Baleg DPR: Kekosongan Hukum Tak Selalu Harus Dijawab dengan UU Baru

Nasional29 Dilihat
banner1080x1080

LAMPUNG,SumselPost.co.id — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa kekosongan hukum tidak selalu harus diselesaikan melalui pembentukan undang-undang baru. Menurutnya, ealuasi terhadap regulasi yang telah berlaku dan revisi undang-undang dapat menjadi langkah untuk menyesuaikan ketentuan hukum dengan kebutuhan serta perkembangan zaman.

Hal tersebut disampaikan Bob Hasan usai mengikuti kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Provinsi Lampung dalam rangka sosialisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Jumat (20/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, Baleg menerima sejumlah pandangan dari akademisi dan pemangku kepentingan daerah terkait kebutuhan pembentukan maupun perubahan regulasi.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan, masukan yang diterima mencakup aspek formal pembentukan undang-undang, terutama mengenai partisipasi publik dan evaluasi terhadap kekosongan hukum.

Menurutnya, hasil evaluasi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu persoalan membutuhkan pembentukan undang-undang baru atau cukup diselesaikan melalui revisi regulasi yang sudah ada.

“Posisi untuk revisi terkait dengan perkembangan zaman dan pergeseran nilai itu diperlukan setiap saat, setiap kapanpun juga revisi undang-undang itu harus dilakukan” tegas Bob

Selain aspek formal, Baleg juga menerima sejumlah pandangan terkait materi legislasi yang diusulkan untuk masuk dalam perencanaan legislasi jangka menengah maupun prioritas. Beberapa di antaranya menyangkut perlindungan pekerja migran Indonesia, perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta perlindungan terhadap para pembela HAM dan lingkungan hidup.

Lebih lanjut, Bob menjelaskan bahwa setiap aspirasi publik perlu melalui proses pengolahan sebelum diterjemahkan menjadi materi muatan undang-undang. Masukan yang disampaikan masyarakat akan disaring menjadi fakta dan data, kemudian diformulasikan menjadi abstraksi, norma, hingga pasal-pasal dalam undang-undang.

“Baleg dapat mengejawantahkan terkait dengan bagaimana asal usul daripada partisipasi publik yang kemudian dapat diberlakukan proses penerapan dalam materi muatan pasal-pasal sebagaimana dalam pembentukan undang-undang.” ujarnya

Menurutnya, proses tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan partisipasi publik tidak berhenti pada penyampaian pendapat, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan substansi regulasi yang dibentuk. (MM)

Komentar