Kekhasan Pesantren, Ketua Komisi VIII DPR Marwan: Tidak Perlu Ada Prodi Kepesantrenan di PTKIN

Nasional41 Dilihat
banner1080x1080

BANDUNG,SumselPost.comid – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa penguatan pesantren tidak harus dilakukan dengan membentuk program studi kepesantrenan di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Yang lebih mendesak adalah memperkuat lembaga pendidikan pesantren dengan tetap menjaga kemandirian dan kekhasannya.

Hal tersebut disampaikan Marwan saat menjadi pembicara kunci dalam Rapat Koordinasi Program dan Regulasi untuk Memperkuat Sinergi antara Direktorat Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kamis (19/11/2026).

Marwan meminta Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama RI agar lebih fokus menangani kebutuhan pesantren melalui kebijakan rekognisi, fasilitasi, dan afirmasi. Ketiga aspek tersebut dinilai penting untuk memastikan pesantren mendapatkan pengakuan, dukungan, dan keberpihakan negara dalam mengembangkan sistem pendidikannya.

Marwan menjelaskan, pesantren memiliki tiga fungsi utama, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga fungsi tersebut membentuk karakter pesantren yang khas dan tidak dapat disamakan dengan perguruan tinggi.
Ia juga menekankan adanya perbedaan mendasar antara pesantren dan PTKIN.

Pesantren memiliki unsur khusus, antara lain kiai, santri yang bermukim, masjid atau musala, serta kajian kitab kuning. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian penting dari identitas dan sistem pendidikan pesantren.

“Pesantren memiliki kekhasan dan ekosistem pendidikan tersendiri. Karena itu, yang lebih penting bukan membuat program studi kepesantrenan di PTKIN, melainkan memperkuat lembaga pendidikan pesantren itu sendiri,” tegas Marwan.

Menurutnya, penguatan pesantren justru perlu diarahkan pada pengembangan lembaga pendidikan yang telah menjadi bagian dari tradisi pesantren, termasuk pendidikan dalam bentuk dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin serta penguatan pendidikan muadalah dan diniyah formal.

Sebagai mantan Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pesantren yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Marwan mengingatkan seluruh pihak agar konsisten menjaga amanat undang-undang tersebut, terutama terkait pengakuan terhadap kemandirian dan kekhasan pesantren.

“Pesantren memiliki sejarah, tradisi, dan sistem pendidikan yang tumbuh dari masyarakat. Negara harus hadir untuk memperkuat, bukan mengintervensi. Kemandirian dan kekhasan pesantren harus dijaga dan dihormati oleh semua pihak,” ujarnya.

Marwan menegaskan, sinergi antara Direktorat Jenderal Pesantren dan PTKIN tetap diperlukan untuk membangun ekosistem pendidikan Islam yang lebih kuat. Namun, sinergi tersebut harus dilandasi semangat saling menghormati karakter, kewenangan, dan identitas masing-masing lembaga.

Ia berharap koordinasi program dan regulasi tersebut mampu melahirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sehingga pesantren semakin kuat, mandiri, dan memperoleh pengakuan yang adil dalam sistem pendidikan nasional tanpa kehilangan jati dirinya. (MM)

Komentar