Palembang, Sumselpost.co.id – Aksi massa terkait pendidikan Nasional 2 Mei 2025,di kota palembang berakhir ricu,aksi yang berpusat di kantor gubernur sumatra selatan dengan melibatkan beberapa elemen organisasi kemahasiswaan terdiri dari cipayung plus dan organda,
Erik agusdiansyah, ketua komisariat Ek- LMND Polsri menyoroti berbagai catatan permasalahan dalam proses penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun 2024, di antaranya penemuan 911 murid yang di anggap tidak layak di terima,kasus penahanan ijazah siswa akibat belum bayar uang komite serta kriminalisasi terhadap seorang guru di SMA 18 palembang.
Menurut Erik, permasalahan ini telah meciderai hak anak atas pendidikan yang layak, sebagai mana tercatum dalam pasal 28c ayat 1 UUD 1945.
Erik,memintak
1.Gubernur sumatra selatan H Herman deru untuk menegaskan agar jangan terjadi lagi perihal penahanan ijazah dan memberikan sangsi tegas kepada kepala sekolah yang melakukannya.
2.Membubarkan Komite sekolah serta melakukan audit terhadap penggunaan dana komite di sumatrea selatan (sumsel).
3. Usut tuntas oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan pungli (pungutan liar di sumsel)
Karena sesungguhnya tujuan kami bersama sama dalam hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei 2025, ini dapat memastikan pendidikan yang adil dan transparan.
” Negara menjamin pendidikan yang layak bagi setiap warga negara,karna saya bersama kawan kawan berharap agar situasi darurat pendidikan di sumatra selatan segara di eksekusi demi masa
depan anak negeri,”
Erik juga menyapaikan dukungan penuh terhadap program sekolah rakyat, program ini bertujuan meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat luas,terutama mereka yang kurang mampu.(niken)
Komentar