Kawal 20% APBN, Komisi X DPR: RUU Sisdiknas Jangan Sampai Legalkan Pengalihan Anggaran Pendidikan

Nasional8 Dilihat
banner1080x1080

JAKARTA,SumselPost.co.id – Di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang saat ini sedang berproses di Komisi X DPR RI, Anggota Komisi X Fraksi PKB, H. Dedi Wahidi, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (4) bahwa anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN harus benar-benar diperuntukkan bagi pendidikan dan tidak memperluas tafsir anggaran untuk pos pos anggaran yg tidak subtantif.

Sebagaimana diketahui, Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas Komisi X telah menyepakati naskah setebal 385 halaman pada Juli 2026 dan saat ini memasuki tahap harmonisasi. Salah satu isu krusial di dalamnya adalah pengaturan kembali tentang pendanaan pendidikan.

“RUU Sisdiknas ini adalah kesempatan emas untuk meluruskan kembali khittah 20% APBN. Jangan sampai, karena ingin terlihat memenuhi amanat undang-undang, kita membuat definisi pendidikan menjadi sangat luas, seluas-luasnya, hingga akhirnya semua kegiatan bisa diklaim sebagai pendidikan. Kalau semua adalah pendidikan, maka pada akhirnya tidak ada lagi yang benar-benar pendidikan,” ujar Dedi Wahidi.

Dedi Wahidi menyampaikan, dalam pembahasan DIM RUU Sisdiknas, Komisi X telah bersepakat untuk memperjuangkan beberapa prinsip agar 20% APBN kembali ke jalurnya.

Karena kondisi Saat ini ada kecenderungan, agar 20% terlihat terpenuhi, berbagai belanja di luar fungsi pendidikan dimasukkan ke dalamnya. Tentu kita berharap, RUU Sisdiknas yang baru nanti justru memberikan pagar yang tegas, bukan karpet merah. Pagar yang memastikan bahwa 20% itu hanya untuk fungsi pendidikan murni: untuk peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan peningkatan mutu serta akses pendidikan. Bukan untuk fungsi lain yang menumpang nama pendidikan.

Salah satu terobosan yang diperjuangkan Komisi X dalam RUU Sisdiknas adalah pengaturan tentang standar upah minimum bagi guru dan tenaga kependidikan non-ASN. Ini adalah ujian, apakah RUU Sisdiknas benar-benar pro-guru atau hanya pro-administrasi. Jika 20% APBN itu nyata, maka tidak boleh lagi ada guru honorer yang menerima imbalan di bawah kelayakan. Kami di Komisi X sudah sepakat pada 7 Oktober 2026, klausul ini harus masuk batang tubuh RUU. Ini cara paling jujur untuk memastikan 20% itu dirasakan.

Dedi Wahidi mendorong agar dalam RUU Sisdiknas diatur kewajiban Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Kemendikdasmen, kemendiktisaintek dan Kementerian yang Mempunya Sekolah Kedinasan untuk mempublikasikan secara rinci alokasi dan realisasi 20% APBN per kementerian/lembaga. Dengan begitu, publik tidak lagi bertanya-tanya, ke mana sebenarnya perginya 20% yang setiap tahun kita banggakan itu.

“RUU Sisdiknas ini kita susun untuk 20 tahun ke depan, untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Tentu akan menjadi catatan sejarah yang kurang baik, jika undang-undang yang kita susun dengan susah payah ini justru dikenang sebagai undang-undang yang melegalkan praktik pengalihan makna 20%. Mari kita buat RUU Sisdiknas ini menjadi hadiah terbaik bagi dunia pendidikan, dengan mengembalikan 20% APBN kepada pemiliknya yang sah: ruang kelas, guru, dan murid-murid kita di seluruh pelosok negeri, dari Indramayu hingga Aceh dan Papua,” pungkasnya. (MM)

Komentar