanpa mencantumkan alasan spesifik.
Pimpinan MPR kemudian menindaklanjuti surat tersebut melalui rapat internal dan rapat gabungan untuk mempersiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, juga menjelaskan bahwa pengunduran diri tersebut tidak memerlukan persetujuan MPR. Surat itu menjadi dasar untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional berupa kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Presiden selanjutnya harus mengajukan dua nama calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang.
Di sinilah harus dipahami adanya perbedaan mendasar antara kewenangan MPR dalam proses pemakzulan dan kewenangan MPR dalam pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong.
Dalam pemakzulan, MPR mengambil keputusan atas usul pemberhentian yang telah melalui proses DPR dan MK.
Dalam pengunduran diri, MPR menjalankan mekanisme pengisian kekosongan jabatan berdasarkan Pasal 8 ayat (2).
Keduanya tidak boleh dicampuradukkan.
Namun, bukan berarti pengunduran diri dapat menghapus seluruh persoalan yang sebelumnya muncul dalam kehidupan ketatanegaraan.
Persoalan menjadi semakin menarik karena sebelum Gibran menyampaikan surat pengunduran dirinya, telah berkembang proses politik di DPR RI berkaitan dengan dugaan persoalan hukum dan konstitusional Wakil Presiden.
Informasi yang berkembang menyebutkan adanya dukungan sekitar 120 anggota DPR terhadap usulan penggunaan hak menyatakan pendapat.
Bahkan, agenda pembahasan usulan tersebut semula dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis, 12 November 2026.
Namun, agenda tersebut kemudian dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya.
Pertanyaannya, apakah dengan pengunduran diri tersebut seluruh persoalan politik dan konstitusional otomatis selesai?
Di sinilah DPR harus menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab kelembagaannya.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
Pertama, harus dibedakan antara usulan politik dan keputusan konstitusional DPR.
Dukungan tanda tangan sejumlah anggota DPR tidak dengan sendirinya menjadi keputusan resmi DPR untuk mengajukan pemakzulan.
Harus dipastikan apakah usulan tersebut telah memenuhi tata cara penggunaan hak menyatakan pendapat, termasuk persyaratan pembahasan dan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
Kedua, pengunduran diri tidak otomatis menghapus dugaan perbuatan yang terjadi sebelumnya.
Apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan ketika seseorang masih menduduki jabatan Wakil Presiden, persoalan tersebut tidak serta-merta hilang hanya karena yang bersangkutan mengundurkan diri.
Harus dibedakan antara berakhirnya jabatan dan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang diduga melanggar hukum.
Ketiga, DPR harus menjelaskan kedudukan dan kelanjutan usul hak menyatakan pendapat.
Apakah usulan tersebut dihentikan karena objeknya sudah tidak lagi menjabat?
Apakah masih terdapat kepentingan konstitusional yang perlu ditindaklanjuti?
Ataukah terdapat persoalan hukum lain yang harus diserahkan kepada lembaga penegak hukum?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dibiarkan menggantung.
Namun, perlu ditegaskan bahwa proses pemakzulan berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B tidak otomatis harus diteruskan setelah pejabat yang bersangkutan mengundurkan diri.
DPR harus menilai kedudukan hukum dan tahapan proses yang telah ditempuh.
Yang tidak boleh terjadi adalah pengunduran diri dijadikan alasan untuk mengaburkan atau menghapus kemungkinan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukan.
Jangan sampai pengunduran diri menjadi jalan keluar dari persoalan hukum.
Di sinilah DPR harus tetap menjalankan fungsi pengawasannya secara bertanggung jawab.
Rencana MPR RI untuk menggelar sidang pengisian jabatan Wakil Presiden definitif pada 2 Desember 2026 menjadi perhatian publik.
Namun, ada sejumlah hal yang harus dipastikan sebelum proses tersebut dilaksanakan.
Pertama, kejelasan status hukum pengunduran diri Gibran sebagai Wakil Presiden.
Kedua, kepastian mengenai dasar dan prosedur konstitusional yang digunakan MPR dalam menetapkan terjadinya kekosongan jabatan.
Ketiga, kepastian bahwa dua nama calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden telah memenuhi persyaratan konstitusional dan peraturan perundang-undangan.
Keempat, keterbukaan MPR dalam menjelaskan kepada masyarakat mengenai seluruh tahapan pemilihan.
Kelima, kepastian bahwa proses pengisian jabatan tidak digunakan untuk menghindari atau menutup persoalan hukum yang masih memerlukan penyelesaian.
MPR merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional. Karena itu, setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, politik, dan moral kepada rakyat.
Jangan sampai proses penggantian Wakil Presiden hanya dipahami sebagai pergantian figur, sementara persoalan konstitusional yang melatarbelakanginya tidak mendapatkan penjelasan memadai.
Pergantian pejabat boleh berlangsung cepat, tetapi jangan sampai mengorbankan ketertiban konstitusi.
Persoalan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka merupakan ujian bagi kedewasaan demokrasi dan konsistensi pelaksanaan konstitusi di Indonesia.
Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 memberikan jalan konstitusional untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui mekanisme pemakzulan.
Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) memberikan jalan konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Kedua mekanisme tersebut mempunyai tujuan dan prosedur yang berbeda.
Oleh sebab itu, apabila pengunduran diri Gibran dinyatakan efektif dan mengakibatkan kekosongan jabatan, pengisian Wakil Presiden definitif dapat dilakukan melalui mekanisme Pasal 8 ayat (2), tanpa harus terlebih dahulu menyelesaikan proses pemakzulan berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B.
Namun, apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum yang menjadi dasar pengawasan DPR, persoalan tersebut tidak boleh dianggap otomatis selesai hanya karena pejabat yang bersangkutan mengundurkan diri.
DPR, MPR, Presiden, dan lembaga penegak hukum harus menjalankan kewenangannya sesuai batas-batas konstitusi.
DPR jangan kehilangan kendali dalam menjalankan fungsi pengawasan.
MPR jangan tergesa-gesa hanya mengejar penyelesaian pergantian jabatan.
Presiden harus memastikan bahwa pengajuan dua calon Wakil Presiden dilakukan sesuai ketentuan konstitusi.
Sementara itu, lembaga penegak hukum harus tetap bekerja berdasarkan bukti dan hukum, bukan tekanan politik.
Rakyat tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses pergantian kekuasaan.
Rakyat berhak mengetahui dasar hukum, prosedur, dan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil oleh lembaga negara.
Sebab, jabatan Presiden dan Wakil Presiden bukan milik pribadi, bukan pula milik kelompok politik tertentu.
Keduanya merupakan amanah konstitusi yang harus dijalankan demi kepentingan bangsa dan negara.
Pengunduran diri boleh mengakhiri jabatan, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk mengakhiri pencarian kebenaran.
Konstitusi harus berdiri di atas kepentingan politik. Hukum harus menjadi panglima, bukan sekadar alat pembenaran bagi keputusan kekuasaan.
Inilah sesungguhnya ujian negara hukum dan demokrasi konstitusional Indonesia.
Oleh:
H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.
(Pengamat Hukum dan Politik & Marshal
Pengamat Sosial Politik dan Kebijakan Publik).
(jN.red)











Komentar