DPR Minta Pemerintah Terus Suarakan Palestina Merdeka sebagai Kunci Perdamaian Dunia

Nasional35 Dilihat
banner1080x1080

JAKARTA,SumselPost.co.id – Kunci persoalan konflik Timur Tengah hanya Palestina merdeka. Tanpa kemerdekaan Palestina, konflik masih akan terus terjadi meski tidak langsung antata Iran dengan Israel. Palestina merdeka itu sudah.jadi komitmen perjuangan Indonesia, sejak Presiden Soekarno hingga Prabowo. Kalau pun Israel mau menjalin hubungan diplomatik pun syaratnya hanya satu, yaitu Palestina merdeka.

“Jadi, selama persoalan utama itu belum selesai dan Israel masih terus merongrong Gaza, maka selama itu konflik akan terjadi. Nah, pasca gencatan senjata ini kita berharap semua pihak menahan diri, baik Israel, Amerika dan Iran. Menyadari sekarang ini situasinya sudah win-win lah, dimana Amerika dan Israel sudah bisa menghambat proses pengayaan uraniumnya Iran,” tegas Sukamta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

Hal itu disampaikan politisi dari FPKS itu dalam dialektika demokrasi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI bertajuk ‘Langkah Konkret Antisipasi Dampak Meluasnya Perang Israel-Iran’ bersama anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin dan Khairul Fahmi, Co-Founder ISESS di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (26/6/2025).

Baca Juga  Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Presiden: Inilah Peradaban, Kecepatan 350 Km/Jam

Lebih lanjut Sukamta menjelaskan jika dalan waktu singkat Iran tidak punya kemampuan lagi untuk membuat bom atom. Ini sesuai dengan targetnya Amerika karena Iran tandatangani profillerasi nuklir. Iran juga tidak kehilangan muka karena bisa membalas Israel dengan rudal-rudal balistik yang sangat spektakuler yang belum pernah diprediksi dunia. Sehingga membuat Iran menjadi hero, pahlawan bagi siapa pun atau negara mana pun yang menentang genosida Israel di Gaza.

Kenapa ditakuti Israel, menurut Sukamta Israel selalu memprovokasi dunia bahwa Iran membangun bom atom. Sama halnya tuduhan pada Irak pada 2001, hingga Saddam Hussein ditumbangkan, juga Muammar Khadafi di Libya. “Hal itu tidak lepas dari situasi yang melingkupi Netanyahu, di mana Israel di Gaza sedang melakukan langkah-langkah mematikan dengan memblokade pangan dan obat-obatan sampai pada level penduduk Gaza akan musnah akibat kelaparan, karena embargo Israel itu. “Ini yang harus jadi perhatian dunia,” ujarnya.

Baca Juga  Prajurit TNI Gugur Lagi oleh KKB, DPR Minta Strategi Tempur Harus Ditinjau Ulang

“Selama 78 tahun diplomasi itu dibangun Israel terhadap Amerika dan sekutunya dan mereka ini selalu mendukung zionis itu. Tapi, sekarang dunia berbalik bahwa Israel melakukan genosida. Puncaknya adalah ketika Prancis dan Inggris ingin menyelenggarakan konferensi tentang Palestina – Israel di majelis umum PBB dan akan mengakui Palestina merdeka. Presiden Prabowo pun berkomitmen untuk kemerdekaan Palestina,” ungkapnya.

Nurul Arifin berharap pemerintah menyiapkan langkah konkret dalam mengantisipasi dampak konflik Israel-Iran, agar aktif mendorong gencatan senjata melalui keanggotaan Indonesia di organisasi- organisasi dunia. Baik PBB, OKI, BRICS dan ASEAN. “Pemerintah harus ikut membantu mengakhiri perang melalui diplomasi kemanusiaan. Terlebih, dalam pembukaan UUD 1945, Indonesia jelas menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,” jelas Nurul.

Baca Juga  GKR Hemas Ajak Masyarakat Wujudkan Pilkada 2024 Sesuai Nilai-nilai Pancasila

Nurul mengungkapkan langkah konkret lain yang mesti dilakukan pemerintah adalah melakukan mitigasi dalam negeri. Pemerintah harus bisa menjaga stabilitas harga energi, pangan dan lain-lain. Selain itu, DPR memastikan akan mendorong penguatan diplomasi Parlemen untuk membawa pesan perdamaian dan kemanusiaan. DPR RI bahkan akan melakukan fungsinya sebagai lembaga pengawas terhadap kesiapan pemerintah dalam menghadapi dampak konflik global,” tambahnya.

Khairul Fahmi menilai saat ini memulai era perang baru. Kalau dulu didominasi pertempuran darat, sebaliknya sekarang didominasi karakter perang udara, dan cyber. Bahkan ada eskalasi ancaman asimetris melalui dunia maya, dengan informasi yang bisa melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Ini penting untuk diperhatikan dalam kondisi yang tidak menentu yang suatu waktu berpotensi terjadi guncangan-guncangan. Karena itu, pemerintah dan DPR bisa mendislusikan ancaman tersebut ke depan,” tambahnya. (MM)

 

Komentar