JAKARTA,SumselPost.co.id – Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani tampak menangis di rapat kerja nasional (Rakernas) V partai pemenang Pemilu itu. Hal tersebut terjadi ketika Puan atas nama PDIP mengucapkan terima kasih dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia.
Pada hari terakhir Rakernas V PDIP yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2024), Puan didapuk untuk membacakan 17 poin rekomendasi hasil Rakernas.
Salah satu hasil rekomendasi Rakernas V PDIP adalah terkait dengan Pemilu 2024. PDIP mengucapkan terima kasih kepada rakyat yang telah memberikan dukungan untuk pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pilpres lalu.
Puan juga menyampaikan rasa terima kasih yang besar untuk rakyat hingga PDIP kembali terpilih sebagai pemenang Pemilu. Saat membacakan rekomendasi mengenai hasil Pilpres dan Pileg itu, ia tampak tak sanggup menahan tangis.
“Rakernas V Partai mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud Md,” kata Puan terbata-bata sambil menahan tangis.
“Dan tentunya (dukungan) kepada PDI Perjuangan, yang telah dipercaya rakyat memenangkan pemilihan legislatif tiga kali berturut-turut. Kepercayaan rakyat ini harus diwujudkan untuk memperbaiki tiga pilar partai, struktural, legislatif, dan eksekutif,” ujarnya.
Mendengar apa yang disampaikan Puan, kader PDIP pun riuh bersorak. Sambil menatap seluruh kader peserta Rakernas, ia sesekali mengusap air mata di pipinya.
Puan kemudian meminta maaf atas perilaku kader yang tidak menjunjung tinggi etika partai hingga melanggar konstitusi. Dengan tulus hati, ia menyampaikan permohonan maaf PDIP kepada rakyat.
“Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak disiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas V Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia,” ucap Puan.
Rekomendasi V PDIP juga menyoroti sistem Pemilu 2024. PDIP menilai Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia lantaran adanya intervensi di sejumlah lembaga. Puan menyinggung soal masih adanya politik uang dalam Pemilu 2024.
“Penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang (money politics). Buruknya penyelenggaraan pemilu ini juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu,” jelas Puan.
Oleh karenanya, Rakernas V PDIP merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi dengan peninjauan kembali sistem pemilu. PDIP berharap ada reformasi hukum yang berkeadilan.
“Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas V merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem Pemilu, konsolidasi demokrasi, pelembagaan partai politik, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan,” jelas Puan.
Dikatakan mantan Menko PMK ini, PDIP juga merekomendasikan perlunya Indonesia menciptakan suasana kontrol dan penyeimbang bagi pemerintahan. Puan menyebut PDIP mendorong penguatan terhadap partai politik serta perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di dalam pemerintahan dan yang berada di luar pemerintahan.
“Rakernas V Partai menolak penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan (autocratic legalism) sebagaimana terjadi melalui perubahan UU MK, dan perubahan UU Penyiaran,” ungkapnya.
Puan lalu berbicara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan perkara Nomor 90/PUU- XXI/2023 yang dianggap PDIP telah mengambil alih kewenangan DPR. Putusan ini terkait dengan adanya muatan materi baru syarat calon presiden dan wakil presiden, yang berdampak pada pelaksanaan Pilpres 2024.
“Rakernas V menilai bahwa hal tersebut telah melanggar batas kewenangan dan mengambil alih kewenangan DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang,” tambah Puan.
PDIP lantas mengajak para ahli tata hukum negara hingga masyarakat sipil untuk melakukan evaluasi Pemilu 2024. Puan pun turut menyinggung soal kewenangan TNI dan Polri dalam politik serta mendorong seluruh elemen bangsa untuk menjaga dan mewujudkan cita-cita reformasi.
“Khususnya pelembagaan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penguatan pers dan masyarakat sipil, supremasi hukum, pelembagaan partai politik, penyelenggara Pemilu yang jurdil,” urainya.
“Dan menempatkan TNI dan Polri agar semakin profesional, dan memiliki kedudukan yang setara sesuai dengan marwah dan sejarah pembentukannya; tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai UUD NRI tahun 1945,” kata Puan.
Lebih lanjut, Rakernas PDIP merekomendasikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan untuk hanya melakukan kerjasama dan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen tinggi di dalam menjamin pelaksanaan agenda reformasi. Kemudian, kata Puan, pihak-pihak yang berkomitmen tinggi terhadap penguatan supremasi hukum, dan sistem meritokrasi.
“Serta peningkatan kualitas demokrasi yang berkedaulatan rakyat guna peningkatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tambahnya.
