MPR: Politik Identitas Tak Boleh Runtuhkan Konsensus Kebangsaan

Nasional464 Dilihat

JAKARTA,SumselPost.co.id – Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani berharap politik identitas jangan sampai meruntuhkan 4 konsensus kebangsaan. Yaitu Pancasila, UUD NRI 1946, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Kalau politik identitas sampai mengancam konsensus, maka harus dilawan bersama. Apalagi di tahun politik ini, biasanya musim caci maki, sebarkan kebemcian, dan bahkan hoaks.

“Itulah namanya haram biharam. Sehingga dalam WAG capres sekarang yang selalu sebar haram biharam, maka saya cukup memantau sambil berusaha mengajak mereka ke jalur yang benar, atau halal bihalal untuk memperkokoh konsensus kebangsaan tersebut,” tegas Waketum DPP PPP itu.

Hal itu disampaikan Arsul Sani dalam diskusi Empat Pilar Kebangsaan dengan tema “”:Halal Bihalal Mampu Meperkuat Rasa Kebangsaan” bersama Peneliti Ahli Utama BRIIN Prof. R Siti Zuhro MA ,PhD di Gedung MPR/DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Baca Juga  Kemacetan Terurai, Semua Jemaah Haji Indonesia Tinggalkan Muzdalifah

Padahal lanjut Arsul Sani, halal bihalal sendiri diantaranya untuk mempersatukan tokoh bangsa ini yang sedang menghadapi ketegangan politik tahun 1948 itu. Alhasil, KH Wahab Chasbullah pendiri NU mengusulkan ke Bung Karno untuk menggelar halal bihalal. “Jadi, kontestasi pilpres 2024 ini jangan sampai overdosis, berlebihan, kavling – kavling surga dan sebagainya,” ungkapnya.

Siti Zuhro menilai jika
halal bihalal ini sangat khas Indonesia, dan tak ada di negara Timur Tengah, Malaysia, maupun Singapura. Halal bihalal ini sebagai wujud atau wahana untuk mengekpresikan kebersamaan, memupuk persatuan, ukhuwah islamiah, yang bukan saja bagi umat Islam, tapi juga untuk non muslim. “Jadi, halal bihalal ini tak memandang SARA, sehingga bisa menjadi contoh untuk integrasi bangsa,” ujarnya.

Menurut Siti Zuhro, di tahun politik ini nuansa
kebangsaan tak boleh kering, harus senantiasa ditumbuhkan agar jiwa nasionalisme dengan membaca buku sejarah Indoneaia misalnya, seperti apa perjuangan para pahlawan itu memiliki patriotosme, nasionalisme, rasa cinta terhadap negara ini, merasa memiliki peradaban yang besar seperti Candi Borobudur, Prambanan, dan sebagainya.

Baca Juga 

Selain itu kata Siti, orangtua juga harus menumbuhkan rasa kebangsaan, jiwa nasionalisme dan cinta negara ini melalui banyak cara. “Semua harus merasa memiliki dan menyintai, ownership negara ini, nation state harus dimiliki bangsa ini berdasarkan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI,” tambahnya.

Dikatakan, jika demokrasi itu perlu pilar-pilar penting termasuk civil society, pers, dan partai politik untuk merawat kebangsaan ini. Karena itu dalam pemilu 5 tahunan ini jangan sampai destruktif, mengancam persatuan Indonesia. “Kalau sampai mengancam persatuan negara ini, maka pemilu bisa batal demi hukum, karena melanggar konsensus dan komitmen kebangsaan,” tuturnya.

Baca Juga  Komisi VII DPR Minta PT KCI Kaji Ulang Rencana Impor Kereta Bekas Jepang

Siti berharap demokrasi Indonesia naik kelas ke depan dengan tetap menghormati hak hak asasi manusia (HAM), menumbuhkan patriotisme, nasionalisme dan cinta tanah air. “Dan, halal bihalal ini harus dirawat bersama karena untuk merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa, memupuk kebersamaan, persaudaraan sebagai satu bangsa yang majemuk,” pungkasnya.(MM)

 

 

Komentar