JAKARTA,SumselPost.co.id – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pentingnya peran jurnalisme sebagai jembatan antara lembaga legislatif dan masyarakat dalam menyampaikan kinerja serta kebijakan publik secara utuh dan mudah dipahami. Puan mengapresiasi kontribusi para jurnalis parlemen yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam ekosistem demokrasi.
Kerja-kerja DPR perlu mendapat pengawalan dari media agar sampai ke rakyat. Apalagi saat ini marak berita hoaks, sehingga dibutuhkan pemberitaan media yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu disampaikan Puan pada acara penganugerahan KWP Awards 2026 yang diketuai oleh Ariawan di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Hadir dan menerima KWP Award 2026 antara lain Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Wakil Ketua DPD RI Yorris.Raweyai, Tamsil Linrung, Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto, Ketua FPKB DPR Jazilul Fawaid, Ketua Fraksi Golkar M. Sarmuji, perwakilan Fraksi Gerindra, Fraksi NasDem, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PKS, Menpora RI Erick Thohir, Wamensos RI, Gubernus Bamten Andra Soni, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, perwakilan Panglima TNI, Kapolri, Kejagung, dan lain-lain.
Puan mendapat penghargaan sebagai tokoh Pengawal Kebijakan Pro Perempuan. Piagam penghargaan secara simbolis yang disampaikan Ketua KWP, Ariawan. Dalam acara bertajuk ‘Mengawal Perjuangan, Mengapresiasi
Dedikasi, Bersama Mewujudkan Indonesia Emas’ itu, Puan menyebut KWP Award harus dilihat bukan hanya sebuah seremoni. “Ini adalah momen penting bagi kita untuk merefleksikan hubungan antara lembaga legislatif dan dunia jurnalisme, sebuah hubungan yang menjadi salah satu kunci kekuatan utama demokrasi Indonesia. Kita tahu bahwa DPR RI tidak bisa bekerja di dalam ruang hampa,” jelas Puan.
Menurut Puan, media merupakan jembatan bagi DPR untuk memperlihatkan kerja-kerja yang dilakukan setiap harinya. “Dalam setiap rapat dengar pendapat, setiap pembahasan rancangan undang-undang, pengawasan, anggaran, setiap keputusan yang kami ambil,
semua membutuhkan satu hal yang penting untuk menjadi pertimbangan DPR yaitu aspirasi rakyat,” kata Puan.
Dan, salah satu sumber penting dari aspirasi rakyat tersebut dapat diperoleh melalui media yang menjembataninya melalui pemberitaan. Kerja sama DPR dengan media kata Puan, sangat dibutuhkan demi memastikan perjuangan bagi rakyat dan diketahui rakyat.
Demikian juga ketika DPR RI sudah melahirkan keputusan, kebijakan, atau saat DPR RI bersuara, maka kembali ada proses kerjasama antara dunia legislasi dengan dunia jurnalisme. “Karena apa yang dikerjakan DPR RI perlu diceritakan dengan tepat, jelas dan menjangkau masyarakat luas,” tambah mantan Menko PMK tersebut.
Media menurut Puan berperan strategis menyampaikan aspirasi tersebut sekaligus menjelaskan kembali kebijakan kepada publik. “Sehingga media menjadi jembatan antara parlemen dan masyarakat. Apa yang kami kerjakan perlu diterjemahkan secara jelas agar dapat dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Puan mengatakan bahwa jurnalis parlemen tidak hanya berperan sebagai peliput, tetapi juga sebagai penghubung yang mampu menerjemahkan bahasa kebijakan menjadi bahasa yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. “Tapi, tantangan di era digital saat ini makin kompleks. Arus informasi yang cepat kerap diiringi dengan munculnya konten yang terpotong, tidak utuh, bahkan berpotensi mendistorsi fakta atau hoaks,” tambahnya.
Di era digital ini, informasi yang akurat harus bersaing dengan berbagai konten yang belum tentu benar. Karena itu, jurnalis parlemen berada di garda terdepan dalam memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dan tepat. “Bahwa kualitas jurnalisme tidak hanya diukur dari kecepatan menyampaikan berita, tetapi juga dari kedalaman analisis, ketepatan konteks, serta relevansi informasi dengan kebutuhan publik,” jelas Puan.
Menurutnya, jurnalisme memiliki tanggung jawab lebih dari sekadar melaporkan peristiwa. Jurnalisme harus mampu membantu masyarakat memahami alasan di balik suatu kebijakan serta dampaknya terhadap kehidupan mereka. “Jurnalisme bukan hanya memberitakan apa yang terjadi, tetapi juga menjelaskan mengapa hal itu terjadi dan apa dampaknya bagi masyarakat,” tutur Puan.
Puan berharap jurnalis dapat terus menjaga integritas serta menjalankan peran sebagai penghubung antara parlemen dan rakyat secara jujur dan bertanggung jawab. “Teruslah bekerja dengan profesionalisme dan tanggung jawab, serta menjadi jembatan antara kebijakan parlemen dan pemahaman masyarakat,” pungkasnya. (MM)
Komentar