JAKARTA,SumselPost.co.id – Anggota Komisi XI DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengingatkan bahwa APBN 2025 yang pantastis yaitu Rp3.500 triliun yang diajukan oleh Menkeu RI Sri Mulyani ke DPR RI, itu harus prioritas untuk penyelenggaraan negara, agar bisa menyerap banyak tenaga kerja sekaligus mendukung pertumbuham ekonomi di atas 5,2 % yang ditargetkan.
“APBN itu jangan sampai habis hanya untuk gaji penyelenggara negara (PNS). Tapi, untuk peneyelenggaraan negara. Karena itu, APBN harus berbasis program kerja, kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan melalui Musrembang yang dipetakan oleh BappenasRI,” tegas Zulfikar.
Hal itu disampaikan politisi fraksi Golkar itu dalam acara Forum Legislasi dengan tema “Mengupas RAPBN 2025 Menuju Indonesia Maju” bersama Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, dan Praktisi Media John Andhi Oktaveri di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Lebih lanjut Zulfikar menilai motto atau tagline Kemenkeu RI yang mencari sebanyak-banyaknya, pendistribusian sebaik-baiknya dan inovasi keuangan, jangan sampai hanya mengkolek- kolek dari pajak yang kecil, tapi yang besar-besar. Hal itu agar APBN mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, terwujudnya pemerataan, dan mensejahterakan masyarakat. “Collecting more; standing better and inovasion finance (Mengumpulkan lebih banyak; berdiri lebih baik dan inovasi keuangan). Tapi, kalau 50% saja habis untuk belanja negara (gaji pegawai) tentu sulit bisa menggeliatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Artinya APBN itu sudah presisikah? Kalau tidak, ya sulit,” kata politisi Golkar itu.
Nailul Huda menilai bahaya kalau rasio pajak atau tak ratio utang luar negeri kita atas PDB (produk domestik bruto) mencapai 40,41% atau setara dengan Rp6000 triliun. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan target 2024 sebesar 38,26% dan lebih tinggi dari realisasi tahun 2023 yang sebesar 38,98%. “Kenaikan rasio utang itu selaras dengan defisit anggaran yang ditarget meningkat. Defisit anggaran pada 2025 disasar meningkat menjadi 2,45% sampai 2,8% terhadap PDB, dari tahun ini sebesar 2,29% atau Rp6000 triliun. Ini bahaya,” tegas Nailul.
Dikatakan, APBN 2025 akan dihantui oleh bunga utang luar negeri yang cukup masif. Apalagi jika nilai tukar rupiah terhadap dollar terus merosot. “Alhasil, pemerintah terus berupaya untuk mengurangi subsidi BBM, listrik, gas, dan sebagainya yang bebani rakyat makin berat akibat beban utang tersebut. Sehingga kebijakan fiskal itu kontradiktif dengan terus mengurangi subsidi rakyat. Tapi, Menkeu Sri Mulyani selalu mengajukan APBN yang optimistis, maka layak dipertahankan dalam pemerintahan Prabowo – Gibran,” tambah Nailul.
Beban APBN dan utang luar negeri tersebut disebabkan perlunya anggaran OIKA (Otorita Ibu Kota Nusantara) sekitar Rp466 triliun, program makan susu gratis Prabowo – Gibran Rp666 triliun dan proyek-proyek pembangunan infrastruktur jalan tol, kereta cepat, MRT dan lain-lain, yang juga telan biaya ratusan triliun rupiah. Sedangkan pada 15 Mei 2024 l utang Luar Negeri RI Turun Jadi Rp 6.489 Triliun. Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I 2024 mencapai US$ 403,9 miliar atau setara Rp6.489 triliun (kurs Rp 16.068). Nilai itu turun 0,02% dibandingkan posisi triwulan sebelumnya yang US$ 408,5 miliar.
Sementara itu Jhon Andi Oktaveri menyatakan optimismenya dengan pertumbuhan ekonomi 2025 karena dengan koalisi partai.yang kuat akan menjamin stabilitas politik nasional. Ditambah struktur kabinet yang memadai, maka transisi pemerintahan itu akan berjalan baik dan ekonomi juga baik. “Hanya pesimismenya adaoah kondisi politik global yang tidak mendukung akibat perang di Timur Tengah dan Rusia – Ukraina, sehingga pertumbuhan 5,2% itu akan sulit dicapai,” ungkapnya.(MM)
Komentar