FPDIP: Maju Capres Jangan hanya Modal Syahwat Berkuasa

Nasional1228 Dilihat

JAKARTA,SumselPost.co.id – Anggota Komisi III DPR RI dari FPD-P Masinton Pasaribu mengingatkan partai-partai politik dan bakal calon presiden tak hanya modal syahwat berkuasa, lalu deklarasi, tanpa memperhatikan syarat-syarat, jejak rekam, program pembamgunan dan sebagainya.

“Ini syarat presidential threshold 20 persen saja belum terpenuhi sudah deklarasi dan anehnya bakal capresnya langsung keliling, kampanye. Sehingga yang katanya gelar akademisnya banyak, rasionalitasnya hilang karena nafsu berkuasa,” tegas Masinton.

Hal itu disampaikan Masinton dalam diialektika demokrasi “Safari Elite Politik dan Pesan Damai Pemilu 2024” bersama Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono, Anggota DPR RI Fraksi PKS Johan Rosihan, Jubir DPP PAN Viva Yoga Mauladi dan pengamat Politik Citra Institute/Dekan FISIP Universitas Sutomo Yusak Farchan di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (16/2).

Baca Juga  Untuk Perbaikan Sistem Berbangsa, DPD RI Ajukan 5 Proposal Kenegaraan

Lebih lanjut Masinton mengatakan pilpres ini juga harus menghindari ‘penumpang gelap’ seperti yang tetjadi dalam pilkada. “Kalau ditanya PDIP akan koalisi dengan siapa? Itu keputusan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati. Mungkin bisa saja dengan KIB (Golkar, PAN dan PPP) dan KIR (Gerindra dan PKB). Tapi, maaf tak mungkin dengan Koalisi Perubahan, karena saat ini pemerintah sudah melakukan perubahan dan terus akan memgawal perubahan untuk kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Pada prinsipnya PDIP watak dan karakternya berjalan beriringan, mengedepankan kebersamaan, dan gotong royong meski sudah punya tiket untuk mengusung capres sendiri. “Jangan sampai bangsa ini terpecah belah akibat politik identitas,” pungkasnya.

Baca Juga  Ini Penjelasan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Soal Penghapusan Jabatan Gubernur

Viva Yoga menilai memanasnya politik klhir-akhir ini yang ditandai safari politik elit partai, karena PT Presidennya 20 persen. “Coba bayangkan kalau PT -nya nol persen, maka setiap partai akan mengusung capres sendiri. Jadi, kita tunggu 23 September di KPU,” ungkapnya.

Yang pasti PAN tak akan meningkatkan popularitas dan elektabilitas dengan SARA, karena membahayakan desintegrasi nasional. “SARA tidak boleh masuk dalam turbulensi politik, karena akan ganggu kohesi sosial dan desintegrasi nasional. Karenanya kedepankan gagasan dan program pembangunan kesejahteraan rakyat untuk pemilu yang damai,” tambahnya.

Budisatrio menegaskan jika capres Gerindra adalah Prabowo Subianto. Namun demikian, pihaknya terbuka untuk komunikasi dengan partai lain. “Intinya kita harus sama-sama, gotong-royong dan berkomitmen menghindari SARA dan terus memajukan bangsa ini sebagaimana amanat pendiri bangsa,” ungkapnya.

Baca Juga  MPR: Melawan Konstitusi, Putusan PN Jakpus Tak Bisa Dieksekusi

Johan mengakui jika Koalisi Perubahan masih terus membahas pencapresan Anies Baswedan. “Kalau nanti tidak ada titik temu, maka semua harus saling menghormati, untuk mencari pemimpin yang dicintai dan mengayomi rakyat. Kita harap ada lebih dari dua pasangan capres,” jelasnya.(MA)

Komentar