JAKARTA,SumselPost.co.id – Anggota Komisi IV DPR RI FPKS Riyono menegaskan pemerintah sudah berkomitmen untuk swasembada pangan dan tidak akan impor beras mulai 2027. Karena itu, diperlukan kepastian piliticall will, kemauan politik yang harus didukung Kementerian/Lembaga terkait khususmya pertanian dengan akan cetak sawah baru seluas 1 juta hektar, meski apa yang disebut food estate itu baru mencapai 250 ribu hektar.
“Lalu, ketika menjelang Ramadhan hingga Idul Fitri 1446 H nanti harga-harga kebutuhan pokok sudah naik, bagaimana cara mengendalikannya? Belajar dari negara negara lain maka dengan menjaga stok pangan. Apakah stok itu dengan impor, tidak masalah. Yang penting.Bulog dan Badan Pangan Nasional itu satu kendali antara kebijakan dan eksekutor untuk menjaga kedaulatan pangan. Jangan sampai langkah keduanya berbeda,” tegas Riyono.
Hal itu disampaikan Riyono dalam dialektika demokrasi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Menjaga Stabilitas Harga pangan Jelang Ramadhan” bersama pengamat Ekonomi Indef Eko Listiyanto di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (26/2/2025).
Menurut Riyono, masalah pangan di dunia itu soal distribusi dan ketersediaan, kalau tidak, maka kata WHO akan terjadi ancaman kelaparan bagi 771 juta orang di dunia. Dimana ledakan
ancaman pangan itu biasanya terjadi pada April, sehingga semua harus mewaspadai. Termasuk mengantisipasi kebijakan pemerintah terkait
pemangkasan anggaran, Danantara dan Indonesia gelap yang disuarakan mahasiswa belakangan ini.
“Ketiga isu itu terjadi sebanyak 154juta pembicaraan menurut Bigdata. Artinya ini isu menarik. Sehingga kalau pertumbuhan ekonomi nanti terbukti lebih rendah dari 5,03 %, maka harus diantisipasi. Tapi, kalau pergerakan masyarakat di pasar selama puasa dan lebaran nanti masih ramai, berarti masih baik. Namun, pemerintah harus lebih proaktif kendalikan harga,” tambah Riyono.
Riyono menambahkan meski ada sedikit kenaikan harga pangan, komoditas utama seperti beras, minyak goreng, dan ikan masih berada dalam kisaran harga yang wajar. “Beras yang dijual di pasar tradisional relatif stabil, begitu juga dengan harga minyak goreng yang tetap terjaga di angka 12.500 hingga 14.000 rupiah,” jelasnya.
Riyono menekankan pentingnya ketersediaan pangan yang stabil untuk mendukung perekonomian nasional. “Dimana fluktuasi harga pangan yang tinggi dapat melemahkan daya beli masyarakat sekaligus menghambat pertumbuhan ekonomi. Jika daya beli masyarakat turun, maka perekonomian kita bisa terganggu. Sehingga kita butuh anggaran yang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil itu,” pungkasnya.
Sementara itu Eko Listiyanto, menilai jika birokrat kita tidak belajar dari masalah yang terjadi berulang-ulang seperti menjelang puasa maupun idul fitri. “Soal operasi pasar misalnya, itu dilakukan dengan mencicil sehingga kurang bahkan tidak berdampak terhadap stabilitas harga. Padahal, kalau operasi.pasar dilakukan sesuai waktunya, dan produksinya cukup, maka harga bisa diantisipasi,” ujarnya.
Ia membandingkan penjualan pakaian, yang dilakukan dengan banyak cara oleh pengusaha agar terjual banyak, tapi hal itu tidak terjadi pada pangan. Lalu, apakah peran Bulog gagal? “Kalau pemerintah tetap impor, maka titik gagalnya Bulog bagaimana memastikan kemandirian pangan itu sendiri. Ditambah dengan banyaknya PHK, industri tutup, daya beli masyarakat berkurang, maka akan terjadi inflasi, meski inflasi di 2024 hanya 1,57%. Jadi, pemerintah harus mewaspadai segala kemungkinan yang akan terjadi,” ungkapnya. (MM)
Komentar