JAKARTA,SumselPost.co.id – DPD RI mengkritisi dinamika situasi di Papua yang kian fluktuatif dalam sebulan terakhir. Berdasarkan hasil serap aspirasi selama masa reses, DPD RI menekankan bahwa rentetan peristiwa yang terjadi pada 14 April lalu telah meninggalkan luka mendalam dan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa oleh Pemerintah.
Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai mengatakan perubahan peta konflik pasca-pemekaran wilayah Papua, berbeda saat Papua masih terdiri dari dua provinsi, dimana titik konflik mayoritas terkonsentrasi di wilayah pegunungan yang mencakup delapan kabupaten, sementara di wilayah Papua Tengah relatif aman.
“Fakta saat ini menunjukkan pergeseran yang mengkhawatirkan. Harapan awal bahwa pemekaran dapat memecah simpul kelompok-kelompok tertentu justru berbanding terbalik, menjadikan kekuatan mereka malah mengkristal. Khususnya di Papua Tengah yang dulu aman, kini justru marak konflik,” tegas Yorrys di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Menilik sejarah integrasi Papua yang telah melewati masa kepemimpinan delapan Presiden, DPD RI menilai penyelesaian masalah Papua memerlukan formula yang tepat dan konsisten. Selain isu keamanan, Yorrys juga menyoroti implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke.
“Kami menerima banyak laporan terkait rencana pemanfaatan lahan seluas 2 juta hektare di Merauke. Masyarakat mempertanyakan status lahan tersebut yang awalnya adalah hutan, bukan tanah datar siap tanam. Jika hutan ditebang, dampaknya harus diperhitungkan secara matang, karena ini menyangkut ekosistem dan masyarakat adat,” tegas Yorrys.
Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Barat Filep Wamafma membeberkan konflik bersenjata antara KKB dan aparat TNI/Polri di Kabupaten Puncak yang kembali menelan korban jiwa pada 14 April 2026. Kejadian tragis tersebut dilaporkan mengakibatkan sembilan orang meninggal dunia, termasuk seorang anak di bawah lima tahun, serta tujuh orang lainnya mengalami luka berat. “Dampak dari konflik ini juga memaksa ratusan warga untuk mengungsi ke berbagai wilayah sekitar,” ujarnya.
Filep menegaskan bahwa fenomena kekerasan yang terus berulang ini merupakan akumulasi dari persoalan struktural yang hingga kini belum terselesaikan secara menyeluruh. Selain terjadi di beberapa provinsi di Tanah Papua, wilayah Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah menjadi daerah dengan dampak yang sangat memprihatinkan.
“Ribuan warga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, akses pendidikan, serta layanan kesehatan. Tidak sedikit dari mereka hidup dalam kondisi yang jauh dari standar kemanusiaan yang layak. Sebagian besar pengungsi belum mendapatkan perhatian optimal, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ungjap Filep.
Selain faktor keamanan, Filep juga menyoroti fakta kemiskinan di Tanah Papua yang masih menjadi persoalan serius. Berdasarkan data nasional, Tanah Papua secara konsisten berada dalam kategori provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. “Hal ini menjadi indikator adanya ketimpangan pembangunan yang belum teratasi secara efektif, meskipun berbagai kebijakan afirmatif telah digulirkan oleh pemerintah,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM selama beberapa dekade terakhir yang belum tuntas secara adil dan transparan turut memperkeruh situasi. “Ketidakjelasan dalam penanganan kasus-kasus tersebut dinilai memperdalam rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dan memperpanjang siklus konflik yang terus terjadi hingga saat ini,” pungkas FIlep. (MM)
Komentar