SumselPost.co.id. PALEMBANG – Koalisi Aksi Masyarakat Peduli Palembang (KAMPANG) mendorong Pemerintah Kota Palembang mempertimbangkan pembatasan aktivitas masyarakat secara sementara menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap pada Minggu (4/10/2026).
Koordinator KAMPANG Rizky Pratama Saputra, ST, mengatakan perlindungan terhadap masyarakat perlu menjadi perhatian ketika kualitas udara berada pada kategori yang dinilai tidak sehat. Menurut dia, kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, serta warga yang banyak beraktivitas di luar ruangan perlu mendapat perhatian khusus.
“Kami mendorong Wali Kota Palembang mempertimbangkan pembatasan aktivitas sementara yang terukur. Kesehatan dan keselamatan warga harus menjadi prioritas ketika kualitas udara memburuk,” kata Rizky kepada wartawan di Palembang, Minggu (4/10/2026).
Rizky mengatakan, berdasarkan data pemantauan kualitas udara yang dirujuk KAMPANG pada Minggu sore, indeks AQI US di Palembang berada pada kisaran 227-290 atau kategori Very Unhealthy. Kondisi tersebut, menurut dia, juga disertai cuaca berasap dengan suhu sekitar 34 derajat Celsius.
Ia menjelaskan pembatasan aktivitas yang dimaksud tidak berarti menghentikan seluruh kegiatan kota. Kebijakan dapat diarahkan secara terukur, terutama terhadap kegiatan yang membuat masyarakat terpapar udara luar dalam waktu lama, seperti kegiatan sekolah, olahraga, dan pekerjaan di ruang terbuka.
“Yang kami maksud bukan menghentikan seluruh aktivitas kota, tetapi pembatasan yang terukur dan sementara sesuai perkembangan kualitas udara. Pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Selain pembatasan aktivitas, KAMPANG meminta Pemkot Palembang memperkuat pemantauan kesehatan masyarakat dan memastikan fasilitas pelayanan kesehatan siap menangani warga yang mengalami keluhan kesehatan yang berkaitan dengan paparan polusi udara.
Rizky juga meminta penanganan kabut asap tidak hanya berfokus pada dampak di Kota Palembang. Menurut dia, koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait perlu diperkuat untuk menangani sumber kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi memengaruhi kualitas udara di Palembang.
“Jangan sampai masyarakat Palembang terus menghadapi persoalan kabut asap yang berulang. Perlindungan terhadap warga dan penanganan sumber asap harus berjalan bersamaan,” katanya.
KAMPANG berharap setiap kebijakan terkait pembatasan aktivitas didasarkan pada data kualitas udara, perkembangan kondisi kesehatan masyarakat, serta rekomendasi instansi berwenang.
“Jangan menunggu kondisi semakin memburuk. Jika kualitas udara terus menurun, langkah perlindungan terhadap warga juga perlu segera diperkuat,” pungkas Rizky.( )
Komentar