Palembang, Sumselpost.co.id – Pencanangan 3 Maret sebagai Hari Budaya Palembang resmi ditetapkan di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Selasa (3/3/2026) sore. Penetapan tersebut merujuk pada momentum bersejarah berdirinya Kesultanan Palembang pada 3 Maret 1666.
Kegiatan ini dihadiri Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jaya Wikrama R.M. Fauwaz Diradja, S.H., M.Kn, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Kota Palembang sekaligus Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang Kgs Sulaiman Amin, Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Palembang, sejarawan Dr. Kemas Ari Panji, S.Pd., M.Si., budayawan Vebri Al Lintani, Mufti Kesultanan Palembang Darussalam Pangeran Muhammad Mustofa, Raden Zainal Abidin Rahman Dato’ Pangeran Puspo Kesumo, R.M. Rasyid Tohir, S.H. Dato’ Pangeran Nato Rasyid Tohir, serta ratusan masyarakat Palembang.
Sultan SMB IV berharap pencanangan Hari Budaya Palembang dapat menjadi momentum pelestarian adat dan tradisi Melayu, penguatan pendidikan sejarah lokal, serta penghidupan kembali nilai-nilai kearifan lokal.
“Budaya harus menjadi fondasi pembangunan kota, bukan justru bertentangan dengannya,” ujarnya.
Ia menegaskan, dengan menjadikan 3 Maret sebagai Hari Budaya Palembang, masyarakat diharapkan semakin memahami perjalanan sejarahnya sekaligus menumbuhkan kebanggaan terhadap identitas dan warisan Kesultanan Palembang Darussalam.
Sementara itu, sejarawan Palembang Dr. Kemas Ari Panji menjelaskan bahwa budaya mencakup berbagai unsur kehidupan, mulai dari bahasa, kesenian, sistem ekonomi, hingga nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat.
Menurutnya, penetapan Hari Budaya Palembang tidak terlepas dari perjalanan panjang sejarah kota ini yang memiliki periodisasi jelas. Masa awal dikenal sebagai periode pra-Sriwijaya, dilanjutkan dengan kejayaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga abad ke-13. Setelah masa peralihan, muncul Kerajaan Palembang pada abad ke-16 hingga ke-17 yang kemudian bertransformasi menjadi Kesultanan Palembang Darussalam.
Perubahan tersebut diproklamasikan secara resmi pada 3 Maret 1666 oleh Kemas Endi, yang dikenal sebagai Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam atau Sunan Cinde Balang. Ia melanjutkan kepemimpinan setelah saudaranya hijrah ke Indralaya pada 1659.
“Tanggal 3 Maret 1666 inilah yang menjadi hari lahir Kesultanan Palembang. Oleh sebab itu, tanggal tersebut dinilai tepat untuk ditetapkan sebagai Hari Budaya Palembang,” katanya.
Selama ini, masyarakat Palembang memperingati hari jadi kota setiap 16 Juni 682 yang merujuk pada berdirinya Sriwijaya. Namun, 3 Maret 1666 menandai fase penting ketika Palembang bertransformasi menjadi kesultanan bercorak Melayu Islam.
“Dalam sejarahnya, Palembang merupakan bagian dari tradisi kerajaan Melayu Islam. Nama ‘Darussalam’ yang disematkan pada kesultanan bermakna ‘negeri yang penuh keselamatan’. Sebutan ini juga digunakan oleh Kesultanan Aceh Darussalam dan Brunei Darussalam. Makna tersebut menjadi doa dan harapan agar Palembang menjadi negeri yang aman dan sejahtera,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah dan masyarakat semakin memahami akar sejarah dan identitas budaya kota serta menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan Kesultanan Palembang Darussalam.
Budayawan Palembang Vebri Al Lintani menambahkan, wilayah kekuasaan Kesultanan Palembang pada masa jayanya membentang luas hingga wilayah Ulu Musi dan muara Selat Bangka.
“Kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam mencakup sembilan anak Sungai Musi yang menjadi urat nadi kehidupan dan perekonomian masyarakat,” katanya.
Menurut Vebri, periode kebangkitan Kesultanan Palembang berlangsung dari 1666 hingga 1823. Pada 1821, Sultan Mahmud Badaruddin II diasingkan ke Ternate oleh pemerintah kolonial Belanda. Dua tahun kemudian, tepatnya 1823, Kesultanan Palembang dihapuskan secara sepihak.
“Tidak ada serah terima kekuasaan. Yang terjadi adalah perebutan dan pengambilalihan secara paksa,” tegasnya.
Setelah pembubaran tersebut, Belanda membentuk Keresidenan Palembang pada 1825, menandai dimulainya pemerintahan kolonial secara langsung. Pangeran Kramo Jayo, menantu SMB II, sempat diangkat menjadi perdana menteri, namun jabatan tersebut tidak berlangsung lama akibat kecurigaan Belanda terhadap loyalitas pribumi.
Masa kolonial Belanda berlanjut hingga pendudukan Jepang pada 1942, kemudian Indonesia merdeka pada 1945.
Pasca kemerdekaan, Kesultanan Palembang Darussalam kembali dibangkitkan pada 3 Maret 2003 melalui penobatan Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja (Raden Haji Syafei Diradja) di Masjid Lawang Kidul Palembang.
Setahun kemudian, pada 3 Maret 2004, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Keraton Kuto Anyar yang kini dikenal sebagai Benteng Kuto Besak sebagai cagar budaya nasional. Penetapan tersebut menjadi bentuk pengakuan negara terhadap aset sejarah Kesultanan Palembang.
Plt Asisten I Kota Palembang sekaligus Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Kgs Sulaiman Amin, mengapresiasi kegiatan tersebut.
“Jadi, 3 Maret banyak mengandung makna sejarah di Kota Palembang. Peringatan ini sejalan dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk membangkitkan kembali tradisi di Kota Palembang,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama melestarikan budaya Palembang.
Di akhir acara, digelar pembacaan ratib saman, zikir, dan doa bersama yang dipimpin Mufti Kesultanan Palembang Darussalam Pangeran Muhammad Mustofa.
Komentar