Palembang, Sumselpost.co.id– Solidaritas insan pers di Sumatera Selatan kembali ditunjukkan melalui aksi demonstrasi jilid II yang digelar Koalisi Pers Sumsel di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Selatan, Rabu (11/11/2026).
Dalam aksi tersebut, puluhan wartawan menyuarakan tuntutan agar Kapolda Sumsel, Irjen Pol Rony Samtana, menuntaskan kasus dugaan pengeroyokan terhadap dua jurnalis, yakni Rachmad Kurniawan dari Tribun Sumsel dan Mulyadi dari PAL TV.
Kedua jurnalis tersebut diduga menjadi korban kekerasan saat menjalankan tugas peliputan aksi demonstrasi mahasiswa terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di depan Mapolda Sumsel pada 13 Oktober 2026.
Aksi jilid II ini merupakan bentuk desakan sekaligus pengingat kepada aparat penegak hukum agar penanganan perkara tersebut tidak berhenti pada pengungkapan pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam peristiwa tersebut.
Koalisi Pers Sumsel menilai, dugaan kekerasan terhadap jurnalis merupakan persoalan serius yang menyangkut keselamatan wartawan serta jaminan kemerdekaan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Dalam menyampaikan aspirasinya, massa membawa sejumlah tuntutan. Di antaranya mendesak pencopotan Direktur Intelkam Polda Sumsel Kombes Pol Tony Budhi Susetyo, meminta kepolisian segera mengungkap dan menangkap pihak yang diduga menjadi aktor intelektual dalam peristiwa pengeroyokan, serta mengusut secara menyeluruh dugaan keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas).
Pantauan di lokasi, para peserta aksi berkumpul di depan gerbang Mapolda Sumsel sambil menyampaikan aspirasi dan menyerukan penegakan hukum yang transparan, profesional, serta tidak tebang pilih.
Sebagai bentuk penguatan solidaritas dan komitmen bersama, para jurnalis yang hadir juga berencana mengumpulkan kartu identitas atau ID card wartawan serta membubuhkan tanda tangan pada lembar pernyataan solidaritas.
Bagi Koalisi Pers Sumsel, persoalan ini bukan hanya menyangkut nasib dua jurnalis yang diduga menjadi korban kekerasan. Lebih dari itu, kasus tersebut menjadi ujian bagi komitmen perlindungan profesi wartawan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Kekerasan terhadap jurnalis tidak dapat dipandang sebagai persoalan biasa. Tindakan semacam itu berpotensi menghambat kerja jurnalistik sekaligus mengancam hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, Koalisi Pers Sumsel berharap Polda Sumsel segera memberikan kepastian hukum, mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab, serta memastikan proses penanganan perkara berjalan secara terbuka dan profesional.
Aksi jilid II ini menjadi penegasan bahwa insan pers akan terus mengawal proses hukum hingga persoalan tersebut memperoleh kejelasan. Sebab, ketika jurnalis mengalami kekerasan saat menjalankan tugas, yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan individu, melainkan juga kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi.(Mar)
Komentar