Rakernas V PDIP pun mendorong seluruh jajaran Tiga Pilar Partai untuk semakin solid bergerak memenangkan Pilkada serentak dan mempersiapkan pasangan calon terbaik serta strategi pemenangan Pilkada berdasarkan kekuatan rakyat dan gotong royong partai.
Salah satu rekomendasi Rakernas V PDIP juga berisi tentang kepemimpinan partai. PDIP meminta agar Megawati Soekarnoputri kembali menjadi ketua umum. Hal ini lantaran berdasarkan kajian terhadap berbagai persoalan nasional maupun internasional yang mengandung potensi kerawanan sehingga harus dicermati langkah mitigasinya agar tidak menciptakan krisis.
“Rakernas V memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan. Oleh karena itu Rakernas V partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah,” urai Puan.
“Rakernas V partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025,” tuturnya.
Saat pembukaan Rakernas V PDIP pada Jumat (24/5) lalu, Megawati sendiri sempat menyinggung untuk bergantian dengan Puan menjadi Ketum PDIP. Hal tersebut disampaikan Megawati saat berkelar mengenai sibuknya pekerjaan Puan sebagai Ketua DPR yang kerap dinas ke luar kota dan luar negeri.
Megawati mengaku sempat menggoda ingin bertukar jabatan dengan Puan agar sang putri menggantikan dirinya mengurus dinamika partai. Puan tak berkomentar banyak mengenai kelakar Megawati yang meminta menggantikannya sebagaj Ketum PDIP. “Berdoa aja, Insyaallah,” kata Puan.
Puan juga menerangkan ia kerap ke luar negeri karena tugas negara sebagai Ketua DPR. Ia menyebut banyak menghadiri kegiatan internasional bersama Ketua DPR negara lain.
“Ya saya kan tugas ke luar negeri, karena memang, sebagai Ketua DPR, ada event-event konferensi internasional bersama ketua DPR yang lain,” tuturnya.
Rakernas V PDIP sendiri menghasilkan beberapa rekomendasi lain berkaitan dengan isu kerakyatan dan pemerintahan. Seperti bagaimana PDIP meminta agar ada kajian yang mendalam terhadap kebijakan kerja sama investasi untuk menghindari kebijakan pragmatis jangka pendek yang berpotensi mengorbankan kepentingan nasional, dan kedaulatan Indonesia.
Rakernas V PDIP mengingatkan seluruh jajaran partai untuk berpihak kepada petani, nelayan, buruh, dan seluruh lapisan masyarakat lainnya guna memerangi kemiskinan ekstrim menjadi 0 persen. PDIP menekankan pentingnya penyediaan lapangan pekerjaan kepada rakyat.
Tak hanya itu, PDIP menyoroti berbagai permasalahan yang tengah menjadi perhatian masyarakat, termasuk terkait gejolak yang terjadi di berbagai kampus akibat kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) secara drastis. PDIP mendesak pemerintah untuk menurunkan pembayaran UKT yang mahal.
“Rakernas V Partai menugaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya Pendidikan Tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024,” kata Puan saat membacakan Rekomendasi Rakernas V PDIP.
PDIP juga meminta Tiga Pilar Partai untuk mempercepat kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui Pokok-pokok Kebijakan Kedaulatan Pangan Partai sebagaimana telah direkomendasikan pada Rakernas IV Partai tahun 2023.
Ada pula rekomendasi terkait dengan penyelesaian Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara, di mana Rakernas V PDIP meminta agar project pemindahan ibu kota negara dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. PDIP juga mendesak Pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah adat dengan penuh rasa keadilan.
PDIP pun turut memperhatikan persoalan pemanasan global yang telah menciptakan banyak kerusakan alam, munculnya banyak wabah penyakit, krisis iklim, hingga berdampak sosial berupa krisis pangan, krisis air, dan kelaparan.
Rakernas V PDIP mendesak Pemerintah untuk mengimplementasikan secara serius kebijakan Net Zero Emission dengan transisi energi terbarukan, penghematan energi, dan kerjasama global melalui Perencanaan Transisi Energi yang Berkeadilan (Just Energy Transition Plan).
Pertarungan geopolitik sebagaimana terjadi perang Rusia-Ukraina, ketegangan Israel dan Iran, Semenanjung Korea, Selat Taiwan, Laut Tiongkok Selatan, dan berbagai persoalan dunia lainnya juga menjadi perhatian PDIP. Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas V PDIP mendorong Pemerintah untuk lebih aktif dalam diplomasi dan mengambil prakarsa perdamaian untuk menghentikan konflik.(MM)
Komentar