JAKARTA,SumselPost.co.id – Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri menyampaikan keprihatinannya terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang selama lima bulan terakhir mengancam kehidupan petani, nelayan, peternak, dan masyarakat yang bergantung pada sektor pangan. Menurutnya, karhutla tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga kerugian ekonomi, gangguan kesehatan, serta risiko penurunan produksi pangan akibat kekeringan dan kenaikan suhu.
“Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan rasa empati dan prihatin kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya petani, nelayan, peternak, dan stakeholder lain di bidang pangan yang sudah lima bulan terakhir ini terkena dampak karhutla, kebakaran hutan dan lahan,” ujar Rokhmin di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Ia merujuk survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang memperkirakan kerugian ekonomi akibat karhutla mencapai lebih dari Rp130 triliun. Kerugian tersebut turut dirasakan masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.
“Dampak karhutla ini luar biasa, bukan hanya aspek ekonomi yang menurut survei CELIOS mencapai lebih dari Rp130 triliun, tetapi juga dampak kesehatan, kemudian dampak terhadap saudara-saudara kita, petani, nelayan,” katanya.
Rokhmin menyambut turunnya hujan di Kalimantan yang diharapkan dapat membantu meredakan kebakaran. Namun, ia menegaskan bahwa penanganan karhutla harus disertai upaya pemulihan dan perlindungan ekonomi bagi masyarakat terdampak.
Ia juga mengingatkan potensi penurunan produksi beras akibat kekeringan. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Bulog, serta Bappenas.
“Produksi beras memang tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu kelihatan akan menurun, tapi mudah-mudahan stok beras yang ada di Bulog dan stok pangan lainnya akan masih mencukupi kebutuhan nasional. Tinggal bagaimana pemerintah cara mendistribusikannya,” ujarnya.
Selain beras, ia meminta pemerintah menjaga ketersediaan komoditas pangan lain, seperti jagung, cabai, telur, dan daging ayam. Distribusi pangan juga perlu dipastikan berjalan efektif, terutama ke wilayah yang mengalami gangguan produksi.
Di sektor pertanian, Rokhmin mendorong pemerintah memastikan ketersediaan air bagi lahan yang terdampak kekeringan. Pemanenan air hujan, pemanfaatan sumber air sungai, dan penyediaan irigasi pompa dinilai perlu dioptimalkan agar petani tetap dapat menjalankan kegiatan budi daya..”Kalau memang ada daerah-daerah lahan pertanian yang masih kekurangan air, harusnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian sudah melakukan pemanenan air hujan,” tambahnya.
Rokhmin juga meminta pemerintah memberikan kompensasi dan bantuan sosial kepada petani, peternak, serta nelayan yang mengalami kerugian ekonomi akibat karhutla dan El Niño. Menurutnya, perlindungan melalui asuransi usaha tani dan nelayan juga penting untuk mengurangi beban ketika terjadi kegagalan usaha.
“Kami DPR RI dengan fungsi konstitusionalnya yang mencakup regulasi, budget, dan pengawasan akan kami optimalkan supaya bisa tandem dengan pemerintah benar-benar untuk membantu rakyat kita,” ujarnya.
Dalam jangka panjang, Rokhmin menilai karhutla tidak semata-mata disebabkan fenomena alam seperti El Niño, tetapi juga aktivitas manusia dan tata kelola lahan. Ia menyoroti pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan, dan permukiman di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, serta ekosistem gambut. “Kesimpulannya, karhutla di Tanah Air Tercinta ini bukan semata-mata karena fenomena alam yaitu El Niño, tetapi karena ulah manusia,” tambahnya.
Ia meminta pemerintah mengevaluasi pengelolaan kawasan hutan dan lahan serta lebih siap menghadapi potensi El Niño pada tahun-tahun mendatang. Peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) harus diikuti langkah antisipasi yang terencana, termasuk pengembangan tanaman, ikan, dan ternak yang tahan terhadap perubahan suhu serta kekeringan.
Rokhmin menegaskan pencegahan karhutla membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, DPR, dunia usaha, akademisi, peneliti, masyarakat lokal, serta media massa. Melalui kerja sama lintas sektor dan mitigasi yang lebih kuat, ia berharap dampak karhutla dan perubahan iklim dapat ditekan sehingga masyarakat, khususnya petani, nelayan, dan peternak, memperoleh perlindungan yang lebih baik. (MM)
Komentar