Pengesahan UU Perampasan Aset, Puan: Lebih Cepat dari Target, Bermanfaat untuk Masyarakat

Nasional22 Dilihat
banner1080x1080

JAKARTA,SumselPost.co.id – Undang-undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah resmi disahkan DPR RI hari ini, lebih cepat dari yang ditargetkan. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap beleid baru ini bisa membawa kebermanfaatan bagi masyarakat.

“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” kata Puan usai memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

“Insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi,” kata Puan.

Adapun UU Perampasan Aset disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, pagi tadi. Saat pengesahan UU Perampasan Aset, 5 pimpinan DPR hadir.

Puan memimpin Rapat Paripurna didampingi oleh seluruh Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati. Ketika memberikan pernyataan pers, Puan juga didampingi semua Wakil Ketua DPR dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

UU Perampasan Aset pun disahkan sebelum target yang dijanjikan DPR kepada masyarakat yaitu pada 15 Desember 2026 atau sebelum masa sidang DPR tahun ini berakhir.

“Artinya satu bulan kurang (sebelum target), DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, Insyaallah dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan.

Puan kemudian menyinggung tentang UU Perampasan Aset yang telah lama dinantikan masyarakat. “Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,” ujarrnya.

Puan juga mengungkap perjalanan pembahasan UU Perampasan Aset di mana dalam penyusunannya, DPR melibatkan partisipasi dari berbagai kalangan. Mulai dari akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa serta sejumlah kelompok masyarakat untuk memberikan masukan terhadap substansi RUU.

Dalam laporannya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya telah menyelenggarakan 87 rapat bersama berbagai elemen sebagai bentuk partisipasi publik bermakna atau meaningful participation.

Komisi III DPR juga melakukan kunjungan kerja spesifik terkait pembahasan UU Perampasan Aset ke 15 provinsi, termasuk sosialisasi anggota dewan di daerah pemilihannya masing-masing mengenai RUU tersebut. “Dalam perjalanannya sudah dilakukan banyak hal,“ terang Puan.

Di Rapat Paripurna, Puan pun menyatakan proses pembahasan UU Perampasan Aset dilakukan dengan hati-hati dan seksama. “Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat,” pungkanya. (MM)

Postingan Terkait

Postingan Terkait

Komentar